Demi Rakyat, Presiden Harus Tegas Larang Semua yang Berbau PKI

0
103

Nusantara.news, Jakarta – Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) belum reda. Pernyataan pemerintah yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa PKI mustahil bangkit tak banyak berpengaruh. Karena itu Presiden harus menegaskan larangan terhadap semua yang berbau PKI atau komunis.

Hari ini Jumat (29/9/2017), ribuan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggelar aksi di sekitar Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu isu sentral yang diusung dalam aksi tersebut adalah tolak PKI. Aksi itu dilanjutkan dengan nonton bersama film G30S PKI.

Beberapa pekan lalu, ribuan massa juga melakukan aksi di depan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak rencana sekelompok orang termasuk mantan aktivis PKI menggelar seminar bertema PKI.

Kisah kelam tahun 1965 memang sulit dilupakan bangsa ini, selain pembunuhan tujuh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Pahlawan Revolusi, juga ada ratusan ribu masyarakat sipil lainnya diantaranya para kiai oleh PKI. Kekejian PKI itulah yang membuat masyarakat trauma dan akan selalu menentang segala bentuk upaya membangkitkan kembali PKI atau komunis di Indonesia.

Beberapa pekan terakhir, isu PKI menguat dan dikhawatirkan menimbulkan gangguan stabilitas dan keamanan negara. Masyarakat terbelah antara yang percaya dengan kebangkitan PKI dan yang tak yakin dengan itu.

Bertolak dari fakta itu, maka sewajarnya jika Pemerintah mengambil sikap tegas dengan melarang berbagai bentuk kegiatan yang tidak anti-PKI. Bukan hanya kegiatan, tapi juga melarang pemakaian dan peredaran atribut serta penerbitan buku-buku berbau PKI.

Untuk itu, Presiden Jokowi harus menyampaikan secara terang, jelas dan diumumkan kepada masyarakat tentang larangan itu. Apalagi, larangan soal PKI jelas disebutkan dalam Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI.

Upaya rekonsiliasi kelompok pro dan kontra PKI sulit diwujudkan,  Salah satu alasannya, karena tak satupun pihak yang bersedia dikoreksi. Masing-masing pihak akan berberas sebagai pihak yang diperlakukan tidak adil.

Selain itu, dikhawatirkan isu kebangkitan PKI merupakan bagian dari “Proxy War” yang dilancarkan pihak asing untuk melemahkan negara dan bangsa ini. Sehingga, sulit jika presiden hanya melakukan himbauan atau pernyataan-pernyataan sekedar menenangkan mayarakat.

Persoalannya memang tidak mudah bagi Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas, karena bisa jadi akan mendapat kritik tajam dari kelompok yang menganggap larangan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ” Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Namun, bukankah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi? Mengutip filsuf bernama Marcus Tullius Cicero dengan pernyataannya yang terkenal “Salus populi suprema lex esto. “  atau “keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi”

Menurut Cicero, tujuan berdirinya negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama  bernegara.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here