Data tidak Akurat, Dispendik Jatim Eliminasi 6 Ribu Siswa Miskin Surabaya

0
142

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutuskan untuk tetap memberi bantuan biaya pendidikan siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin melalui mekanisme MPAK (Mendahului Perubahan APBD Kota) sejumlah 11.038 siswa. Jumlah itu yang diusulkan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur.

Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya, Agustin Poliana kepada wartawan, Senin (6/3/2017), mengatakan jumlah itu berdasarkan surat pengajuan dari walikota ke legislatif atas dasar kerja sama Pemkot Surabaya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Penerimanya jelas nama dan alamatnya. Termasuk pengawasannya,” terangnya.

Namun, lanjut dia, pihaknya mengaku hingga saat ini proses pendataan siswa miskin masih berlangsung. Berdasarkan data sementara dari pemerintah kota, jumlah siswa miskin yang mengajukan permohonan pembebasan biaya SPP ke sekolah sekitar 11.038 siswa, dari sebanyak 45 ribu siswa SMA/SMK.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan dari data yang masuk di beberapa kecamatan jumlah siswa miskin yang mengajukan permohonan masih relatif kecil. “Jumlah ini perkiraan saya masih sebagian, karena data dari sekolah masih ada yang belum serahkan. Namun kami masih akan melakukan verifikasi dan validasi,” katanya.

Menurut dia, Komisi D akan memanggil Dinas Pendidikan Surabaya untuk menjelaskan berapa banyak siswa miskin yang ada di SMA/SMK, Kamis (9/3/2017). Selama ini proses pendataan berlangsung mulai dari RT/RW diajukan ke kelurahan, kemudian ke kecamatan dan Dinas Pendidikan. Dari dinas terkait disampaikan ke Wali Kota Surabaya. “Perkiraan kami jumlah siswa miskin sekitar 20 ribuan,” katanya.

Agustin mengatakan mengenai sumbangan pendidikan yang diberikan ke masing-masing siswa, besarannya untuk siswa SMA/SMK Rp150 ribu, meski gubernur telah menetapkan SPP sekitar Rp135 ribu. Sedangkan untuk SMK Rp175 ribu-Rp215 ribu. Pemberian bantuan tersebut dilakukan melalui belanja langsung. “Kalau hibah kan cuma satu kali, kalau belanja langsung bisa tiap tahun,” katanya.

Ketua Komisi D mengakui selama ini para siswa miskin telah membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Namun, apabila bantuan tersebut sudah diberikan, SPP yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ke siswa.

Namun setelah tim dari Dispendik Jawa Timur turun memantau langsung usulan, lebih dari 50 persen nama yang diajukan tereliminasi. Hal ini mengacu pada data siswa miskin SMA/SMK yang bisa menerima Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). “Pendataan kami lakukan setelah menerima surat pengajuan dengan melibatkan guru asal siswa yang masuk dalam daftar,” terang Kepala Dispendik Jawa Timur Saiful Rahman.

Menurut dia, BKSM merupakan salah satu opsi Pemprov Jawa Timur untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah di keluarga miskin. Sedangkan mengenai penggratisan biaya pendidikan, tambah Saiful, akan terealisasi jika Pemkot Surabaya juga ikut membiayai. Tentu saja komposisi pembiayaannya harus ditentukan bersama. “Sebab Dispendik Jawa Timur juga mengurusi 120 ribu siswa miskin di seluruh provinsi yang diajukan oleh 38 kota/kabupaten,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here