Darurat, Ancaman Tenaga Kerja China

0
194
Buruh kasar asal China yang menempati posisi terendah di sektor perburuhan sudah mengisi lapangan kerja yang seharusnya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, sebagaimana janji Presiden Jokowi pada 2014 akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Nusantara.news, Jakarta – Ekonom Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) Aviliani mengingtakan akan adanya serbuan tenaga kerja China pengangguran yang bakal menyerbu Indonesia. Mereka adalah ancaman nyata yang bakal menggilas tenaga kerja Indonesia.

Sinyalemen itu disampaikan oleh Aviliani pada acara penutupan Konferensi Internasional Federasi Asosiasi Ekonomi Asean (Federation of Asean Economic Association–FAEA) ke-41 di Yogyakarta, Jumat (25/11/2016) silam. Saat sinyalemen itu diungkapkan memang auranya belum terasa, namun dengan berbondong-bondongnya warga China mendarat di Cengkareng, Kendari, Bali, dan Sulawesi Selatan secara massif, tampaknya mulai menjadi kenyataan.

Bagaimana Indonesia? Disaat warga China dan warga keturunan China diusir dan dibatasi di sekitar ASEAN dan Asia, Pemerintah Indonesia malah membuka diri, menampung sebanyak mungkin warga China dan China keturunan lewat aneka proyek infrastruktur. Proyek itu mensyaratkan melibatkan tenaga kerja China dari level owner, direksi, manajer, hingga tukang pacul.

Bahkan tak hanya sampai disitu, otoritas imigrasi China dan imigrasi Indonesia memudahkan warga negara China menjadi warga negara Indonesia dan begitu sebaliknya secara resiprokal diberlakukan sama. Tentu saja 400 tenaga kerja menganggur China berselera untuk hijrah ke Indonesia karena selain disediakan lapangan kerja berupa pembukaan pabrik dan kebun, juga diberi gaji yang besar.

Sebaliknya sangat jarang warga Indonesia yang mau pindah menjadi warga negara China kecuali warga Indonesia keturunan China. Maka terjadilah eksodus besar-besaran setiap malam ratusan orang mendarat di bandara Soekarno-Hatta, dengan menggunakan pesawat China Airlines, Air Asia, Lion Air, Cathay Pacific, bergelombang-gelombang masuk ke bandara.

Di tengah masih banyaknya jumlah pengangguran atau pencari kerja di Tanah Air, isu membanjirnya tenaga kerja China ke Indonesia tentu sangat memprihatinkan. Di Indonesia, saat ini dilaporkan angka pengangguran masih ada 7,04 juta jiwa, belum termasuk para pekerja di sektor informal yang secara ekonomi sangat rentan terjerumus menjadi orang miskin baru yang papa.

Arus investasi memang dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Namun, ketika kepentingan menarik investasi kemudian diikuti dengan makin longgarnya persyaratan perizinan bagi tenaga kerja asing, maka bisa dipahami jika banyak pihak resah.

Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diberlakukan mulai 29 Maret 2018 adalah kebijakan politik pemerintah yang dikhawatirkan berdampak kontraproduktif. Perpres baru yang menggantikan Perpres Nomor 72/2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai memberi berbagai kelonggaran kepada TKA, khususnya TKA China.

Kelonggaran ini berisiko mengancam eksistensi dan peluang tenaga kerja lokal. Kalau berbicara di atas kertas, memang dalam ketentuan yang berlaku, TKA tidak diperkenankan masuk ke dalam pekerjaan yang tergolong kasar.

TKA hanya diperkenankan masuk dalam pekerjaan berkeahlian dan dituntut pula melakukan transfer teknologi serta kemampuan mereka kepada tenaga kerja lokal. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi aturan itu hanya menjadi macan di atas kertas.

Sinyalemen tentang banyaknya TKA yang menyerbu Indonesia harus diakui bukan sekadar isapan jempol. Di sejumlah daerah, diketahui tidak sedikit TKA yang merebut kesempatan kerja yang sebetulnya tergolong pekerjaan kasaran–menyisihkan peluang tenaga kerja lokal yang membutuhkannya.

Di sejumlah industri, tidak sekali dua kali ditemukan keberadaan TKA yang menjadi buruh kasar, tidur di barak-barak yang disediakan pabrik atau tinggal di sekitar lokasi pabrik.

Pemerintah mengklaim bahwa menurut data resmi jumlah TKA tidak lebih dari 80 ribu-90 ribu jiwa, tetapi di lapangan banyak TKA yang masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur resmi yang ditentukan. Berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal dan lain sebagainya, ditengarai kerap dimanfaatkan sejumlah TKA untuk menyiasati aturan dan pembatasan yang berlaku.

Terlepas seberapa banyak sebetulnya jumlah TKA yang ada di Indonesia dan bagaimana modus yang mereka kembangkan untuk menyiasati pengawasan pemerintah, yang jelas ketika persyaratan tentang TKA ini diperlonggar, sejumlah risiko dikhawatirkan timbul.

Pertama, berisiko memicu tumbuhnya kecemburuan sosial di kalangan pekerja lokal kepada TKA karena perbedaan fasilitas dan gaji yang mereka terima.

Seperti diketahui, hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di tujuh provinsi menemukan bahwa tidak sedikit TKA ternyata bekerja sebagai tenaga kasar dengan bayaran yang tiga kali lipat lebih tinggi daripada pekerja lokal (Republika, 27 April 2018).

Kedua, berisiko menyebabkan terjadinya proses marginalisasi pencari kerja domestik karena mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk dapat terserap di berbagai kesempatan kerja yang tersedia.

Selama ini, sudah bukan rahasia lagi ketika industrialisasi masuk ke sebuah wilayah, maka yang terjadi biasanya tidak hanya proses infiltrasi dan invasi para pendatang dari luar, tetapi juga proses suksesi kepemilikan aset dan peluang kerja yang seharusnya disediakan untuk pekerja lokal.

Dengan dalih atau pertimbangan kompetensi TKA dianggap lebih mumpuni, sering terjadi pabrik-pabrik tertentu lebih memilih mempekerjakan TKA daripada tenaga kerja lokal.

Selain dinilai berpotensi mengganggu aktivitas produksi karena senang demonstrasi atau terlibat dalam aksi unjuk rasa, keberadaan pekerja lokal dinilai berisiko merongrong kinerja perusahaan. Dalam konteks seperti ini, oleh sebab itu sebagian perusahaan lebih memilih mempekerjakan TKA daripada pekerja lokal yang dinilai sering rewel.

Ketiga, yang paling mengkhawatirkan jika proses eksodus tenaga kerja China ke Indonesia pada akhirnya mengubah peta demografi dan kewarganegaraan yang didominasi oleh China. Pengalaman Thailand dan Singapura yang menyejarah dimana warga asli pribumi melayu yang tergusur dan didominasi oleh warga keturunan China.

Pada gilirannya membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kalau sudah sampai disini mestinya rakyat Indonesia terpanggil untuk mencegahnya.

Itu sebabnya banyak pihak mengkritik, berdemonstrasi, bahkan berteriak dan melakukan perlawanan atas kebijakan Pemerintah Jokowi yang bisa menjerumuskan nasib Indonesia bisa seperti Thailand dan Singapura. Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here