Debat Terakhir, Prabowo Akan Skak Mat Jokowi

0
208
Debat kelima atau debat terakhir capres dan cawapres pasangan 01 melawan 02 diperkirakan bakal seru oleh karena isunya menyangkut isu sensitif seputar kinerja perekonomian (sumber: www.lucu.me)

Nusantara.news, Jakarta – Debat Capres-Cawapres 01 melawan 02 terakhir pada Sabtu (13/4) diprediksi pasangan 02 Prabowo-Sandi diperkirakan akan men-skak mati kebijakan ekonomi pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Isu yang bakal dipakai 02 terkait pertumbuhan ekonomi, utang, impor, inflasi dan inifrastruktur.

Pada debat terakhir ini akan terlibat dalam pembahasan yang seru terkait kelima isu tersebut. Dari sisi Prabowo melihat lima kinerja ekonomi tersebut tidak memuaskan dan tidak sesuai harapan, bahkan tidak sesuai dengan janji politik Jokowi. Sebaliknya dari sisi Jokowi kinerja ekonomi itu sudah optimal apabila dibandingkan dengan negara-negara di dunia.                                                         

Pada debat kelima ini tema yang akan dibahas adalah menyangkut ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi serta industri.

Apa dan bagaimana kelima kinerja ekonomi yang akan menjadi topik primadona dalam debat yang akan digelar di Hotel Sultan tersebut?

Pertama, pertumbuhan ekonomi. Saat kampanye 2014 lalu, Jokowi selalu menjanjikan pertumbuhan ekonomi rerata 7% tiap tahun. Realisinya ternyata meleset, Jokowi tak hanya gagal mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, tapi juga gagal mendinamisasi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5% plus minus.

Pemerintah Jokowi mengklaim bahwa realisasi 5,17% pada 2018 termasuk baik di tengah ketidakpastian global. Bahkan, angka tersebut masih urutan ketiga di G20, setelah India dan China. Tapi, ada juga yang menganggap bahwa realisasi 5% terkesan kurang baik atau jalan di tempat. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan pemerintah dalam lima tahun ini kurang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bergerak dari posisi 5%. 

Ia mengungkapkan berdasarkan penelitian empiris, Indonesia seharusnya mampu tumbuh minimal 6% sepanjang 2015 hingga 2017. Namun, faktanya tingkat pertumbuhan hanya berada di kisaran 4,89% hingga 5,18%. 

Artinya, selama ini Indonesia tumbuh di bawah angka potensial. Berarti pemerintah kurang punya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat potensial. Tanpa pemerintah Indonesia saja bisa tumbuh 5%.

Ekonomi senior Rizal Ramli memastikan Prabowo akan mampu membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% jika terpilih. Bahkan lebih tinggi. Caranya, dengan menaikkan gaji PNS, di era Gus Dur gaji PNS naik hingga 125%, hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi karena daya beli meningkat.

Selain itu memperluas lahan pertanian, yaitu jagung 1 juta hektar, dan tebu 500 ribu hektar. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya tiap panen petani harus untung 10%. “Jadi kita tetapkan 3 harga dasar untuk 3 komoditi. Nah kalau kita lakukan ini tiap 7 tahun pendapatan petani akan naik 2 kalinya," papar Rizal.

Selanjutnya adalah dengan mendorong pertumbuhan pembangunan public housing. Itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pasalnya pembangunan perumahan ini akan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Rizal mencontohkan cara Amerika Serikat (AS) dalam hal ini.

"Teman-teman harus ingat waktu AS depresi, untuk bikin bangkit ekonomi AS adalah bangun rumah yang nyedot lapangan kerjaan banyak. Dengan langkah ini kita sudah nambah 1,5% pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Kedua, soal utang. Semasa Pemerintahan Jokowi investasi tidak sesuai harapan, selalu di bawah target, sementara hasil ekspor justru lebih rendah dari hasil ekspor. Sehingga opsi pembiayaan yang ditempuh adalah lewatt utang.

Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang harus melakukan dua hal agar ekonomi Indonesia membaik. Pertama, dari asumsi makro dan kedua mengenai pengendalian pertumbuhan utang.

Menurut Yusuf, utang Indonesia masih sesuatu yang harus dikendalikan walaupun kondisi utang Indonesia masih relatif aman. Menurutnya, utang pada pemerintah Jokowi tumbuh sebesar 14% berbeda dengan tahun 2004 hingga 2014 yaitu saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono utang hanya tumbuh 7%.

Pertumbuhan utang yang hampir tiga kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi inilah yang menyebabkan kondisi sulit. Melihat akselerasi utang yang demikian besar, maka jika Jokowi memimpin lagi pertumbuhan utang itu semakin cepat.

Dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah Indonesia naik Rp1.809 triliun. Data terakhir Kementerian Keuangan, utang pemerintah di akhir 2018 mencapai Rp4.418 triliun. Namun manajemen utang ini terkesan tertutup, sehingga jika Prabowo memimpin perlu diaudit agar terang benderang.

Ketiga, selama masa empat tahun terakhir, Pemerintahan Jokowi begitu getol melakukan impor. Secara filosofis itu artinya pemerintahan gagal merangsang produktivitas industri, pertanian, perikanan hingga perkebunan.

Apalagi impor bahan pangan yang begitu getol, seperti beras, gula, terigu, bawang, cabai, garam, sehingga menyebabkan petani gigit jari ketika memasuki musim panen. Termasuk juga impor semen dan baja, sehingga menyebabkan produksi BUMN semen PT Semen Indonesia Tbk dan besi PT Krakatau Steel Tbk menjadi iddle.

Pada bagian lain, oleh sebab impor yang terlalu getol, sehingga melampaui besaran ekspor yang dikelola pemerintah. Akibatnya terjadilah defisit neraca perdagangan (trade balance deficit) dan defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD).

Pada 2018 defisit neraca perdagangan Indonesia menembus level US$8,57 miliar, merupakan defisit paling dalam sejak Indonesia merdeka pada 1945. Defisit tertinggi selama 73 tahun ini adalah kinerja terburuk yang disuguhkan Jokowi selama memimpin.

Sementara defisit transaksi berjalan pada 2018 berada di posisi US$31,1 miliar atau 2,98% dari PDB. Kontribusi terbesar defisit transaksi  berjalan ini disumbang oleh defisit transaksi perdagangan.

Keempat, terkait inflasi. Dalam empat tahun terakhir Pemerintah Jokowi memang berhasil menjaga tingkat inflasi rendah di kisaran 3%. Namun inflasi rendah tersebut dianggap tidak mencerminkan ekonomi yang sesungguhnya, artinya inflasi rendah tersebut karena rendahnya aktivitas ekonomi, ekonomi lesu, maka inflasi pun rendah.

Kelima, soal infrastruktur. Infrastruktur juga dianggap cerita sukses Jokowi. Disaat Indonesia mengalami defisit infrastruktur, Jokowi hadir dengan program pembangunan infrastruktur yang masif.

Namun jika dilihat lebih detil, urut-urutan pembangunan infrastrukur dan bagaimana infrastruktur itu dibiayai ternyata tidak tepat. Sehingga ada tol sudah terbangun dari Merak hingga Surabaya, tapi penggunanya sedikit akibat tarifnya terlalu mahal. Jadi cita-cita membangun infrastruktur untuk menekan biaya akomodasi, justru malah mendongkrak biaya akomodasi.

Ekonom Faisal Basri selalu menyarankan agar biaya akomodasi tertekan drastis, harusnya infrastruktur yang harus dibangun secara masif adalah pelabuhan dan transportasi laut. Alasannya wilayah Indonesia 70%-nya berupa lautan dan sungai, sehingga pembangunan pelabuhan dan transportasi laut akan menekan secara signifikan biaya akomodasi.

Itulah kelima isu primadona yang bakal mencuat selama debat terakhir capres dan cawapres pada 13 April mendatang. Selamat menikmati.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here