Demi Meikarta, Habis KEK Terbitlah KIT

0
676

Nusantara.news, Jakarta – Motif pengembangan kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta (Bekapur) belakangan terus berkembang. Dari semula kawasan industri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu belakangan berubah lagi menjadi Kawasan Industri Terpadu (KIT).

Di tengah pengembangan kawasan itu tak bisa ditutup-tutupi terselip misi penyelamatan mega proyek Meikarta.

Ihwal perubahan demi perubahan ini dilatarbelakangi oleh pengembangan mega proyek Meikarta yang terhambat karena tidak keluarnya rekomendasi Provinsi Jawa Barat. Alasan tak keluar rekomendasi, karena mega proyek Meikarta belum memiliki izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Lalu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar minta mega proyek Meikarta dihentikan, namun Group Lippo melawan dengan terus membangun dua tower apartemen, bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut hadir memberi sambutan pada saat topping off kedua tower.

Perlawanan tak hanya dalam bentuk meneruskan pembangunan, perlawanan juga dilakukan lewat iklan Meikarta yang gegap gempita di media cetak, radio, dan televisi yang konon telah menghabiskan biaya Rp1,5 triliun dan diperkirakan habis Rp2,7 triliun hingga akhir tahun 2017.

Bahkan perlawanan juga dilakukan dengan terus menjual produk Meikarta, CEO Lippo Group James Riady mengatakan sudah 130.000 unit apartemen terjual sampai September. Logikanya akhir Oktober tentu sudah bertambah lagi, namun belum ada informasi lanjutan.

Namun tampaknya Pemprov Jawa Barat tak bergeming dan tetap tak mau menerbitkan surat rekomendasi mega proyek Meikarta lantaran tak kunjung mengurus Amdal dan IMB. Bagi Deddy, Meikarta tak perlu  neko-neko, cukup mengurus perizinan dengan benar maka semuanya lancar.

Muncul ide KEK

Di tengah kebuntuan adminstrasi, tampil lah Luhut pada acara topping off dua tower Meikarta dan menyatakan akan menjadikan kawasan Bekapur sebagai KEK, dimana segala pengurusan perizinan akan digarap dari pusat. Sehingga, logikanya, tak perlu lagi mengurus perizinan di Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bekasi, semua remote diatur oleh pusat.

Ini jelas bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah, dimana terkait pengembangan kawasan otoritasnya ada di daerah.

Sebelumnya Luhut mengatakan pemerintah tengah mengkaji pembangunan KEK di wilayah Bekapur. Mega proyek Meikarta milik Grup Lippo merupakan salah satu proyek yang termasuk di KEK tersebut dan bakal mendapatkan fasilitas kemudahan investasi.

Luhut mengatakan wacana ini disampaikan saat Kamar Dagang Industri (Kadin) bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, ide KEK ini digulirkan.

Sampai di sini sepertinya solusi untuk mega proyek Meikarta pun menemui jalan terang. Tapi sebenarnya justru ide Luhut ini berhadapan dengan teman satu kabinet, yakni Kepala Bappenas dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang PS Brodjonegoro. Menurut Bambang, kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta, tak memenuhi syarat sebagai kawasan KEK.

“Karena ketiga kawasan itu sudah berkembang pesat, bahkan telah memiliki fasilitas pembangunan infrastruktur sehingga tak memerlukan insentif fiskal,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Yang perlu dilakukan pemerintah, menurutnya, yakni mendorong pengembangan kawasan metropolitan karena kawasan metropolitan Jakarta masih terpaku seolah hanya Jabodetabek.

Dengan menjadi kawasan metropolitan, pemerintah bisa fokus pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut. Selain itu aturan yang dibuat bisa lebih dinamis dan efisien untuk memudahkan investasi. “Kalau (wilayah Bekapur) ini kan sudah banyak investor tapi kami ingin lebih banyak lagi yang datang,” katanya.

Apalagi menurut Bambang, pada 2045 nanti metropolitan Bandung serta Metropolitan Jakarta akan bersinggungan dan akan membentuk megapolitan berpenduduk 80 juta orang. Oleh sebab itu perlu segera ada penataan yang dilakukan dari tingkat perencanaan.

“Antisipasi infrastrukturnya, lalu penataan ruang serta memisahkan daerah perumahan, industri, hingga mana lahan pertanian,” kata Bambang.

Meski demikian, dia memastikan konsep kawasan metropolitan ini tidak terbatas pada Jakarta saja namun akan diberlakukan di kota lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, serta Makassar. Dirinya juga membuka kemungkinan adanya payung hukum dari kawasan terintegrasi ini.

“Nanti kami siapkan lagi, hanya kami ubah sedikit agar sifatnya dinamis berdasarkan perkembangan wilayah,” ujar Bambang.

Posisi pemerintah memang tidak harus semua daerah jadi KEK, lagipula KEK itu intinya untuk daerah yang punya potensi berkembang tapi belum berkembang karena belum ada infrastruktur dan dukungan regulasi maupun kurang insentif. Wilayah Bekapur tak lagi butuh insentif karena sudah jalan.

Ide baru KIT

Habis KEK, terbitlah Kawasan Industri Terpadu (KIT), sebuah ide baru dari Menko Luhut yang dikatakan idenya dari Kadin. Sebagaimana sebelumnya ide KEK dikatakannya berasal dari Kadin. Ia menyatakan wilayah Bekapur kemungkinan menjadi KIT, sebab setelah dikaji, opsi KEK tidak bisa dijalankan.

“Bulan ini, kami mungkin menggunakan istilah Kawasan Industri Terpadu,” kata Luhut saat memberi sambutan pada Rapat Kerja di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (17/11).

Menurut Luhut–mungkin mengacu pada pernyataan Kepala Bappenas–KEK tidak cocok untuk wilayah Bekapur. Sehingga, harus diganti dengan opsi lain untuk tetap menjalankan industrialisasi ketiga kawasan di daerah Jawa Barat itu.

Luhut menyatakan, Kadin mengusulkan industrialisasi ketiga wilayah karena mencakup 60% kegiatan ekonomi di Indonesia. “Kalau efisiensi terjadi pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa tumbuh 7%, bukan tidak mungkin mencapai 9% pada 2024,” ujarnya.

Kadin meminta industrialisasi seperti KIT untuk memudahkan kepengurusan bisnis yang cepat, bukan tentang insentif pajak. Luhut juga menekankan tidak ada kepentingan untuk memuluskan jalan Meikarta untuk membangun kota baru. “Target kami adalah efisiensi terhadap industri yang sudah jalan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga syarat yang diperlukan untuk investasi, yaitu standar lingkungan, persiapan sumber daya manusia nasional, dan industrialisasi dari hulu ke hilir untuk mengejar ekspor. “Jika membuat industri, harus disiapkan yang jelas supaya menghindari orang lain jadi tuan rumah di negeri kita,” tegas Luhut.

Jika investasi tepat sasaran, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia akan meningkat. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 72 dan targetnya pada 2019 mencapai nomor 40. Sehingga, investor asing berlomba-lomba menanamkan modal di Indonesia.

Lepas ada tidaknya mission impossible menyelamatkan mega proyek Meikarta gagasan terakhir memang tampak lebih maju dan lebih terbebas dari pesan sponsor.

Tapi pengistilahan Bekapur masih tetap mendua, Kepala Bappenas masih menggunakan istilah kota metropolitan, sementara Menko Luhut merencanakan istilah KIT. Apakah ini cuma akal-akalan untuk meloloskan Meikarta sebagai kawasan industri properti dan apartemen?

Waktu yang akan menjelaskan semuanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here