Pembatalan Kenaikan Harga Premium (1)

Demi Daya Beli Masyarakat, Jokowi Bersedia Plintat-Plintut

0
207
Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri ESDM menaikkan harga premium, namun belakangan minta untuk dibatalkan.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia baru saja digemparkan oleh kebijakan kenaikan harga premium dari Rp6.550 menjadi Rp7.000 atau naik 7%. Namun tak sampai sejam kemudian kebijakan itu dibatalkan. Adakah ini sebuah sikap yang patut dari seorang Kepala Negara?

Ihwal kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan disela-sela acara Annual Meeting IMF-Bank Dunia di Hotel Sofitel, Bali.

Kenaikan harga premium ini menyusul kenaikan harga pertamax cs yang sebelumnya sudah diumumkan oleh PT Pertamina (Persero) pada siang tadi pukul 11.00 WIB.

Jonan menyatakan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM beroktan 88 ini. Pastinya adalah kenaikan harga minyak dunia, sebagai pendorong kenaikan harga BBM.

“Terakhir dengan mempertimbangkan bahwa minyak brent naik hingga US$85 per barel, dan kenaikan harga minyak dari Januari kira-kira hampir 30%, dan kenaikan ICP (harga minyak nasional) kurang lebih 25%. Sehingga kalau premium dinaikkan 7% masih pantas,” demikian alasan Jonan.

Dengan kenaikan ICP maka yang harus ada penyesuaian adalah premium. Karena itu pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden Jokowi premium kemarin diputuskan naik pukul 18.00 paling cepat tergantung kesiapan Pertamina ke 2.500 SPBU.

Namun belum sampai satu jam, Jonan tanpa bertemu lagi dengan wartawan, tapi lewat selembar press release membatalkan kenaikan harga premium tersebut. Mengapa dibatalkan?

Menkeu pernah mengumumkan

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 4 September 2018 mengungkapkan opsi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi itu terjadi lantaran terjadi kenaikan harga minyak dunia dan depresiasi rupiah.

Jokowi memang terbilang keras kepala, dia berprinsip silakan ambil kebijakan apapun untuk mempertahankan nilai tukar dan mengatasi kenaikan harga minyak dunia, asal jangan menaikkan BBM bersubsidi. Bahkan lewat Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Presiden juga telah menetapkan harga BBM. Termasuk harga premium ditetapkan Rp6.550 dan solar Rp5.150 per liter hingga 2019.

Namun apa daya, tekanan terhadap rupiah yang terus menerus dan tiada henti hingga rupiah di pasar spot saat itu sudah bertengger di level Rp14.910 per dolar AS saat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu diambil. Artinya, pemerintah menyadari benar bahwa level  Rp15.000 hanya tinggal hitungan hari bisa ditembus pasar.

Jelang penutupan, rupiah di pasar spot bahkan sempat menembus level Rp15.100. Sementara di pasar antar bank rupiah bahkan  sudah diperdagangkan di level Rp15.800, dan di pasar forward Rp15.441. Angka itu tentunya fluktuatif mengikuti keadaan.

Tak hanya tekanan rupiah, tekanan harga minyak dunia yang terus membubung juga turut memberi bobot masalah. Harga minyak dunia pada APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, sementara harga minyak Brent sempat menyentuh level tertinggi di US$85 per barel.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka beban impor minyak mentah dunia semakin berat dan itu harus ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Kabarnya direksi Pertamina juga sudah siap mengumumkan total kerugian akinat menanggung beban penugasan pemerintah ini dalam satu dua hari ke depan. Konon kerugian itu telah mendekati angka Rp40 triliun.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dan kenaikan harga minyak dunia?

“Antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya berorientasi ekspor,” papar Sri Mulyani dalam ‘Laporan Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi  DPR Tentang RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan’

Usulan untuk menyesuaikan harga premium dan solar memang dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada pada defisit transaksi berjalan (current account feficit–CAD).

Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan. Sebaiknya; harga BBM dinaikkan.

Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. Para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil.

Tapi sehari setelah itu Menkopolhukam Wiranto membantah adanya opsi kenaikan BBM bersubsidi (premium dan solar). Ia bahkan mengatakan, “Jangan paksa-paksa Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi.”

Bahkan Menteri ESDM dan Direksi Pertamina juga rame-rame membantah kenaikan harga BBM bersubsidi. Jadi, apa yang dilakukan Jonan kemarin, merupakan pengulangan apa yang diputuskan Sri  Mulyani di DPR.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here