Debat SMI-Rizal Ramli tentang Krismon 2018 dan Elektabilitas Jokowi

0
412

Nusantara.news – Sri Mulyani Indrawati (SMI) tetap optimis dengan ekonomi Indonesia tahun 2018, walaupun nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) telah mencapai Rp 14.200 per USD, dan Bank Indonesia (BI) sudah menghabiskan devisa sebesar USD 8 miliar untuk melakukan intervensi pasar. Di akhir bulan Juni 2018 The Fed akan kembali menaikkan suku bunga untuk penguatan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terus membaik dan akan memperkuat nilai USD. Disadari, sejatinya sudah terjadi resesi di Indonesia, posisinya di ambang krisis moneter. Seperti yang disinyalir oleh Joseph Schumpeter (Austria) dan Paul Krugman bahwa resesi akan dialami oleh negara-negara emerging markets (pasar negara berkembang) termasuk Indonesia. Dari segi APBN defisit terjadi melengkapi defisit neraca perdagangan (barang dan jasa), neraca pembayaran dan pendapatan primer. Pendapat dua pakar tadi dikuatkan oleh pendapat George Soros yang menyatakan bahwa akan terjadi krisis dunia khususnya beberapa negara Eropa seperti Italia, Yunani, dan Turki serta beberapa negara emerging market lainnya. Soros adalah operator utama elite keuangan dunia sewaktu currency war pada 1997 di kawasan Asia, yang di Indonesia berbuntut Krismon 1998, ditandai jatuhnya rezim Soeharto.

Disinyalir, keseimbangan primer (di mana penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang) juga sudah defisit (berarti “gali lobang tutup jurang”), walaupun data dari Pemerintah (Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan) menyatakan bahwa Kuartal I tahun 2018 masih surplus USD 1,7 miliar. Namun sebagian pengamat meragukan hal tersebut dan diduga, pada Mei 2018 ini juga sudah negatif.

Dengan tidak tercapainya target pajak Kuartal I tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 244,5 triliun (17,6%) dari target tahun ini Rp 1.424 triliun yang dinilai terlalu optimis. Perlambatan ekonomi sudah pada tahap resesi ekonomi, namun SMI tetap mengatakan meningkat 16,4% dari realisasi penerimaan pajak Kuartal I tahun 2017. Sebuah permainan semantik dan sudut pandang yang cenderung mengelabui publik. Sama halnya pernyataan SMI bahwa utang kita masih aman, karena seolah rasio penilaiannya tunggal dari rasio dengan Gross Domestic Product (GDP)/Produk Domestik Bruto (PDB) masih 29%, Undang-undang memperbolehkan sampai 60%, dan negara lain banyak yang lebih besar. Ini menyesatkan publik karena kesehatan utang kompleks indikatornya, dan SMI selalu mengekspos dengan rasio tunggal.

Sehatkah Perekonomian Indonesia?

Dengan defisitnya indikator utama, khususnya dual defisit (APBN dan Neraca Pembayaran), sementara pertumbuhan ekonomi melambat, diproyeksikan akan di bawah 5% (sekitar 4,7%), saat ini pertumbuhan relatif ditopang oleh ekonomi konsumsi karena industri hanya tumbuh 2-3% saja. Sementara asumsi mata uang USD dalam APBN hanya Rp 13.400 per USD. Saat ini nilai mata uang USD sudah mencapai Rp 14.200 per USD, tentu akan memperberat beban APBN, karena utang sebagian besarnya dalam bentuk USD dan mata uang asing lainnya. Tren global penguatan USD akan terus terjadi.

Di sisi lain, beban impor BBM (Bahan Bakar Minyak) yang 1,7 juta barrel per hari memperberat cashflow Pertamina karena dalam APBN, harga BBM yang diprediksi oleh  Menteri Keuangan terbaik dunia itu hanya USD 48 per barrel. Sekarang sudah lebih dari USD 80 per barrel. Bayangkan besarnya selisih (dalam USD) dan beban Pertamina terhadap USD saat ini. Pemerintah menunggak kewajibannya terhadap Pertamina sehingga cashflow BUMN itu sangat terganggu.

Faktor ekonomi lainnya, karena membesarnya kredit macet perbankan, yang rata-rata CAR/Capital Adequacy Ratio (rasio dalam hal kecukupan modal)-nya di bawah aturan BI (8%). Pada gilirannya, ini akan menjadi bom waktu karena dunia usaha sedang lesu, dan mendapat masalah dalam pembayaran kreditnya. Ingat krisis moneter tahun 1998, bermula dari gejolak USD dan dipicu oleh rush perbankan sehingga berdampak sistemik.

Sumber kerumitannya selain gejolak USD dan minyak dunia (faktor eksternal), juga internal (domestik), dengan defisitnya beberapa indikator utama ekonomi kita. Beban utang Pemerintah sudah di atas Rp 2.700 triliun, utang negara mencapai lebih dari Rp 5.200 triliun, sangat membebani ekonomi Indonesia.

Gejolak Rupiah bersifat inflantoir, karena depresiasi Rupiah akan mendongkrak inflasi, sebab sebagian barang konsumsi adalah impor. Hal ini diperburuk oleh kebijakan-kebijakan Kementerian Perdagangan yang malah mengimpor pangan sehingga menyentuh harga di lapisan bawah. Pada gilirannya akan memicu inflasi, karena impor sudah tentu menggunakan mata uang USD. Terkesan, tidak ada rasa krisis (sense of crisis) dari para pembantu Presiden Joko Widodo sehingga bukan menjadi aset, melainkan liability (kewajiban), karena kepentingan partai politik (parpol) di tahun politik.

Tekanan ekonomi bersumber dari dua hal, yaitu: (1) Depresiasi Rupiah; (2) Gejolak harga BBM dunia yang mempengaruhi postur dan ketahanan APBN kita.

SMI justru beralasan bahwa pemerintah bersedia mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi stabilitas perekonomian. Dengan pajak baru mencapai Rp 244,5 triliun pada kuartal I dan melambatnya ekonomi, tentu target pajak tidak akan terealisasi di akhir tahun 2018, dan akan menjadi bom waktu pada kuartal III penerimaan pajak di APBN.

Intervensi BI terhadap pasar pada gilirannya juga ada batasnya, karena ambang batas devisa secara psikologis harus di atas USD 100 miliar. Per akhir Maret 2018 lalu cadangan devisa Indonesia tercatat tinggal USD 124,9 miliar, dan pada April 2018 terkuras kembali. Jika terus menaikkan suku bunga tentu cost of fund naik, dan akan memperlambat ekonomi lebih buruk lagi. SMI dihadapkan pada pilihan sulit, dan kontraksi akan terus menegang di Kuartal III tahun 2018. Bisa jadi, krisis itu akan terjadi.

Hal ini sejalan dengan rencana pertemuan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia di Denpasar, Bali pada Oktober 2018. Apakah SMI akan menempuh jalan konvensional dalam menerobos resesi ini, karena sudah di ambang krisis moneter? Kita jelas menolaknya, dengan diwakili kritik Rizal Ramli (RR) yang mengecam lima hal utama terkait kebijakan ekonomi Pemerintah, yakni sebagai berikut: impor beras, pengelolaan utang, debt services ratio (DSR), bunga obligasi yang ketinggian, dan revaluasi aset. Lalu, dilanjutkan dengan tantangan Presiden Joko Widodo agar para pengkritik berani head to head berdebat dengan SMI, dan memastikan yang bersangkutan bisa debat terbuka. Gayung pun bersambut, RR yang juga sedang “berkampanye” sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia mengemukakan tantangan debat tersebut. Namun sampai saat ini SMI tidak menjawab tantangan RR.

Jelas SMI tidak akan berani, karena kondisi objektif ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan keras (resesi), dan telah di ambang krisis moneter jilid II. Sama saja masuk “jebakan Batman”, karena RR akan justru akan “memukuli” SMI tanpa ia bisa membalas, karena angka-angka berbicara bahwa RR benar dalam hal ini. Beberapa TV swasta sudah siap menampilkan debat terbuka tersebut secara live, tapi SMI tetap tidak mau melakukan permintaan Presiden Joko Widodo.

Namun, tetap saja muncul bantahan dari pengamat pajak, Justinus Prastowo yang kini menjadi Komisaris Independen WIKA Beton, membela SMI, dan membantah analisa RR. Namun ia justru menjadi bulan-bulanan di media sosial, dan Prastowo dianggap seperti “menegakkan benang basah” dalam membela SMI karena ada motif, padahal dulu ia dikenal sebagai ekonom anti-neolib dan sedikit sosialis.

Langkah konsolidasi fiskal dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak pribadi dan mewajibkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat menjadi pihak ketiga di perusahaan swasta besar, justru hal ini menjadi bumerang bagi Pemerintah. Di saat resesi, justru yang diperlukan insentif agar sektor riil tetap bergerak dan tumbuh, serta bisa bertahan di saat resesi terjadi.

Sebaliknya, Pemerintah dengan kebijakan ekonomi yang sudah belasan jilid, ternyata tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sehingga terjadi resesi sebagai efek twin defisit (depresiasi Rupiah, defisit APBN, dan defisit Neraca Pembayaran) sehingga mengganggu kesehatan utang dan defisit APBN semakin membengkak.

Dari segi APBN, kesehatan keuangan seharusnya subsidi migas (Premium dan Solar) dikurangi alias dinaikkan harganya. Hal ini jelas dihindari Presiden Joko Widodo karena kepentingan untuk mencalonkan presiden periode berikutnya. Akan fatal akibatnya jika kebijakan itu ditempuh Pemerintah, karena bakal berekses pada lapisan bawah rakyat Indonesia. Joko Widodo mengerem ambisi pembangunan infrastruktur karena kesulitan likuiditas, momentum dan alasannya adalah evaluasi dan moratorium karena seringnya terjadi kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur.

Kampanye keberhasilan infrastruktur terus dilakukan Joko Widodo dengan optimalisasi tol Trans-Jawa yang beberapa ruas terlihat dipaksakan secara fungsional untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik tahun ini. Sampai-sampai Bandara Kertajati, hasil karya Gubernur Jawa Barat (tanpa melibatkan APBN) diklaim merupakan hasil karya pemerintah pusat, seperti halnya Trans-Papua yang melanjutkan pembangunan presiden sebelumnya.

Berkah 260 Juta Penduduk Indonesia

Sekitar 50% ekonomi Indonesia ditopang oleh ekonomi konsumsi karena penduduknya yang relatif besar, sekitar 260 juta sebagai captive market, khususnya produk ritel.

Namun Pemerintah dinilai tidak memiliki sense of crisis. Ambisiusnya pembangunan infrastruktur (19,5% dari APBN), tidak seperti Mahathir Mohamad yang melakukan efisiensi membatalkan pembangunan Kereta Api Cepat dengan Cina, dari Kuala Lumpur–Singapura–Beijing. Seharusnya, pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung yang menelan biaya lebih dari USD 5 miliar juga dibatalkan, karena untuk menjangkau kota Bandung sudah ada dua akses jalan tol. Akhirnya, masyarakat menjadi “baperan” (terbawa perasaan), sampai-sampai gaji Megawati Soekarnoputri di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai lebih dari Rp 100 juta menjadi sorotan dan di-bully publik. Karena di saat sama Mahathir Mohamad justru memotong 10% gaji menteri dan pejabat tinggi di Malaysia. Joko Widodo justru dengan terbuka mengumumkan gaji ke-13 ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai alat pencitraan diri.

Seyogyanya Joko Widodo peka terhadap pelarian modal investor ke luar negeri (capital exit); IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang sudah anjlok 1.000 poin ke posisi 5.700; BI sudah memperingatkan bahwa current account (neraca transaksi berjalan) akan terus defisit, diperkirakan akan mencapai USD 23 miliar tahun ini. Perlambatan ekonomi yang berdampak pada kinerja sektor riil, yang juga berdampak pada kredit macet perbankan dan secara sosial akan memicu PHK dan gejolak harga-harga di saat lebaran ini.

Sepertinya, SMI akan mengeluarkan jurus standar, yakni dengan berutang, dan pada Februari 2018 sudah dieksekusi sekitar Rp 783,23 triliun untuk menutup kebutuhan likuiditas APBN.

Dampaknya pada Elektabilitas Joko Widodo

Lalu bagaimana dampak resesi ekonomi pada elektabilitas Joko Widodo? Secara potensial jelas akan men-downgrade dirinya pada Pilpres 2018. Pada gilirannya di saat parpol sudah menetapkan pengusungnya (4 Agustus 2018) dan pada 20 Agustus 2018 mulai kampanye. Serangan dengan olah momentum situasi dan kondisi objektif akan memperburuk situasi, tidak saja elektabilitas dirinya tapi juga situasi ekonomi. Jika USD tidak bisa dikendalikan (di atas Rp 15.000) dan harga BBM dunia mencapai di atas USD 90 per barrel, maka dipastikan terjadi dampak sistemik pada harga-harga dan kredit macet perbankan mencapai puncaknya seperti di tahun 1998. Apalagi di tahun politik karena Joko Widodo sebagai petahana di saat kritis mempunyai musuh yang tentu akan terus memicu pendegradasian elektabilitasnya. Gugatan terhadap kinerja dan janji kampanye menjadi faktor pemicu isu tematik downgrade Joko Widodo pada Pilpres 2019. Keyakinan pertumbuhan ekonomi di atas 8% dan ekonomi akan meroket di tahun 2018, ternyata hanya tumbuh 5,02% di tahun 2017, diyakini tahun 2018 akan di bawah 5% (sekitar 4,7%). Perlambatan ini telah memicu berbagai hal sehingga kita ditopang oleh ekonomi konsumsi, alias pemerintah gagal dalam hal ekonomi.

Jika resesi tidak berhasil dikendalikan (karena tidak dapat diprediksi), disebabkan dominan faktor eksternal (gejolak USD dan BBM dunia), dan buruknya fundamental ekonomi maka bukan tidak mungkin parpol pengusung yang pragmatis akan berpindah haluan pada Prabowo Subianto (PS) sebelum 4 Agustus 2018 (pendaftaran kandidat).

Rasionalitas dan budaya transaksional parpol, yang tidak mempunyai platform sebagai ideologi, tentu akan sangat pragmatis, dan Joko Widodo akan salam gigit jari di 2-3 bulan ke depan. Psikologi parpol yang selalu ikut bancakan anggaran APBN merasa harus mempunyai andil pada Pemerintahan. Jika elektabilitas Joko Widodo melemah dipastikan beberapa parpol pengusung beralih ke PS.

Sikap Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan mempertegas dukungannya terhadap PS, atau wacana poros ketiga akan hidup lagi setelah lebaran nanti.

Dalam politik, apalagi di Indonesia, semua kemungkinan bisa terjadi sehingga patron utamanya adalah politik oportunistik. Besarnya arus keinginan “Ganti Presiden 2019” dan buruknya kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo pasti menjadi pertimbangan parpol untuk mengusung kandidat pada Pilpres 2019 nanti. Masih ada waktu 2,5 bulan lagi untuk menentukan sikap akhir, sebelum didaftar pada 4 Agustus 2018. Tren politik sepertinya mendekati skema Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana ada skema muslim dan non-muslim (politik sektarian), ada faktor-faktor pemicu, dan MUI mengeluarkan fatwa yang membuat Ahok KO (knock-out) pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Kini, kita dikejutkan lagi oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang mengharamkan pemimpin (umara) yang ingkar janji (tidak amanah), dan harus memiliki kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) serta haram hukumnya menyogok (money politics).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pemimpin yang ingkar janji tidak usah dipilih kembali, hal ini cukup menjadi pegangan bagi umat Islam di Indonesia. Enam puluh enam janji kampanye Joko Widodo yang dinilai tidak dipenuhi, adalah karena keterbatasan kapasitas dan kapabilitas (kompetensi)-nya sebagai Presiden. Dengan demikian, apakah ia termasuk kriteria fatwa MUI? Biarlah pada bulan April 2019 rakyat yang menentukan apakah dia layak atau tidak untuk dipilih lagi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here