Debat Kandidat tak Ada Gunanya

0
158

DEBAT kandidat kepala daerah yang belakangan sedang berlangsung di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, secara umum, gagal menghadirkan tampilan konsepsional dari para calon. Karena keterbatasan format dan durasi, forum ini masih terlalu jauh untuk menggali konsep kepala daerah secara menyeluruh. Padahal, nasib dan masa depan daerah ditentukan di sini.

Format debatnya memang tidak memberi peluang kepada para kandidat untuk menyampaikan paparan lengkap. Sebab, setiap calon diberi waktu untuk memaparkan visi dan misinya hanya rata-rata 2-3 menit. Setelah itu penajaman oleh panelis dan harus dijawab kandidat dengan durasi yang kurang lebih sama. Tentu mustahil memaparkan konsep pembangunan daerah dalam tempo sependek itu.

Dengan pertanyaan mendadak yang diajukan panelis, sang calon harus menjawab dengan cepat dalam tempo singkat. Akibatnya yang muncul hanya gagasan-gagasan sloganistik, tanpa penggalian yang memadai tentang bagaimana kebijakan, strategi dan operasionalisasi gagasan tersebut.

Forum debat ini sebenarnya bagus untuk menggali konsep calon kepala daerah. Tetapi, ya itu tadi, gagal mencapai tujuannya tersebut. Debat terkesan hanya menjadi adu mulut, bertengkar dan lomba kemeriahan yel-yel pendukung. Belum lagi jika terjadi penyimpangan seperti debat kandidat dalam kampanye pilkada Jabar tempo hari. Salah satu pasangan, Sudradjat-Syaikhu, membentangkan kaos bertuliskan “Ganti Presiden”.

Debat dengan durasi yang terbatas itu tidak cocok sebagai forum untuk menggali sedalam mungkin konsep kepala daerah. Waktu yang terbatas mensyaratkan kemampuan menjawab secara cepat. Kemampuan ini hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang punya bakat orasi yang baik. Kemahiran bersilat lidah adalah syarat utama memenangkan debat. Padahal yang harus diuji dari seorang calon pemimpin adalah kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Debat dengan format seperti ini juga hanya terbatas menguji secara sekilas kemampuan pribadi sang calon, sementara dalam kepemimpinan yang mesti digali adalah adanya dukungan tim kerja sang kandidat.

Debat kandidat mestinya dihindarkan dari simplifikasi publik yang cenderung menilai orang pandai itu adalah orang yang mahir beradu mulut. Terlalu dangkal jika pemimpin hanya diuji dari kemahirannya “bertengkar”. Toh banyak pemimpin yang hebat, tetapi tidak pandai berdebat.

Debat adalah penggalian pandangan, yang di dalamnya terkait unsur keilmuan, penguasaan masalah yang relevan, serta kepemimpinan. Calon-calon pemimpin eksekutif nanti, baik untuk level daerah maupun nasional, harus benar-benar tergali visi, misi dan strategi mereka. Sebab itulah yang publik mengetahui apakah para calon itu adalah figur yang punya konsep dan rencana, atau hanya orang-orang yang tak tahu harus berbuat apa ketika mereka duduk di kursi kekuasaan.

Pertanyaan tertutup yang bersifat mendadak ada baiknya dihindari. Sebab itu hanya akan mendatangkan jawaban refleks yang belum tentu menyentuh aspek substansial. Tidak ada salahnya, pertanyaan dalam topik tertentu diberikan beberapa hari sebelumnya. Tujuannya agar sang kandidat bisa memberikan jawaban komprehensif yang dirumuskan bersama tim kerjanya. Dari sini akan terukur seberapa bermutu jawaban itu dan bagaimana kualitas tim kerjanya. Sebab, kinerja kepemimpinannya nanti juga sangat ditentukan oleh tim kerja yang berkualitas.

Seharusnya setiap calon kepala daerah dan wakil kepada daerah itu ditanya secara mendalam, mau dibawa kemana daerah yang akan dipimpinnya. Dia harus tahu tujuan yang hendak dicapai, mengerti  jalan mencapai tujuan, berapa lama tujuan akan tercapai, apa indikasi sukses atau gagalnya, paham apa saja yang harus dilakukan dalam perjalanan itu agar tujuan tidak makin menjauh.

Karena format yang ada sekarang tidak bisa menggali kedalaman seperti ini, ada dua masalah yang harus dikerjakan sekarang. Pertama, kekuatan dalam masyarakat harus menggali sendiri para calon kepala daerah itu. Kalangan perburuhan, misalnya, harus juga menanyai tentang konsep mereka dalam ketenagakerjaan, pengentasan pengangguran, pemberdayaan serikat buruh, hubungan industrial,  perlindungan buruh migran dan lokal, antisipasi masuknya tenaga kerja asing, dan sebagainya.

Dunia usaha  juga mesti mencari tahu juga apa konsep para kandidat itu  dalam membangun ekonomi,  industrialisasi, investasi dan segala rupa masalah ekonomi. Demikian pula dengan kalangan pendidikan, aktivis pemberdayaan perempuan, aktivis mahasiswa, pers, atau bahkan para penyandang cacat. Semuanya harus bertanya kepada para calon kepala daerah tentang apa yang akan mereka lakukan.

Kedua, KPU harus mengevaluasi  format debat untuk merumuskan format dan mekanisme debat untuk pilkada selanjutnya, dan terutama untuk Pemilu Presiden 2019.

Negara ini tidak membutuhkan pemimpin eksekutif yang hanya pandai bersilat lidah, merencanakan program yang rumit dan canggih, tapi bagaimana mewujudkan program sederhana dengan efektif dan efisien. Inilah semestinya yang menjadi satu-satunya alasan  bagi masyarakat untuk memilih mereka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here