Demi Hukum, Presiden Harus Beri Izin KPK Periksa Setnov

0
176

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah desakan masyarakat kepada KPK agar segera menuntaskan kasus megaproyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemeriksaan Setya Novanto harus mendapat izin tertulis Presiden. Atas pernyataan MK itu, maka tak ada pilihan lain bagi Jokowi selain mengeluarkan surat izin pemeriksaan Setnov.

Adalah Jubir MK Fajar Laksono yang menyampaikan pandangannya bahwa KPK harus meminta izin tertulis dari Presiden Jokowi sebelum meminta keterangan Setnov sebagai saksi terkait kasus e-KTP. Pernyataan Fajar itu merujuk pada putusan MK 76/PUU-XII/2014 bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR terkait kasus hukum atau penyidikan harus melalui izin tertulis presiden.

“Kalau SN sebagai saksi, tentunya haris izin tertulis presiden. Kecuali sebagai tersangka itu berbeda,” kata Fajar di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, persetujuan presiden dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan baik terhadap anggota DPR, DPD maupun MPR. Kecuali, wakil rakyat itu tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sudah berstatus tersangka kasus pidsus atau pidum dengan ancaman seumur hidup.

Namun sebelumnya, Wapres JK telah menegaskan bahwa KPK tak butuh izin presiden untuk sekedar memeriksa Setnov. Alasannya, KPK memiliki ketentuan sendiri terkait pemanggilan anggota DPR. Untuk itu, JK pun berharap agar Setnov yang juga Ketua Umum DPP Golkar agar taat hukum dengan memenuhi panggilan KPK tanpa harus minta persetujuan presiden.

“Kalau polisi memang butuh itu (izin presiden), tapi kalau KPK kan punya UU sendiri yang mengaturnya. Semua harus taat hukum, apalagi Ketua DPR,” tegas JK.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refli Harun menilai putusan MK terkait uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 soal perlunya izin presiden bagi penyidik yang akan memeriksa atau memanggil anggota DPR, tidak berlaku untuk tindak pidana khusus atau korupsi..

“Ketua DPR tidak boleh berlindung di balik pasal 245 UU MD3, karena ketentuan soal izin presiden bagi penyidik yang akan memeriksa atau memanggil anggota DPR tidak berubah setelah dilakukan judicial review. Dalam pasal 245 Ayat (3) bunyinya tidak berubah bahwa izin presiden tidak diperlukan bagi anggota DPR yang akan diperiksa atau dipanggil penyidik bila terkait kasus pidana khusus. Dan, korupsi itu pidsus atau extra-ordinary-crime,” papar Refli.

Untuk diketahui, dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait izin tertulis dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) bagi anggota DPR yang dimintai keterangan atau pemanggilan oleh penyidik.

Hasilnya, MK menyatakan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden. Sehingga, pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pro kontra soal perlu tidaknya KPK meminta izin presiden untuk memeriksa setnov, berawal dari surat surat Setjen DPR dan Badan Ahli DPR kepada KPK tertanggal 8 November 2015 terkait pemanggilan Ketua DPR Setnov sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Quadra Solution untuk kasus e-KTP.

Pihak KPK mengaku aneh dengan surat DPR tersebut, sebab sebelumnya Setnov bersedia memenuhi panggilan KPK tanpa perlu izin presiden. Bahkan, menurut Febri bahwa Setnov telah sembilan kali dipanggil sebagai saksi terkait kasus e-KTP tanpa sekalipun mempermasalahkan izin presiden. Pemanggilan Setnov sebagai saksi itu terjadi pada pada Desember 2016, Januari 2017, Juli 2017, dan September 2017. Surat tersebut merujuk pada UU Nomor 17/2014 tentang MD3.

Untuk meredam kegaduhan terkait pro kontra izin presiden dalam pemanggilan Setnov, maka sebaiknya Jokowi segera memberi izin kepada KPK untuk memeriksa Setnov. Toh, pemeriksaan Setnov oleh KPK hanya sebagai saksi untuk tersangka lain. Dengan izin itu, maka Jokowi sekaligus memberi contoh bagaimana menjunjung praduga tak bersalah dan juga bentuk dukungannya kepada KPK. Sebaliknya, bila Jokowi tak mengeluarkan izin, maka publik akan menilai ada sesuatu dibalik sikap Jokowi. Tak hanya itu, stigma Jokowi sebagai bagian dari pihak yang ingin melemahkan KPK akan mencuat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here