Demi Stabilitas, Batalkan Daftar 200 Ulama

0
100
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lewat daftar 200 ulama yang diterbitkan telah membuat keresahan ummat Islam.

Nusantara.news, Jakarta – Penebitan daftar 200 ulama oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadi polemik yang luas ketimbang manfaat yang bisa diambil. Ujung dari daftar 200 ulama, banyak kalangan meminta Menteri Agama membatalkan daftar 200 ulama tersebut.

Ada banyak persoalan dari terbitnya nama 200 ulama oleh Kemenag, karena pencantuman 200 nama ulama itu sama sekali tidak jelas kriteria dan acuannya. Apalagi pencantuman nama 200 ulama tersebut muncul begitu saja di tengah-tengah isu bom bunuh diri.

Sehingga ada kesan yang tidak enak bahwa selain 200 ulama yang masuk daftar tersebut setiap saat bisa dicurigai dan bisa dibubarkan ceramahnya oleh aparat bahkan oleh ormas.

Dari daftar 200 ulama yang ada juga ada kesan Kemenag mengadu domba antara satu ulama dengan ulama lainnya. Itu sebabnya bisa dipahami jika Aa Gyim merasa tak nyaman namanya masuk dalam daftar nama, bahkan Ustad Yusuf Mansyur dan Ustand Fahmi Salim minta namanya dikeluarkan dari daftar 200 ulama.

Daftar 200 ulama tersebut juga memberi kesan pengkotak-kotakan ulama, bahkan kalau tidak berlebihan memberi label mereka yang masuk daftar adalah ulama yang pro pemerintah. Sementara yang tidak masuk daftar adalah ulama yang tidak mendukung pemerintah.

Dari daftar 200 ulama tersebut, sama sekali tidak masuk para ulama muda dan sangat kondang seperti Ustad Abdul Somad, Ustad Bachtiar Nasir, Ustad Adi Hidayat, Ustad Zulkifli M. Ali, Ustad Tengku Zulkarnain yang juga Wakil Sekretaris MUI. Padahal ceramah mereka sangat bisa diterima dan sangat viral di berbagai media sosial.

Pendek kata, penerbitan daftar 200 ulama itu lebih banyak polemiknya ketimbang manfaatnya.

Kriteria macam apa?

Yang menjadi pertanyaan adalah, kriteria macam apa yang dipakai Kemenag dalam menyusun daftar 200 ulama tersebut?

Dalam penjelasannya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengaku mengacu pada tiga kriteria. Yakni mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, “dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Pertanyaannya, apakah 200 ulama tersebut sudah di assesment? Siapa yang meng-assesment? Kok banyak ulama yang masuk daftar akhirnya minta keluar? Jangan-jangan cuma akal-akalan Kemenag untuk memecah belah para ulama.

Menteri Agama sebenarnya juga meminta maaf atas penerbitan 200 nama ulama karena telah mengundang kegaduhan publik. Meski demikian Lukman berkilah dirinya menerbitkan daftar 200 ulama berdasarkan masukan publik juga.

Hal lain yang sangat janggal dan tidak masuk akal adalah dari 258 juta penduduk Indonesia, dimana 85%-nya adalah muslim atau sekitar 219,3 juta. Katakanlah yang dewasa 150 juta, maka mana mungkin 200 ulama melayani 150 juta warga muslim dewasa. Artinya satu ulama harus melayani 750.000 warga muslim.

Selain itu jika menggunakan pendekatan masjid dan musholla di Indonesia, yang saat ini terdapat 800.000 masjid dan 6,5 juta musholla, maka 200 ulama itu harus melayani 36.500 masjid dan musholla. Masih tidak cukup.

Kalau mau main kalkulasi, misalnya seorang ulama dalam sehati mampu melayani 5 masjid atau 5 ummat Islam, maka sedikitnya ada 30 juta ulama yang harus masuk dalam daftar ulama. Atau jika dalam satu masjid mampu menghadirkan 50 jamaah, maka diperlukan 146.000 daftar ulama se-Indonesia.

Karena itu penerbitan daftar 200 ulama itu lebih kepada guyon-guyonan Kemenag di tahun politik ketimbang upaya serius mengatur dan mengadministrasikan pada ulama. Atau cuma untuk membuat bapak senang (asal bapak senang–ABS). Tidak ada keseriusan menata ulama, apalagi menata ummat.

Cilakanya, jika ada pengajian di satu masjid atau alun-alun diisi oleh ulama yang tidak masuk dalam daftar 200 ulama, aparat dan ormas bisa saja membubarkan pengajian tersebut. Seperti sebelum terbitkan daftar 200 ulama, Ustad Abdul Somad dan Ustad Felix Siauw yang sudah sering ceramahnya dibatalkan ormas. Dapat dipastikan, kalau daftar 200 ulama itu dilegalkan akan ada pemecahbelahan ummat.

Batalkan daftar 200 ulama

Politisi dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) M. Amien Rais minta Menteri Agama menarik atau membatlkan daftar 200 ulama karena hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif di tengah publik. Meskipun namanya masuk, Amien menganggap daftar 200 ulama itu bukan untuk ummat.

“Saya mengimbau sesegera mungkin daftar 200 mubalig rekomendasi itu ditarik, dibatalkan, dan tak usah lagi diperpanjang,” kata Amien di DPR belum lama ini.

Amien tidak setuju kalau rekomendasi tersebut direvisi, baik ditambah atau dikurangi. Menurutnya, rekomendasi tersebut cuma akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah publik.

“Karena kalau tambah lagi, tambah lagi, mau berapa ribu, ya kan. Malah menambahkan kegusaran dan kegaduhan lah,” ujar Amien.

Amien berharap, pemerintah dalam menerbitkan kebijakan, selalu mengedepankan aspirasi masyarakat. Ia mengklaim, publik kebanyakan menginginkan Kemenag mencabut rekomendasi tersebut.

Kabarnya Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) malam ini akan rapat untuk menambah daftar 200 ulama. Namun ada juga usulan dari Ketua PB NU Said Agil Siraj agar yang dimasukkan dalam daftar ulama itu adalah ulama yang buruk, pencaci maki, dan kasar.

Lepas dari itu semua, hasil pendaftaran ulama-ulama yang direkomendasi Kemenag benar-benar bukan produk yang dibutuhkan ummat. Karena ummat lewat masing-masing masjidnya sudah memiliki self correction. Terhadap ulama beraliran sesat, berkualitas rendah, maupun ulama nyeleneh, dengan sendirinya akan dicoret dari daftar ulama di masjid.

Apalagi Menteri Agama Lukman selain meminta maaf atas daftar 200 ulama juga tidak mewajibkan ummat menjadikan daftar ulama itu sebagai acuan. Kalau demikian buat apa daftar ulama itu dibuat? Batalkan saja demi stabilitas nasional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here