Darurat Kewibawaan

0
221

SEBENARNYA, tidak patut bangsa yang selalu mengklaim dirinya berbudaya luhur ini belajar dari orang seperti Setya Novanto. Tapi, apa boleh, orang ini sudah terlanjur membuka banyak pintu pelajaran. Dia sudah membuka borok dalam sistem politik kita, bahwa integritas bukan alat utama untuk berkiprah di dunia politik dan kekuasaan. Padahal, bangsa ini selalu membangga-banggakan diri dengan Pancasila, yang konon bisa menata demokrasi politik berlandaskan moral, musyawarah dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dia membongkar borok di dunia hukum kita, borok pers kita dan bahkan borok di organisasi keagamaan.

Novanto seperti ingin menegaskan, negara dan bangsa ini bisa diatur, dikendalikan atau diapakan saja, asal ada uang untuk membeli integritas dan hal-hal luhur lainnya. Integritas profesi, organisasi, ideologi, identitas primordial, sebutlah apa saja, bisa mudah ditundukkan dengan kemilau uang.

Problem terbesar kita bukan mengapa ada orang sejenis Setya Novanto. Di hampir semua negara, bahkan di negara yang sistem kenegaraan dan sosial politiknya sudah ditata dengan mapan, selalu ada orang seperti ini: Orang-orang yang berada di atas sistem. Mereka bisa berprofesi politisi, pengusaha atau mafia kejahatan. Mereka bisa mendikte hukum dan aparat hukum. Mereka mampu mengelak dari terkaman hukum dengan segala cara, baik cara-cara yang sangat sophisticated maupun cara-cara kampungan seperti pura-pura sakit, pura-pura lupa dan sebagainya.

Masalah terbesar kita adalah bagaimana respon negara menghadapi itu. Okelah, fenomena orang-orang beyond the law ini adalah gejala lumrah yang ada di semua negara, tetapi kualitas negara dan bangsa dibedakan dari respon menghadapinya dan menyelesaikannya.

Kita dalam menghadapi kasus Setya Novanto ini terlihat tak berdaya. Sudah berkali-kali dia bermasalah secara hukum, tetapi tak sekali pun negara bisa membuktikan tuduhannya. Itu, dengan berat hati harus dikatakan, bahwa negara takluk di bawah kaki Novanto. Sekian kali pertarungan antara negara melawan Novanto, belum pernah sekali pun negara menang.

Padahal yang dihadapi ini bukanlah sindikat mafia narkotika yang beroperasi secara sangat rahasia, dan kalaupun ada yang terbuka, mereka memiliki pasukan bersenjata yang bisa menghalangi penegak hukum.

Ini hanya Setya Novanto, seorang pejabat publik, pemimpin lembaga tinggi negara. Tetapi tetap saja negara tak kuasa menyentuhnya. Wibawa negara seperti dilecehkan.

Sebenarnya sangat memalukan sebuah lembaga negara seperti KPK tak sanggup menemukan keberadaan Novanto dan memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab, selicin apa pun Novanto berkelit, dia orang yang bergerak di kegelapan seperti mafia narkoba. Identitasnya jelas, alamatnya terang, keberadaannya pasti bisa terlacak setiap saat.

Presiden Joko Widodo juga hanya sampai sebatas meminta Novanto mematuhi proses hukum. Tak bisa lebih jauh dari itu. Atas dasar tak boleh mencampuri penegakan hukum, memang hanya sampai di situ kewenangan presiden.

Tetapi, karena ini adalah masalah negara, ini mestinya masalah presiden juga. Kalimat yang sering dislogankan “negara tak boleh kalah melawan korupsi” atau melawan narkoba, seyogianya diwujudkan di sini.

Untuk menjaga wibawa negara, jalan apa pun harus ditempuh. Bahkan, walau harus dengan cara melawan hukum. Hukum itu untuk bertujuan menjamin keteraturan di masyarakat. Tetapi dalam negara yang tak berwibawa, hukum apa pun tak akan bisa ditegakkan untuk mewujudkan keteraturan itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here