Daya Beli Turun, Saatnya Downsizing Anggaran Infrastruktur

0
226
Presiden Jokowi sempat memanggil 18 menteri Kabinet Kerja terkait penurunan daya beli masyarakat di tengah kinerja ekonomi yang dianggap bagus

Nusantara.news, Jakarta –  Diskursus mengenai penurunan daya beli masyarakat menjadi trending topic di berbagai media cetak, elektronika dan media sosial. Penurunan daya beli ini terjadi di tengah paparan data ekonomi yang baik, ada misteri apakah gerangan?

“Presiden sudah panggil 18 menteri, untuk bertanya kenapa daya beli turun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I berada di level 5,01%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kuartal IV 2016.

Hingga semester I 2017, kegiatan transaksi juga tumbuh signifikan terlihat dari tingginya capaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebesar 13,5% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi PPN yang tumbuh menandakan daya beli masih menggeliat, lalu kinerja ekspor yang tumbuh.

Selain itu, tingkat inflasi juga masih sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP 2017. Bambang mengatakan, adanya kenaikan jumlah tabungan serta kepemilikan rekening hingga semester I 2017. Kenaikan itu juga telah dikonfirmasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Ini tertinggi sepanjang sejarah, saya tidak hafal berapa tepatnya, tapi jumlah tabungan naik tajam, jumlah pemilik rekeningnya pun naik tajam,” tambah dia.

Bambang menambahkan, dalam pertemuan 18 menteri dengan Presiden Jokowi juga membahas mengenai telatnya pendistribusian beras sejahtera (rastra) yang menjadi salah satu dampak daya beli melemah. “Karena bantuan-bantuan telat. Kepala daerah juga begitu kurang detail data yang terima bansos,” tutur Bambang.

Salah satunya strateginya, diakui Bambang, dengan mendorong belanja pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran. “Mengatasi daya beli salah satunya mendorong belanja pemerintah,” katanya.

Di samping itu, Bambang menambahkan, ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, lanjutnya, model penyaluran raskin dulu kan bukan langsung ke rumah tangga, tapi dititipkan ke lurah. Distribusinya sudah jelas rumah tangga si A diberikan jatah beras 10 kg.

Pemangkasan subsidi

Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun? Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2017 hanya naik 0,01% dari periode sebelumnya. Nyaris stagnan. Hal tersebut ditopang dari konsumsi rumah tangga lebih dari 50%.

Tren ini menurun dari tahun 2016, Ekonom UI Fithra Faisal menilai salah satu penyebabnya adalah pemotongan subsidi terutama listrik dan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2015-2017 yang menyertai investasi. Sehingga tenaga kerja Indonesia tersisih dan daya beli keluarganya menurun.

Sementara pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal menyebut penurunan daya beli tersebut salah satunya diakibatkan oleh akumulasi kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) sejak awal tahun lalu.

Ia menjelaskan, pada Januari lalu, masyarakat dibebankan dengan kenaikan biaya urus SIM, STNK dan BPKB. Kemudian, sebagian kelompok masyarakat juga dibebankan dengan naiknya tarif dasar listrik (TDL) akibat pencabutan subsidi. Secara akumulatif hal-hal tersebut menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Faktor lain yang memengaruhi daya beli masyarakat, menurutnya, adanya gejala menunda belanja di kalangan masyarakat menengah atas. Kalangan masyarakat tersebut lebih berhati-hati dalam membelanjakan dana mereka. Bukan karena tak punya cukup dana, tapi karena khawatir akan ada penarikan pajak baru yang dibebankan pada mereka.

Sebelumnya, Asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, pertumbuhan ritel pada Mei 2017 hanya 3,6%. Angka itu bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan pada April 2017 yang tercatat 4,1%. Padahal, di akhir Mei ada momentum datangnya bulan Ramadhan yang biasanya disambut oleh masyarakat dengan berbelanja kebutuhan pangan.

Penurunan sektor ritel pada 2017 ini diperkirakan mencapai 10%. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa 187 gerai 7 Eleven tutup, termasuk menjawab penurunan laba bersih Indomart hingga 71%, dan penutupan 2 gerai Hypermart milik Group Lippo.

Sementara ekonom FEUI Faisal Basri menyatakan tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5%. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6%.

Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5% atau persisnya 4,93% pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini. Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) terbaru oleh BPS.

Masyarakat terdiri berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Yang dikonsumsi oleh masyarakat pun amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.

Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Diakui Faisal, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan. Ketiga kelompok itu merupakan mayoritas dalam masyarakat Indonesia.

Merekalah yang berada di kelompok masyarakat 40% terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Namun, nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata masyarakat 40% di tengah (mid-40) bias dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle. Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Bagaimana gambaran di tingkat mikro? Memang penjualan sejumlah barang dan jasa mengalami penurunan. Penjualan sepeda motor Juni 2017 turun tajam 30 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selama Januari-Juli 2017 penjualan sepeda motor merosot sebesar 13,1%.

Namun, kemerosotan penjualan sepeda motor sudah berlangsung sejak 2015. Sebaliknya, sekalipun penjualan mobil anjlok 27,4% pada Juni 2017, selama Januari-Juni masih mencatatkan pertumbuhan positif 0,3%. Kalau data Juni dikeluarkan, pertumbuhan penjualan mobil Januari-Mei lumayan tinggi, yaitu 6%. Kemerosotan penjualan mobil pada Juni bisa dimaklumi mengingat hari kerja efektif bulan itu sangat pendek. Beberapa barang dan jasa juga mengalami kejadian serupa.

Yang perlu lebih diwaspadai, menrut Faisal, adalah gejala dini penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat, mengingat peranannya dalam PDB sangat dan paling dominan, yaitu sekitar 58% (termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT.

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.

Pangkas infrastruktur

Selain mendorong belanja pemerintah, seperti menggelontorkan dana bantuan sosial, dana desa, dana Bantuan Operasional Daerah, tampaknya pemerintah melakukan downsizing (pemangkasan) anggaran infrastruktur. Toh program infrastruktur yang direncanakan pemerintah sebesar Rp5.500 triliun untuk tahun 2015-2019, sementara kas negara hanya mampu menanggung Rp1.500 triliun.

Buat apa memiliki program infrastruktur semewah itu, sementara daya beli masyarakat bawah menurun? Dengan pemangkasan dana infrastruktur sebesar Rp750 triliun, dana itu bisa digunakan untuk menstimulasi ekonomi rakyat kecil.

Di situlah baru terlihat keberpihakan Presiden Jokowi terhadap wong cilik. Tanpa itu semua, gestur kebijakan Presiden Jokowi hanyalah melayani kaum berpunya saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here