Demi Ambisi Infrastruktur Tega Mengorbankan BUMN Karya

2
3055
Pembangunan infrastruktur yang megah dan massif ternyata dengan mengorbankan BUMN karya untuk berutang.

Nusantara.news, Jakarta – Ambisi Jokowi membangun infrastruktur bukan tanpa pengorbanan, paling tidak empat BUMN karya harus menanggung beban utang yang melonjak drastis di atas 1000%. Akan kah mereka gulung tikar atau justu membaik?

Peringatan soal melonjaknya utang BUMN karya sudah disampaikan oleh analis Standard & Poor serta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF). Keampat BUMN karya dimaksud adalah PT Waskita Karya Tbk (Waskita), PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Adhi Karya Tbk (Adhi) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP).

Presiden Joko Widodo sejak awal mencanangkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Angka yang dijanjikan istana negara tergolong fantastis: 15 bandar udara baru, lebih dari 2.600 km jalan, 3.200 km rel kereta api, 24 pelabuhan kapal dan meningkatkan kapasitas produksi listrik sebanyak 45.000 megawatt hingga 2019.

Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur yang dibutuhkan sejak tahun 2014-2019 sebesar US$ 450 miliar (ekuivalen Rp6.255 triliun). Pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut sebagian diambil dari dana APBN, sebagian dari BUMN, swasta dan asing.

IMF sebelumnya memperingatkan bahaya dari membengkaknya utang pemerintah dan BUMN untuk membiayai proyek infrastruktur. Kini, giliran lembaga pemeringkatan kredit S&P yang memperingatkan tumpukan utang tersebut dapat berdampak pada keuangan BUMN sektor konstruksi.

S&P misalnya meragukan keuntungan ekonomi program pemerataan pembangunan yang dibiayai BUMN lewat pinjaman. Terutama BUMN yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur. Akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran lemahnya neraca keuangan dan rasio utang.

Saat ini total utang BUMN menurut Bank Indonesia mencapai Rp4.091,71 triliun, sekitar 60% di antaranya berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Dengan kondisi rupiah yang terus melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut.

“Kami mengamati kecenderungan ini dengan seksama karena menurut kami fenomena ini akan berlanjut dan meruncing pada 2018, terutama menjelang Pilpres 2019,” kata Xavier Jean, analis keuangan S&P.

Xavier mengakui perlunya pembangunan infrastruktur demi pemerataan pembangunan. Namun membiayai pemerataan pembangunan melalui mekanisme utang ditanggapi kritis oleh S&P. “Masih belum jelas buat kami apakah investasi yang dikucurkan BUMN di luar Jawa, artinya di luar pusat populasi penduduk, akan menguntungkan atau tidak,” kata Jean.

Menurutnya jika kenaikan utang perusahaan pelat merah terus berlanjut, maka BUMN akan terpaksa menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan untuk menyeimbangkan neraca keuangan.

Saat ini BUMN masih giat mencari sumber pinjaman alternatif, antara lain dengan menerbitkan obligasi alias surat utang. Waskita Karya misalnya ingin menggalang dana segar sebesar Rp3 triliun lewat surat utang.

Waskita terbesar 

Jika menengok total utang–jangka pendek dan panjang—Waskita memiliki beban utang paling besar, yaitu mencapai Rp42,8 triliun pada akhir 2017. Jumlah itu meningkat 95% dari tahun sebelumnya. Bahkan, utang Waskita pada 2016 membengkak 183% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun jika ditarik sejak 2014 hingga 2017, sejak Jokowi memimpin Indonesia, total utang Waskita justru tumbuh 1.254%, dari Rp3,16 triliun membengkak menjadi Rp42,83 triliun.

Secara nominal utang, tiga BUMN Karya lain berada dalam rentang yang hampir sama, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp9 triliun. Wika mencatat utang Rp9 triliun, Adhi Rp8,31 triliun, dan PP sebesar Rp8,82 triliun. Dari sisi pertumbuhan tahun sebelumnya.

Jika dirunut sejak 2014 hingga 2017, total utang Adhi melonjak 362% dari Rp2,02 triliun menjadi Rp8,31 triliun. Sementara utang PP tumbuh 261% dari Rp2,42 triliun menjadi Rp8,82 triliun. Sedangkan utang Wika dalam tiga tahun hanya tumbuh 202% dari Rp2,96 triliun menjadi Rp9,05 triliun.

Salah satu dampak pemaksaan berutang itu sudah mulai tampak di empat BUMN karya sejak September 2017. Rapor PP mengantungi pendapatan usaha Rp13,76 triliun atau naik 27,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga laba bersih PP naik 74,7% menjadi Rp989,9 miliar.

Hanya saja aliran kas (cash flow) PP tercatat minus Rp1,52 triliun. Kas negatif ini akibat pembayaran kas kepada pemasok dan sub kontraktor lebih besar (Rp11,80 triliun) dibanding penerimaan kas dari pelanggan (Rp10,28 triliun). Rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio–DER) PP tercatat 1,8 kali, dengan jumlah kewajiban Rp22,8 triliun dan jumlah ekuitas Rp12,49 triliun

Sementara laba bersih Wika tercatat naik 46,66% dari Rp465,46 miliar menjadi Rp682,64 miliar. Hanya saja cash flow Wika minus Rp2,69 triliun.

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Wika juga masih minus Rp2,69 triliun. Sedangkan penerimaan kas dari pelanggan hanya Rp9,8 triliun namun pembayaran kepada pemasok sebesar Rp11,5 triliun.

Debt equity ratio (DER) Wika saat itu 2 kali dengan jumlah liabilitas sebesar Rp26,87 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp13,17 triliun.

Sementara Waskita pada kuartal III/2017 berhasil mengantongi laba bersih Rp2,57 triliun, berasal dari pendapatan usaha sebesar Rp28,5 triliun. Sayangnya cash flow Waskita pada periode yang sama tercatat negatif Rp5 triliun.

Penerimaan kas Waskita dari pelanggan tercatat sebesar Rp14,24 triliun, sedang pengeluaran kas pada pemasok sebesar Rp16,55 triliun. DER Waskita saat ini 2,9 kali dengan catatan total liabilitas sebesar Rp65,7 triliun dan total ekuitas sebesar Rp21,9 triliun.

Sementara Adhi memperoleh laba bersih Rp205,07 miliar, tumbuh 78% dari Rp115,18 miliar. Pendapatan usaha juga naik 53% menjadi Rp8,7 triliun. Cash flow Adhi diketahui negatif sebesar Rp3 triliun.

Total arus kas penerimaan Adhi tercatat Rp6,87 triliun sementara total arus kas pengeluaran lebih besar yakni Rp9,9 triliun. DER Adhi cukup tinggi yakni 3,4 kali. Adapun jumlah liabilitasnya sebesar Rp18,8 triliun dan jumlah ekuitasnya Rp5,55 triliun.

Hingga tutup tahun 2017, Waskita memang menjadi yang terdepan dengan mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 90,1% dan pertumbuhan laba kotor mencapai 138,5% pada tahun 2017. Di bawahnya Adhi, meski hanya mengalami pertumbuhan penjualan 37%, laba kotornya mencapai 84,5%.

Berbeda dengan Adhi, Wika justru mencatatkan pertumbuhan penjualan tinggi yakni 67,1%, namun pertumbuhan laba kotornya hanya 29,1%. Terakhir adalah PTPP dengan pertumbuhan penjualan dan laba kotor masing-masing 30,8% dan 32,4%.

Di balik pertumbuhan laba yang signifikan tersebut, masalah serius tengah membelit keuangan BUMN Karya. Penyebabnya adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tersebut bertumpu kepada pinjaman.

Kinerja keuangan BUMN infrastruktur rata-rata memburuk setelah mengerjakan proyek pemerintah di bidang infrastruktur.

Indikator produktivitas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak mempermasalahkan soal utang BUMN karya. Menurutnya melemahnya neraca keuangan BUMN karya merupakan indikator produktivitas BUMN tersebut karena banyaknya proyek yang dikerjakan.

“Tentu dalam prosesnya ada saja BUMN yang kesulitan, (cash) mismatch, dan macam-macam, tetapi itu bukan problem karena tidak ada kerjaan maka tidak ada duit. Kalau muncul persoalan seperti itu, namanya problem of growth,” ujar Darmin beberapa waktu lalu.

Darmin menyatakan, alih-alih khawatir dengan utang BUMN, yang seharusnya dikhawatirkan adalah jika BUMN konstruksi itu tidak memiliki pekerjaan. Itu problem yang muncul karena banyak kerjaan, yang dikhawatirkan adalah kalau problem muncul karena tidak ada pekerjaan.

Dengan segala kelemahan dan kelebihan pembangunan infrastruktur lewat utang pemerintah, utang BUMN, khususnya BUMN karya, sepertinya bahaya itu selalu mengintai. Terutama ketika kemampuan membayar (debt service ratio—DSR) semakin lemah.

Itu sebabnya, akan tiba pada waktunya sejarah yang akan membuktikan, apakah membangun dengan utang benar-benar berbahaya atau justru menyejahterakan rakyat. Faktanya pertumbuhan utang terus membumbung rerata 14% per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi justru stagnasi di level plus minus 5%.

Ini sudah membuktikan bahwa kemungkinan besar penggunaan utang tidak tepat sasaran, disamping juga ada kemungkinan penggunaan utang melenceng dari relnya. Itu sebabnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigatif atas penggunaan utang tersebut.

Jangan sampai demi mengejar impian satu orang, 258 juta rakyat Indonesia yang jadi korban.[]

2 KOMENTAR

  1. Parah , ….kalau hutang digunakan tidak tepat sasaran jika dilakukan sepanjang tahun bisa bubar negara ini …

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here