Demi Infrastruktur, 10.000 Kuota Haji Tambahan Terkatung-Katung

0
519
Kalau saja BPKH tertib terhadap perintah Undang-Undang No. 34/2014, maka tidak perlu ada kebingungan darimana sumber dana pemberangkatan 10.000 kuota haji tambahan.

Nusantara.news, Jakarta – Negeri ini digambarkan banyak akademisi mengalami salah kelola. Sumber daya alam dan sumber dana sebenarnya memadai, namun ketika dibutuhkan dia menghilang. Begitulah eksistensi dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belakangan ini.

Sebenarnya sumber dana penyelenggaraan haji yang dikelola BPKH sangat memadai yakni mencapai Rp113 triliun. Namun ketika Pemerintah Jokowi mendapat berkah 10.000 kuota haji tambahan, mengapa pemerintah kelimpungan menyediakan dana pemberangkatannya?

Presiden Jokowi memastikan kuota haji untuk jemaah Indonesia akan bertambah dari 221.000 orang menjadi 231.000 orang. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi saat bertemu dengan Raja Salman bin al-Saud beberapa waktu lalu. Raja Salman, disebut telah menyetujui kuota haji tambahan Indonesia.

Dengan adanya tambahan kuota, maka secara otomatis anggaran untuk mengakomodir rencana tersebut bisa bertambah. Lantas, dari mana pemerintah akan mencari tambahan anggaran?


"Nanti kita lihat sumber dananya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dana tambahan tersebut nantinya sebagian besar berasal dari kas keuangan negara maupun BPKH. "Nanti sebagian akan didapat dari BPKH, sebagian dari efisiensi Kemenag, terakhir APBN KiTa untuk biayai petugas," kata Lukman.

Meski demikian, Lukman belum memerinci berapa besar tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan kuota haji. Hal tersebut, dalam waktu dekat akan diputuskan oleh pemerintah bersama parlemen.

Sebagai informasi, BPKH sebelumnya telah mengeluarkan dana sebesar Rp7,03 triliun sebagai implikasi dari keputusan untuk tidak mengubah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019.

Selain itu, dana untuk pengelolaan haji juga berasal dari kas keuangan negara yang disalurkan untuk Kementerian Agama. Pada tahun ini, Kementerian Agama mendapatkan alokasi dana Rp62,1 triliun. Tambahan kuota haji akan diprioritaskan untuk jamaah lanjut usia (lansia).

Melihat sikap pemerintah di atas, tampaknya baik BPKH, Kementerian Agama maupun Kementerian Keuangan kelimpungan menyisihkan dana anggaran untuk 10.000 kuota haji tambahan.

Mestinya hal itu tidak perlu terjadi jika BPKH bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Menurut Pasal 20 PP Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. 

Artinya jika BPKH menyediakan Rp7,03 triliun untuk satu kali pemberangkatan haji, maka setidaknya lembaga keuangan haji itu harus menyediakan cadangan likuiditas Rp14,06 triliun. Dana itu demi menjamin keberangkatan jamaah haji, plus 10.000 kuota tambahan, itulah perlunya DPR membuat UU demi memastikan seluruh jamaah haji berangkat sesuai jadwal.

Dengan demikian likuiditas BPKH benar-benar habis terkuras, lantas untuk apa? Hilangnya standby fund lapis kedua diduga kuat untuk membeli obligasi pemerintah (Surat Utang Negara—SUN). Padahal dana BPKH sebesar Rp113 triliun dari 4,1 juta daftar tunggu jamaah haji sangat cukup. Menjadi tidak cukup karena BPKH lalai membelanjakan seluruh cadangan dana itu untuk investasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang meminta agar BPKH melakukan investasi menguntungkan demi menambah manfaat dari dana haji yang dikelolanya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut investasi menguntungkan itu terkait penempatan dana pada proyek jalan tol atau pelabuhan.

"Bukan pada investasi yang berpotensi merugikan karena tanggungjawabnya harus ada, karena ini dana umat," tutur Lukman yang mendampingi Jokowi menerima nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH, belum lama ini.

Karena itu, menurut Lukman, nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH adalah orang-orang profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman pengelolaan keuangan minimal lima tahun. Ia menyebutkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan atau investasi dana haji harus ada jaminan keamanannya. 

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengakui uang setoran haji yang dikelola BPKH masih sangat terbatas. Karena itu BPKH untuk saat ini belum memiliki kemampuan membiayai 10.000 kuota haji tambahan.

"Anggaran virtual account kami sudah terpotong cukup banyak dan untuk memotong lagi nampaknya tidak mungkin. Karena berarti akan mengurangi alokasi virtual account dibandingkan dengan tahun 2018," kata Anggito saat menggelar rapat di Komisi VIII beberapa hari lalu.

Anggito mengungkapkan terbatasnya kemampuan BPKH lantaran nilai manfaat yang digunakan pada tahun berjalan di 2019 sangat besar sekitar Rp7 triliun. Sehingga masih terlalu dini jika nilai manfaat yang ada di BPKH diproyeksikan untuk BPIH kuota tambahan.

"Jadi kalau kami ditanya apakah masih ada kemampuan untuk ke nilai manfaat lebih, tentu kami belum bisa menyampaikannya," katanya.

Hanya saja Anggito belum bisa memaparkan datanya karena masih satu kuartal. Meski begitu, ia memastikan BPKH setiap waktu selalu memonitor dan memantau pergerakan keuangan haji.

Ia memastikan, pihaknya terus berupaya mencapai target program kerja BPKH dan pemerintah. Anggito berharap, target nilai manfaat itu bisa lebih didapat oleh BPKH sehingga jamaah haji dapat merasakan lebih dari nilai manfaatnya. "Syukur-syukur bisa melebihi target nilai manfaat yang dibebankan kepada kami," katanya.

Anggito menyampaikan, selain berusaha untuk dapat meningkatkan nilai manfaat, BPKH juga telah melakukan efisiensi demi keuangan di BPKH tidak semakin menipis yang menyebabkan kerugian terhadap jamaah yang berangkat belakangan. "Kami menyampaikan, Alhamdulillah bisa melakukan efisiensi untuk pengadaan real. Yaitu jumlahnya adalah Rp65 miliar, meskipun uang tersebut belum diaudit oleh BPK," katanya.

Anggito menyarankan, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji kuota tambahan adalah negara melalui APBN. Karena kuota tambahan sebesar 10.000 itu demi mengentaskan persoalan kepentingan negara di bidang antrean haji.

"Seharusnya yang menjadi sumber utama dalam keadaan di mana negara membutuhkan itu adalah APBN," katanya.

Menag Lukman Hakim sendiri berpendapat, tambahan kuota haji tahun ini terlihat rumit karena biaya haji (BPIH) sudah lebih dulu diputuskan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana BPIH belum diputuskan.

"Lalu ada tambahan 10.000 ini yang lalu kemudian sumber pembiayaannya perlu dipikirkan," kata dia. 

Lukman memaparkan pada tahun 2017 ketika Pemerintah Saudi memberikan tambahan kuota, posisi pemerintah di Kementerian Agama dalam posisi siap, sehingga tidak sulit di mana mencari sumber pembiayaan. Karena Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum diputus pemerintah dan DPR.

“Biayanya tentu dari penetapan BPIH. Karena ketika itu, kita tahu adanya penambahan 10.000 sebelum biaya Haji diputuskan," katanya. Sehingga kuota tambahan dari pemerintah Saudi bisa langsung direspons. Tanpa perlu perdebatan di mana mencari sumber pendanaan untuk tambahan kuota 10.000. Jadi bisa dimasukkan ke dalam komponen BPIH.

Dari sini jelas, ada kesalahan kelola dana BPKH. Yang seharusnya diprioritaskan untuk memuluskan pelaksanaan ibadah haji berupa dana cadangan lapis pertama dan kedua, malah diprioritaskan untuk investasi. Pembelian SUN dalam jumlah besar oleh BPKH tentu saja maksudnya baik, yakni untuk menopang pendanaan infrastruktur.

Namun karena pengelolaannya menubruk 20 PP Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan, maka jamaah haji yang menjadi korban.

Sudah saatnya BPKH dikembalikan pada relnya. Anggito Abimanyu lebih menuruti kehendak Presiden Jokowi ketimbang kehendak UU No. 34/2014. Infrastruktur memang diperlukan, tapi wajib hukumnya menuruti kehendak UU yang sah dan lebih tinggi derajatnya ketimbang keingainan Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here