Debat Legalitas Posisi Plt Sekda Jember, Tunda Kesepakatan RAPBD Jember

0
251

Nusantara.news, Jember –  Pemerintahan jember kini sedang dirundung berbagai persoalan. Soal ini dipicu oleh pertentangan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan deadlock pembahasan evaluasi RAPBD 2017. Persoalan utamanya adalah DPRD Jember mempertanyakan keabsahan status penunjukan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Dalam sidang Pembahasan evaluasi APBD 2017 DPRD Kabupaten Jember pada hari Selasa (10/1/2017), Badan Anggaran DPRD mempersoalkan surat pengangkatan Plt Sekda Jember, Bambang Hariono oleh Bupati karena belum ada persetujuan dari gubernur. Anggota Dewan mempersoalkan penerbitan surat pengangkatan Plt Sekda Jember tertanggal 3 Januari 2017, sedangkan surat persetujuan pengangkatan Plt Sekda baru diterbitkan 11 Januari 2017.

“Rapat Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Jember mengalami deadlock karena berkaitan dengan keabsahan jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Bambang Hariono,” kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Rabu (11/1/2017).

Dalam pasal 214 ayat 2, ungkap Thoif Zamroni, disebutkan apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas sekretaris daerah kabupaten dilaksanakan penjabat yang ditunjuk oleh bupati atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Soal inilah yang membuat anggota dewan bertanya tentang legalitas Bambang Hariono sebagai Plt Sekkab Jember.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember Edy Budi Susilo berharap pembahasan APBD 2017 hasil evaluasi Gubernur Jatim bisa segera dibahas sebelum batas waktu terakhir.

“Pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jatim diharapkan tepat waktu karena kalau terlambat melewati batas waktu yang ditentukan, maka kepala daerah akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur peraturan perundang-undangan selama enam bulan,” ungkapnya kepada wartawan (11/1/2017)

Pertentangan ini menjadi sebuah persoalan yang serius karena berdampak pada deadlock pengesahan APBD untuk 2017. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo turun tangan dengan mengeluarkan surat nomor 188/592/013.4/2017 tertanggal 13 Januari 2017. Inti dari surat tersebut adalah instruksi agar pemkab dan dewan segera menandatangani berita acara evaluasi  APBD 2017.

Deadlock pembahasan evaluasi RAPBD 2017 memperlihatkan semakin tidak harmonisnya hubungan antara bupati dan legislatif di Jember. Sebelumnya, belum cairnya dana hibah bansos dan mutasi sekretaris DPRD telah menjadi ajang pertentangan. Bahkan, hak interpelasi telah dilayangkan kepada Bupati Jember pekan lalu untuk mengklarifikasi keputusanya memutasi sekretaris DPRD menjadi kepala Satpol PP Pemkab.

Jika perdebatan ini terus berlangsung hingga menghilangkan nilai substansinya bukan tidak mungkin masyarakat Jember yang akan menjadi korbanya. Mekanisme check and balance antar lembaga dijalankan untuk menyehatkan lembaga negara, bukan untuk adu kekuatan demi kepentingan segelintir kelompok semata. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here