Dekan FT Kelautan ITS Kritisi Rencana Luhut Tangani Pulau-pulau Kecil

0
420

Nusantara.news, Surabaya – Pernyataan Menko Kemaritiman soal pengelolaan pulau pulau kecil oleh asing sekaligus pemberian nama oleh asing, bikin Guru Besar ITS Surabaya Prof Daniel M Rosyid, panas kuping .

“Kenapa harus asing? Indonesia bisa, mungkin dengan melibatkan Bank BUMN atau konsorsium,” kata Prof Daniel M Rosyid yang juga Dekan Fakultas Teknik Kelautan ITS di Surabaya, Kamis (19/1/2017).

Sepertinya Indonesia sudah kehilangan akal untuk menutupi defisit APBN. “Mestinya ditawarkan dulu ke investor dalam negeri atau BUMN. Kalau dikelola asing, tidak menutup kemungkinan akan mengancam kedaulatan rakyat,” ungkapnya.

Daniel mengemukakan, yang mengatur pengelolaan pulau-pulau tersebut harus tetap pemerintah. Selain itu, tidak semua pulau bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Kawasan-kawasan dengan ekosistem yang masih asli harus dikonservasi.

“Mengapa harus orang asing? Kita pun bisa memberi  nama pulau-pulau tersebut dengan nama-nama Indonesia atau nama pahlawan daerah setempat,” pungkasnya.

Pelaku usaha perikanan, Hittah Alamsyah juga menyayangkan sikap pemerintah yang seolah menawar nawarkan pengelolaan pula milik Indonesia ke negara lain.

“Dilihat dari kebijakannya,  pemerintah  sekarang seperti bingung, nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Macam macam hal bisa berubah dengan cepat. Biaya pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan menjadi sangat mahal. Aset negara, pulau mau dijual kepada asing,” katanya seraya mengulangi lagi berkomentar soal nama pulau yang diserahkan kepada asing  “Masa 250 juta rakyat Indonesia, tidak mampu memberi nama pulau saja?” ujarnya kesal, kecewa dan heran.

Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. Ada 92 pulau terdepan sesuai  Perpres No.78 Tahun 2005), 67 pulau (berpenghuni 28 berpenduduk, 39  pulau kosong) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Menurut Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa persnya di Jakarta, Kamis (12/1/2017) mempersilahkan Jepang mengelola dan menamai pulau di Indonesia jika ingin menggunakannya untuk investasi. Negeri Sakura itu meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang.

Menurut Luhut, saat ini Jepang berminat mengelola Pulau Morotai, Sulawesi Utara. Menurut dia, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here