Debat Kusir Pemerintah-KPK

0
162

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia, “debat kusir” adalah debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal. Mungkin benar begitulah debat antara pemerintah dengan KPK mengenai penundaan penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah. Alasan kedua belah pihak benar-benar mempertunjukkan kekacauan logika.

Pihak pemerintah meminta agar KPK menunda dulu penetapan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi sebagai tersangka. “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dulu. Penundaan semata-mata agar tidak menimbulkan prasangka, tidak menimbulkan tuduhan bahwa KPK masuk ranah politik,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Permintaan penundaan itu adalah salah satu masalah pelaksanaan pilkada yang dibahas dalam rapat koordinasi khusus Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Pemerintah sendiri kelihatan tidak satu suara dalam soal ini. Menurut Wiranto permintaan tersebut berasal dari penyelenggara pemilu. Namun, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, KPU menghargai kewenangan KPK untuk menetapkan atau tidak tersangka korupsi. KPU tidak mau mencampuri kewenangan KPK.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari bahkan meminta agar KPK mengumumkan saja para tersangka itu. “Diumumkan saja, supaya masyarakat pemilih tahu mana calon kepala daerah yang bersih dan mana yang tidak,” katanya. Terkait permintaan  Wiranto tadi,  Hasyim menegaskan itu murni pemikiran Wiranto sendiri, bukan hasil pembahasan dengan KPU.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan permintaan Wiranto itu tidak bisa dipaksakan ke KPK. Menurutnya, setiap lembaga prosedur tetap masing-masing, sehingga tidak boleh diintervensi lembaga lain.

Wiranto beralasan, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Sebab pasangan yang sudah terdaftar bukan lagi sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat pendukungnya. “Tidak berlebihan permintaan penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan,” kata Wiranto.

Padahal entah di mana terletak logika bahwa penetapan tersangka calon kepala daerah bisa berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Toh hak si calon kepala daerah sebagai peserta pilkada tidak hilang. Jangankan kehilangan hak sebagai calon, mengundurkan diri pun tak boleh. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 mengaturnya begitu. Bahkan ada sanksi denda dan pidana jika calon yang sudah ditetapkan KPU itu mengundurkan diri. Begitu juga, partai yang mengusung pun tidak bisa membatalkan pencalonan si tersangka.

Bahkan KPU tidak melarang calon kepala daerah melakukan kampanye meski telah terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia tetap boleh berkampanye, meski kalau sudah ditahan tentu tak bisa hadir secara fisik menemui massa pemilih. Namun, di era sosial media sekarang, tak ada yang tak mungkin. Tim suksesnya tetap bisa menjual janji melalui berbagai fasilitas modern itu.

Bahwa,  reputasi sang kandidat menjadi tercoreng, itu konsekuensi yang wajar saja. Tangan mencencang, bahu memikul.

Wiranto juga mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya. Itu benar adanya.

Tapi, apa masalahnya? Penetapan sebagai tersangka tidak menegasikan kepemilikan partai atau masyarakat terhadap sang kandidat tidak berubah.

Kekhawatiran Wiranto bahwa KPK akan masuk ranah politik, relatif masuk akal. Karena semua pihak tidak menginginkan itu terjadi. Namun, kalau kontesknya kecurigaan terhadap KPK, itu berbahaya.  Sebab ini terkait kepercayaan terhadap kredibilitas lembaga negara. Rusak negara ini, jika lembaga negara yang satu tidak mempercayai lembaga negara yang lain.

Alasan permintaan untuk menunda proses penyelidikan, penyidikan, dan pegajuan peserta pilkada sebagai saksi atau tersangka, karena pemerintah mengkhawatirkan KPK masuk ranah politik, juga sangat menggelikan. Sebab, dengan adanya permintaan itu, justru pemerintah “lompat pagar” masuk ke ranah penegakan hukum.

Pihak KPK juga sama kacaunya. Beberapa waktu lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa ada 34 kepala daerah yang akan menjadi tersangka. “Sedang kita bicarakan, apakah tidak sebaiknya kita umumkan tersangkanya sebelum pemilihan? Jadi supaya masyarakat ada info supaya ini tidak usah dipilih,” kata Agus.

Tidakkah ngawur namanya, jika dalam proses penegakan hukum itu, KPK memasukkan aspek politik ke dalam pertimbangannya? Ranah KPK adalah menegakkan hukum, bukan memberi info kepada masyarakat agar tidak usah memilih tersangka dalam pilkada.

Ketua KPK berucap lagi di Kementerian Keuangan, bahwa dia sudah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap seorang calon kepala daerah. Semula Agus mengatakan ada kemungkinan pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. “Itu kan baru satu, nanti ada beberapa. Mungkin dikumpulkan saja nanti,” ujarnya.

Untungnya, penundaan itu tidak dilakukan. Sebab kemarin sore, KPK sudah menetapkan seorang calon gubernur Maluku Utara berinisial AHM sebagai tersangka.

Untuk 33 calon kepala daerah lain yang dikatakan Agus akan menjadi tersangka, semestinya penetapan status tersangka mereka dilakukan segera setelah penyelidikan selesai. Penetapan tersangka itu jangan menggunakan istilah “dikumpulkan”.

Tidak ada alasan logis dan juridis mengumumkan nama-nama tersangka bersamaan. Toh kasusnya tidak sama. Jika sudah terbit sprindik untuk satu nama dalam satu sangkaan tindak pidana, mestinya segera proses hukum segera dilanjutkan dengan melakukan penyidikan kepada tersangka.

Jika proses hukumnya dilakukan bersamaan dengan calon tersangka lain yang sprindiknya belum terbit, itu adalah kata lain dari penundaan. Kalau memang KPK bisa menunda beberapa hari, kenapa tidak bisa menunda beberapa bulan sampai selesai pilkada seperti permintaan pemerintah?

KPK sudah menunjukkan independensinya. Jangan membuka celah bagi kekacauan logika baru. Sebab silang sengketa yang bersumber dari kekacauan logika penyelenggara negara selama ini sudah sangat menyesakkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here