Defisit Sudah Genting, Presiden Bergeming

1
466

Nusantara.news, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 kini menjadi sorotan, terutama peningkatan defisit APBN-P 2017 naik dari 2,41% menjadi 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Isu defisit kini menjadi isu nasional yang makin panas.

Belum lagi, total utang pemerintah dalam APBN Perubahan 2017 juga bertambah 20% menjadi Rp461,34 triliun atau 28% dari PDB. Pelebaran utang ini tentu saja saling berkait berkelindan dengan tambahan defisit, tapi muara dari semua itu adalah ambisi membangun infrasrtruktur di tengah ruang fiskal yang sempit.

Peningkatan defisit APBN tersebut tentu saja hampir menyentuh batas threshold 3% dari PDB. Batas dimana menurut Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Ayat (3), defisit harus dijaga eksistensinya di bawah 3% dari PDB. Artinya, jika defisit melampaui 3%, Pemerintah Jokowi dianggap melangar UU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit anggaran saat ini memang naik di level 2,92%, level tersebut patut diwaspadai. Sebab, dalam APBN 2017 nilainya setara Rp397,2 triliun. Di ketahui, belanja negara ditetapkan Rp2.133,3 triliun sedangkan total pendapatan negara Rp1.736,1 triliun.

“Angka ini adalah angka yang perlu kita waspadai dan pemerintah sadar bahwa ini perlu dikendalikan,” kata Sri Mulyani DPR, belum lama ini.

Lalu, apakah level defisit anggaran 2,92% membuat investor takut?

Sri mengaku dirinya sudah mengkomunikasikan terutama kepada semua stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap outlook dari APBN. Dilihat dari track record baik dari sisi belanja kementerian dan lembaga maupun di daerah. Dia mengaku bisa meyakinkan bahwa defisit masih bisa dikurangi atau dikendalikan pada level 2,67%.

Jika melihat rekam jejak penyerapan dan belanja dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda), Menkeu optimistis di kisaran rata-rata 95% hingga 97%. Sehingga, defisit anggaran bisa ditekan pada level 2,67% di akhir tahun ini.

Beban infrastruktur

Tentu saja Menteri Keuangan harus berbicara demikian. Tapi tingginya ambisi membangun infrastruktur walapun dengan dalih yang benar, hanya saja dalam kondisi fiskal yang sangat mepet, menjadi dilema tersendiri.

Tengok saja pada APBN 2017, belanja infrastruktur meningkat signifikan mencapai 123,4% dari tahun sebelumnya menjadi Rp387,3 triliun (18,01% dari PDB). Kemudian diikuti peningkatan belanja kesehatan 83,2% menjadi Rp104 triliun (4,87%), setelah itu diikuti pertumbuhan belanja pendidikan 27,4% menjadi Rp416,1 triliun (19,5%). Sementara subsidi energi ditekan hingga 66,2% menjadi Rp77,3 triliun (3,62%).

Menkeu memaparkan terdapat sedikitnya ada 245 proyek nasional yang sedang dalam perencanaan dalam lima tahun ke depan. Dibutuhkan US$500 miliar investasi yang disediakan pemerintah untuk dilaksanakan bersama-sama BUMN dan swasta.

Pendanaan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ditargetkan sebesar Rp4.796, 2 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN hanya sanggup membiayai Rp1.433,6 triliun (29,88%), sementara APBD sebesar Rp545 triliun (22,37%).

Sedangkan BUMN diperkirakan dapat menutupi  hingga Rp1.066,2 triliun (22,23%). Sisanya Rp1.751,4 triliun (36,52%) diharapkan kontribusi dari swasta. “Infrastruktur yang kita bangun bukan untuk kemewahan, tapi untuk memenuhi kebutuhan bangsa ini agar dapat berkompetisi dengan negara lain, agar ekonomi rakyat bisa berputar lebih cepat,” jelas Menkeu.

Tapi jika melihat kapasitas APBN dengan proyek infrastruktur yang ambisius terlihat Jokowi memaksakan kehendak untuk sesuatu yang diluar kemampuannya. Tinggal kita saksikan apakah ambisi itu tercapai atau justru menjadi bencana buat Presiden dikemudian hari.

Dalam sejarah, satu-satunya presiden yang memaksakan kehendak adalah Presiden Soeharto, yakni memaksakan anggaran pertanian dalam persentase sangat besar. Sampai-sampai Menko Ekuin Widjojo Nitisastro saat itu mengancam mengundurkan diri, tapi Pak Harto tetap jalan.

Mengapa Pak Harto nekat? Karena anggaran pertanian menyangkut hak dasar rakyat banyak dan hasil pertanian ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hasilnya mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada beras, yang kemudian membuat Presiden Soeharto menerima medali From Rice Importer To Self Sufficiency dari FAO pada 1984.

Sebenarnya niatan Presiden Jokowi baik, yakni untuk menggenjot pertumbuhan perlu membangun infrastruktur, sehingga ekonomi terangkat. Namun infrastruktur yang direncanakan terlalu besar, pada saat yang sama kapasitas anggaran sangat terbatas. Maka harapannya adalah lewat rangsangan investasi, walaupun upaya itu sudah ditempuh dengan roadshow ke sejumlah negara, bahkan mendatangkan kepala negara dan investor dari manca negara, namun hasilnya tidak sesuai harapan.

Tinggal sekarang harapan itu ada pada utang, dimana Menkeu Sri Mulyani sudah menggiring bola utang itu ke Bank Dunia. Situasi inilah yang secara kumulatif membuat defisit meningkat mendekati threshold 3%.

Tidak ada kata lain selain pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola defisit agar tidak melewati batas 3%.

Persoalannya, apa risiko hukum bagi Presiden Jokowi jika melanggar batas defisit 3%? Tidak ada, kecuali risiko politik. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mengatur hal itu. Ancaman sanksi hanya tertuju kepada pemerintah daerah apabila mereka melanggar batas defisit dalam APBD. Itu pun hanya berupa sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006.

Belakangan berkembang wacana tentang kemungkinan presiden di-impeach jika melanggar ratio defisit. Dalam  Pasal 7a, dikatakan pemberhentian presiden dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR jika presiden/wakil presiden terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Sementara, Pasal 7b UUD 1945 mengatakan, pemeriksaan dan pembuktian pelanggaran hukum presiden/wakil presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan DPR. Penjelasan atau tafsir resmi pelanggaran hukum dalam Pasal 7a UUD tersebut diatur UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, yang dimaksud dengan pidana berat adalah pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih.

Dengan demikian, Presiden hanya dapat di-impeach kalau melanggar UU yang memenuhi kriteria pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 7a UUD. Namun, dalam UU Keuangan Negara tidak disebutkan soal sanksinya jika melanggar threshold 3%.

Sehingga, boleh dikatakan, kalau melangggar ambang batas itu, kedudukan presiden masih aman. Kalaupun pelanggaran itu bereskalasi secara politik, satu-satunya yang terancam hanyalah peluang Jokowi di 2019. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here