Daya Beli Memang Turun, Kenapa Sih Harus Dibantah?

0
164

Nusantara.news, Jakarat – Diskursus mengenai apakah terjadi penurunan daya beli kembali menyeruak, menyusul testimoni sejumlah bankir dan pebisnis sektor riil. Pernyataan terbaru benar-benar mengoreksi ‘malu-malu kucing’ pemerintah dan sejumlah ekonom yang mengatakan tak ada penurunan daya beli.

Diskursus ini bermula soal bagaimana menafsirkan bergugurannya sejumlah toko ritel pakaian maupun makanan. Baru saja Lotus dan Debenhams, Ramayana, Matahari department store menutup beberapa gerai, sebelumnya malah 7-Eleven telah menutup 166 gerainya di seluruh Indonesia pada 30 Juni 2017. Bahkan Indomart mengalami penurunan laba bersih 71,03% pada Juni 2017 menjadi Rp30,5 miliar. Sedangkan laba bersih Alfamart pada periode yang sama anjlok 16,38% menjadi Rp75,5 miliar.

Fenomena jatuhnya sejumlah bisnis peritel pakaian, termasuk peritel sembako, menggenapkan lesunya pembelian. Bahkan para pedagang di Tenabang dan Glodok, Mangga Besar, ikut mengeluh karena sepinya pembeli. Indofood dan Unilever juga melaporkan adanya penurunan penjualan sangat signifikan.

Pada awalnya fenomena ini coba didefinisikan sebagai penurunan daya beli, alasannya barang yang diperdagangkan di industri ritel adalah consumer goods, barang kebutuhan pokok. Artinya, masyarakat tidak mungkin menghemat uang atau memaksanakan menabung, dengan menurunkan minat membeli barang kebutuhan pokok. Penurunan industri ritel ini kemudian dijadikan alasan adanya penurunan daya beli.

Sampai-sampai Bank Dunia juga memberi isyarat terjadi penurunan daya beli menyusul rontoknya sejumlah pelaku bisnis ritel. Sebagaimana terjadi di sejumlah negara, toko ritel harus tutup karena adanya penurunan daya beli.

Presiden Jokowi menyebut isu penurunan daya beli sebagai isu politik. Jokowi menilai isu itu dilontarkan oleh lawan politik karena menjelang Pilpres 2019. Ia menganggap daya beli masih bangus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, di atas rerata negara-negara di dunia.

“Kalau ada toko yang tutup salah sendiri tak mengikuti zaman,” kata Presiden.

Jokowi mengungkap order jasa kurir pada akhir September 2017 justru naik 130%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12,14% karena adanya aktivitas ekonomi, pajak industri naik 16,6%, pajak perdagangan naik 18,7%, ekspor pertambangan naik 30,1%, pajak pertanian naik 23%, pajak konstruksi masih naik 2,4%.

“Jadi kalau ada yang ngomong daya beli turun, daya beli turun, ternyata orang politik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong pengusaha murni, saya ajak diskusi. Orang politik kan tugasnya memang seperti itu kok. Membuat isu-isu menjelang 2019,” jelasnya menyindir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tidak ada penurunan daya beli, daya beli masyarakat masih tumbuh hanya lebih rendah daripada pertumbuhan tahun lalu. Bahkan konsumsi masyarakat masih tumbuh positif.

Sementara Menko Perekonomian membantah ada penurunan daya beli, yang ada adalah peralihan konsumsi masyarakat ke sektor pariwisata. Masyarakat  lebih memilih save keuangan untuk mudik ke kampung halaman. Tidak lagi beli baju atau beli mobil dan kendaraan. Di tambah lagi, setelah lebaran mereka dibebani dengan biaya sekolah. Jadi sebenarnya isu itu tidak terbukti. Selain itu, masyarakat sekarang juga lebih memilih sektor pariwisata.

Berbeda lagi dengan pengamat manajemen Rhenald Kasali, menurutnya yang terjadi hanyalah shifting (pergeseran) dari perdagangan konvensional ke non konvensional. Lihat saja komoditi beras dan bahan-bahan pokok yang dibeli para pedagang dan konsumen di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi berasal dari toko online, seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Praktisi bisnis bicara

Lantas apa kata praktisi bisnis di sektor perbankan maupun sektor riil? Penting untuk mendengar opini mereka, karena merekalah yang ada di lapangan dan berjibaku langsung membangun kepercayaan konsumen dan mendeteksi gairah pasar.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja turut angkat bicara. Menurutnya, banyak tutupnya pelaku bisnis ritel dikarenakan adanya pelemahan daya beli masyarakat

“Jadi begini, daya beli masyarakat turun, penjualan secara online memang mempengaruhi toko ritel off-line, mulai dari toko elektronik, fashion, sepatu, kosmetik dan industri tertentu sangat terganggu, semuanya migrasi ke online karena cost bisa lebih murah,” ujarnya pekan lalu.

Banyaknya toko online baik perusahaan maupun perorangan yang menggunakan jaringan media sosial ternyata mempengaruhi volume belanja pengunjung pusat perbelanjaan. Hal ini juga dinilai turut mempengaruhi permintaan kredit ke sektor perbankan.

Tak hanya itu, penurunan itu juga berpengaruh terhadap produsen-produsen dalam negeri. Karena kebanyakan perusahaan online lebih memilih mengambil barang dari luar negeri.

Dirinya mencatat hampir 90% market place barang yang dijual adalah barang impor. Hanya sekitar 6,6% yang barang lokal.

 “Beberapa toko di mall sepi, banyak yang ramai mencari makanan tapi yang belanja jarang. Nah ini pengaruh juga, mereka kan ada produsennya, kalau penjualan melemah ya produksi terpengaruh juga,” ucap Jahja.

“Hal tersebut karena barang impor memiliki harga yang bersaing jika dibandingkan dengan produksi sendiri di dalam negeri,” imbuhnya.

Sektor perdagangan ritel saat ini mengalami kecenderungan menurun. Penurunan perdagangan ritel tersebut salah satunya akibat pesatnya perkembangan transaksi online.

Hal ini ditegaskan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Suprajarto saat memberikan kualiah umum di hadapan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), di kampus Tembalang, Kota Semarang, akhir pekan lalu.

“Ini yang perlu diantisipasi dan disikapi dengan lebih waspada dan hati- hati,” ungkapnya.

Suprajarto menuturkan, saat ini BRI sedang melakukan kajian, evaluasi dan penelitian secara detil. Dari pengamatan BRI, ungkapnya, dampak dari perkembangan e-commerce seperti belanja online memang cukup besar pengaruhnya.

Selain itu, barang yang dijual ternyata memang lebih banyak produk impor dan bukan produk lokal. “Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ritel menjadi semakin berat, sekarang ini,” tegasnya.

Ia juga berharap, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa digerakkan lagi. Salah satunya dengan membangun e-commerce mall of Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengangkat UMKM-UMKM yang memang belum memenuhi syarat.

“Misalnya produk UMKM yang secara kemasan selama ini belum menarik, bakal diberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemasannyamenjadi lebih menarik dan kian diterima pasar,”paparnya.

Termasuk upaya lainnya, kata Suprajarto, adalah meningkatkan performa. “Karena salah satu syarat e-commerce adalah packagingnya, inventorinya yang harus terjaga dengan baik, logistik dan masih banyak yang lainnya,” ujar Suprajarto.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, pihaknya sudah sering mengingatkan pemerintah terkait turunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan beberapa pelaku usaha ritel menutup gerainya.

Namun, lanjut Haryadi, pemerintah mengelak bahwa tutupnya gerai ritel bukan disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun.

“Kami sudah ngomong soal tren daya beli itu sudah dari tahun lalu, dan beberapa bulan lalu sudah kami ingatkan lagi, waktu dari mulai 7-Eleven tutup kami sudah ingatkan bahwa daya beli benar-benar turun,” kata Hariyadi.

Menurut Haryadi, pemerintah perlu mendalami lebih lanjut terkait persoalan tersebut, dan jangan terus menerus mengelak.

“Tapi kami tidak mau bantah-bantahan, lebih baik pemerintah melakukan penelitian, pendalaman terhadap hal ini,” tegasnya.

Menurutnya, dalam dunia bisnis memang dipahami pembukaan dan penutupan gerai atau cabang usaha adalah hal yang biasa, namun jika penutupan tersebut tidak hanya dari satu pelaku usaha, berarti ada persoalan.

“Nah ini kan juga sudah merembet dari kelas bawah naik ke atas, mesti diperhatikan,” lanjutnya.

Hariyadi menjelaskan, tutupnya gerai ritel di Indonesia adalah salah satu indikator bahwa ada persoalan daya beli di masyarakat. “Ini kan indikator, bahwa ada pelemahan daya beli, mesti dilihat apa yang menjadi penyebab dan sebagainnya,” pungkasnya.

Saran Aprindo

Melihat situasi yang terus memburuk, ditandai makin banyak pebisnis ritel yang tutup, yang ada pun omzetnya terus merosot, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, mengusulkan tiga hal sebagai solusi.

Pertama, dengan memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam waktu tertentu berupa keringanan pajak saat berbelanja barang tertentu.

Kedua, memberi diskon listrik karena sangat membantu mengurangi biaya pengeluaran ritel, sehingga ada insentif untuk harga listrik.

Ketiga, tidak mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang bisa membuat khawatir konsumen, sehingga mereka memilih menahan diri untuk berbelanja. Salah satu contohnya Ditjen Pajak yang akan mengintip transaksi kartu kredit, yang akhirnya batal dilakukan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tidak harus terus-menerus membantah soal penurunan daya beli, karena justru mendismontivasi para pebisnis ritel. Disatu sisi dikatakan tak ada penurunan daya beli, tapi realitasnya mereka menghadapi toko yang sepi sehingga penjualan merosot tajam.

Solusi-solusi yang menggairahkan kembali bisnis ritel jauh lebih dibutuhkan ketimbang apologi tanpa solusi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here