Debat Capres Tanpa Tema Kemaritiman

0
143

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat pada Pilpres 2019 sebanyak lima kali dengan beberapa isu yang akan menjadi tema dalam satu sesi debat. Untuk debat pertama, temanya mengenai hukum, hak asasi manusia, korupsi, serta terorisme. Debat pertama akan digelar hari ini, 17 Januari 2019.

Tema debat kedua mengangkat isu seperti sumber daya alam, energi dan pangan, lingkungan hidup, serta infrastruktur. Tema debat ketiga berkaitan dengan isu kesejahteraan, yakni menyangkut isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan budaya.

Sedangkan tema debat keempat fokus pada isu pemerintahan. Seperti ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta internasional. Terakhir, pada debat kelima akan dibahas tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan, serta industri.

Sayangnya, dari kelima debat tersebut KPU tak menyertakan tema kemaritiman sebagai isu yang harus diperdebatkan oleh capres-cawapres. Padahal masalah kemaritiman merupakan konten yang penting untuk dieksplor oleh para kandidat dan harus menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia.

Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan sekitar 70 persen wilayahnya berupa laut. Di wilayah pesisir dan laut itu terkandung beragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pendek kata, potensi kemaritiman adalah masa depan bangsa.

Kejayaan ekonomi laut dan kedigdayaan politik maritim nusantara bahkan telah melintasi jejak nenek moyang kita dari masa ke masa. Sebut saja kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kisah-kisah mereka menjadi legenda hingga kini. Sriwijaya menjadi kerajaan maritime pertama di Nusantara, dengan raja pertamanya Raja Dapunta. Sepak terjang kerajaan Sriwijaya pada waktu itu sangat luar biasa, kemudian kejaayan nusantara ini dilanjutkan pada masa kejayaan Majapahit.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pun memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim untuk meneruskan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Kala itu, 23 september 1963 di sekitaran Tugu Tani Jakarta, dalam rangka Musyawarah Nasional Maritim pertama Bung Karno di sematkan menjadi Nakhoda Agung NKRI. Kini momen tersebut diperingati sebagai Hari Maritim Nasional melalui keppres Nomor 249/1964.

Jejak kepemimpinan Bung Karno kala itu tak lepas dari maritim, mulai dari Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957), Dekrit Presiden (5 Juli 1959), hingga membangun Kompartemen Maritim. Bung Karno juga hendak meletakan orientasi pembangunan pada spirit Ocean Leadership. Sayangnya, selepas Bung Karno berkuasa, pembangunan nasional lebih berkiblat pada daratan (berwatak agraris). Selama 32 tahun Orde Baru, kita seperti memunggungi lautan (kemaritiman).

Potensi Indonesia sebagai negara maritim

Isu kemaritiman kembali menggeliat ketika Presiden Jokowi mengangkatnya sebagai program unggulan dalam kampanye Pilpes 2014 lalu. Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla bahkan berambisi menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia (PMD)”. Meski praktiknya, gagasan PMD pun pada akhirnya bagai jauh pangang dari api. Gagasan kemaritiman hanya tinggal gagasan dan lebih terasa sebatas slogan.

Salah satu contohnya, belum ada cetak biru bagaimana memaksimalkan potensi laut, jalur tol laut, dan diplomasi laut yang akan digunakan di seluruh nusantara. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung poros maritim, seperti pelabuhan dan pengadaan kapal, realitanya jauh dari target. Pun begitu, visi kemaritiman Jokowi kini coba dihidupkan lagi pada kampanye Pilpres 2019, kali ini bersama cawapres Ma’ruf Amin.

Serupa dengan Jokowi, kubu Prabowo juga mengangkat konten kemaritiman. Hal ini bisa ditelusuri dari visi-misi Prabowo-Sandiaga Uno pada fokus ekonomi poin ke-7: “Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, startup, industri syariah, dan maritim”. Tidak hanya itu, komitmen kemaritiman menjadi salah satu narasi kampanye pasangan nomor urut 02 ini.

Mengangkat kembali komitmen kemaritiman pada kedua capres sebetulnya patut diapresiasi. Pola pembangunan sudah sepatutnya berorientasi kepada kemaritiman sebagai pijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Namun mengapa KPU memilih tidak mencantumkan konten kemaritiman pada tema debat? Apakah KPU memang tidak menganggap kemaritiman sebagai sesuatu yang penting, atau para komisioner KPU tak memiliki wawasan kemaritiman? Entahlah.

Yang jelas, KPU sebenarnya masih punya waktu untuk memasukkan isu kemaritiman pada tema debat terakhir yang akan membahas soal ekonomi pada April mendatang. Jika pun tidak bisa, KPU harus memberikan kebebasan kepada moderator ataupun paslon untuk menyinggung gagasan kemaritiman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here