Demi Tanah Ulayat, Warga Korban Kriminalisasi Melawan Tirani PT Citraland

0
523
Warga Kelurahan Made menutup akses jalan menuju Waduk Watulawang yang diklaim PT Citraland.

Nusantara.news, Surabaya – HUT Kemerdekaan RI ke-72 tidak dirasakan semua orang. Warga Kelurahan Made, Sambikerep, Surabaya, contohnya. Mereka hidup dalam keputusasaan. Tidak berdaya. Hal itu disebabkan ulah pengembang properti PT Ciputra Surya Tbk (Citraland) yang kerap melakukan intimidasi. Ya, tanah kas desa (TKD) atau bondho deso atau dikenal tanah ulayat milik warga, diklaim sepihak oleh PT Citraland.

Dari sengketa tanah itu, setidaknya lima warga ‘berhasil’ dikriminalisasi pihak PT Citraland. Kelimanya adalah warga Made yang berstatus Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelimanya berstatus tersangka setelah dilaporkan ke Polda Jatim atas tuduhan menyerobot lahan Waduk Watulawang yang diklaim milik PT Citraland.

Mereka adalah  Sarikah (45), Aspiyatul (41), Astono (48), Fatimah (45), dan Slamet (27). Sudah dua kali mereka dipanggil Polda Jatim untuk pelimpahan berkas. Namun kelimanya mangkir. Alasannya, mereka tidak bersalah.

Saat ditemui Nusantara.News, kelima warga tampak lemas. Dengan duduk bersila di lantai, mereka mengaku tidak pernah membayangkan nasibnya kini menjadi tertuduh. Padahal mereka hanya berjualan di lahan yang menjadi hak warga Made.

“Tersangka, itu tidak pernah ada dalam bayangan kami. Seumur hidup saya mencoba melakukan hal yang baik. Saya tidak pernah berurusan dengan hakim. Sebab, saya juga takut. Kami hanya berjualan saja, tapi kok bisa dituduh menyerobot dan menguasai tanah. Bukankah tanah itu milik kami (warga),” terang Aspiyatul.

Aspiyatul menceritakan kronologis dirinya menjadi tersangka. Saat itu dia dan Sarikah berjualan di areal Waduk Watulawang. Tiba-tiba ada seorang wanita datang dan menyodori selembar kertas. Rupanya yang datang tim legal Citraland Group bernama Rina. Dia dan Sarikah ditanya-tanya seputar status waduk, siapa yang menyuruh buka lapak, sembari disodori selembar kertas untuk ditandatangani. Surat itu katanya sudah ada tembusan tembusan lurah, camat dan Polsek.

“Dia (Rina) datang meminta saya untuk teken surat. Saya kan orang desa. Dia datang ke warung sambil memesan nasi. Jadi saya pikir tidak ada masalah untuk teken. Saya juga tidak membacanya, pokoknya teken saja. Sebelum pulang, Rina bilang kalau ada apa-apa disuruh menghubunginya. Beberapa sejak teken surat, saya mendapat surat panggilan dari Polda. Saya ditanya dan difoto-foto. Tak lama, saya ditetapkan tersangka,” cerita Aspiyatul dengan nada terbata-bata.

Sementara Astono merasakan hal yang sama. Semenjak penetapan dirinya dari teman-temannya sebagai tersangka, nasibnya kini menjadi tidak menentu. “Kami tidak bisa lagi berdagang. Warung kami berjualan dipagari. Status tersangka ini cukup membebani,” ujar Astono.

Astono berharap ada pihak yang mau membantu dirinya dan keempat temannya untuk lepas dari jeratan hukum. Astono membantah telah menyerobot tanah. Sebab, tanah yang ditempati untuk berjualan sudah ada ijin dari pengelola tanah kas desa.

“Kami ini tidak mencuri, hanya berjualan saja. Kami juga tidak korupsi, hanya mencari sesuap nasi. Untuk berjualan, kami sudah bayar ke pengurus kampung. Setiap bulan dikenakan biaya Rp 200 ribu. Uang itu masuk kas desa dan digunakan untuk pembangunan,” urainya.

Memang dari hasil rapat desa diputuskan setiap PKL yang mangkal di areal Waduk Watulawang dikenakan biaya Rp 200 ribu per bulan. Namun untuk membangun pinggiran waduk, para PKL dikenakan biaya Rp 1,5 juta.

“Uang iuran (Rp 200 ribu) masuk kas desa. Artinya peruntukannya jelas dikelola desa. Dan kalau pun sekarang ada sengketa, tidak sepatutnya PKL atau warga yang berjualan di lokasi waduk ditersangkakan,” kata Irwan, koordinator pembela warga Made sekaligus anak dari Sarikah yang dijadikan tersangka.

Irwan menyebut, ibunya tidak akan datang ke panggilan Polda. Bahkan Sarikah dan rekan-rekannya sepakat untuk tidak datang. Mereka pasrah jika nantinya pihak Polda ataupun Kejaksaan mau menjemnput paksa.

“Tidak ada yang salah dari ibu saya. Dia hanya berjualan saja. Itu juga tanah tempat kelahirannya. Citraland kan baru saja menempati daerah kami. Mereka orang asing dan tiba-tiba mau menyerobot tanah kami. Ini adalah tanah leluhur. Waduk Watulawang bekas peninggalan nenek moyang kami. Semua warga pribumi berhak untuk berjualan di sana. Masa Cuma berjualan saja jadi tersangka. Kok kesannya mencari nafkah di negeri sendiri dilarang. Sampai titik darah penghabisan, warga Made akan melawan ketidakadilan yang dilakukan PT Citraland,” keluhnya.

Menurut Irwan, PT Citraland salah alamat mengklaim Waduk Watulawang sebagai miliknya. Di sekitaran kelurahan Made memang ada banyak tanah ganjaran yang sudah dilepas dari negara ke swasta (PT Citraland). Namun atas kesepakatan waktu itu, tanah yang dilepas tidak termasuk waduk.

Gambar peta Kelurahan Made, di mana lokasi Waduk Watulawang diarsir warna kuning yang menunjukkan jenis tanah bondo deso.

Dalam surat pernyataan pelepasan hak yang diteken Walikota Surabaya Poernomo Kasidi tahun 1994 nomor: 193/8369/1994 perihal persetujuan pelepasan bekas tanah ganjaran di Kelurahan Lakarsantri, Made dan Sambikerep. Disebutkan ada 13 tanah ganjaran yang dilepas ke PT Citraland. Namun pelepasan tersebut tidak termasuk dalam tanah kas desa seperti Waduk Watulawang.

Selain itu dalam buku kretek yang dibuat Kecamatan Lakarsantri sebelum peralihan dari desa menjadi kelurahan (kini Kelurahan Made masuk Kecamatan Sambikerep), digambarkan batas wilayah Waduk Watulawang sebagai bondho deso atau ulayat. Begitu pula dalam buku kretek Kecamatan Sambikerep disebutkan hal serupa.

Sayangnya, semua itu tidak berlaku bagi PT Citraland. Nanang salah satu warga Made menyebut, banyak modus dilakukan PT Citraland untuk memulai sengketa. “Mereka merasa memiliki kekuatan modal, sehingga bebas berbuat apa saja terhadap wong cilik. Dalam kasus sengketa ini, kelima warga ‘dikorbankan’ yang tujuannya untuk memecah belah warga. Dengan begitu mereka bisa leluasa menguasai tanah yang bukan menjadi haknya. Bukti surat yang ditandatangani warga di atas selembar kertas tadi merupakan rekayasa pihak Citraland untuk memenjarakan warga,” ujar Nanang.

Sebelumnya, jelas Nanang,  mereka berkirim surat somasi ke warga untuk segera membongkar lapak. Rupanya somasinya tidak manjur, karena tidak satupun warga yang berdagang di waduk bersedia membongkar. Akhirnya jalan satu-satunya mengkriminalisasi.

Persoalan yang dihadapi warga Made sebenarnya sudah sampai ke Asisten I Pemerintah Kota Surabaya Yayuk Eko Agustin. “Bu Yayuk ya marah kepada Rina (legal PT Citraland), kok begitu mudahnya menjadikan warga Made sebagai tersangka. Saat Rina diminta menunjukkan bukti kepemilikan Waduk Watulawang, dia hanya menunjukkan surat pelepasan tanah ganjaran (bukan tanah kas desa) era Poernomo Kasidi. Hingga saat ini Citraland tidak bisa menunjukkannya,” jelas Nanang.

Puncaknya, pengembang Citraland lantas mendatangkan ribuan aparat kepolisian untuk memagari areal waduk. Sempat terjadi konfrontasi antara warga dan kepolisian, namun karena kalah jumlah warga pun menyerah. “Saat kami menanyakan surat keabsahan kepemilikan waduk, pihak Citraland tidak bisa menunjukkan. Tapi kami terus didesak mundur oleh aparat kepolisian,” sebutnya.

Pihak Citraland tetap ngeyel punya kepemilikan sah atas Waduk Watulawang tapi tidak pernah menunjukkan. Mereka lantas dengan semena-mena memasang patok di sekitar waduk dengan tulisan: Tanah milik Ciputra Grup. Dilarang masuk memanfaatkan/menguasai/mendirikan dan merusak bangunan.

Papan PT Citraland di sekitar Waduk Watulawang bertulisan peringatan: Tanah milik Ciputra Grup. Dilarang masuk memanfaatkan/menguasai/mendirikan dan merusak bangunan.

Warga Made membantah Waduk Watulawang yang kini dipersengketakan milik pengembang Citraland. “Itu hanya akal-akalan Citraland menyerobot lahan kami. Sampai sekarang tidak ada bukti otentik kepemilikan waduk. Yang kami heran, kelima PKL itu dijadikan tersangka karena menyerobot lahan. Itu kan lahan warga yang hak pengelolaan masuk ke kas desa,” imbuhnya.

Lokasi Waduk Watulawang sebenarnya tidak terlalu luas. Kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun fungsi waduk selama ini sangat vital bagi warga Made. Selama turun temurun, warga memanfaatkan waduk untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan pengairan sawah. Karena memang dulu mayoritas warga Watulawan mata pencahariannya bercocok tanam (petani). Namun tiba-tiba lahan itu diklaim Citraland. Tentu warga tidak terima. Pasalnya Waduk Watulawang menurut cerita, sudah ada sejak nenek moyang.

Pada zaman dulu, ketika Made masih berupa desa, warga Made, menyumbangkan sebagian tanah hak milik mereka yang saling berbatasan, untuk dijadikan waduk milik bersama warga desa. Makanya tanah tersebut disebut tanah cuwilan.

Cuwilan merupakan kosa kata bahasa Jawa yang artinya adalah “sebagian yang diambil”. Kata “dicuwil” artinya diambil sebagian dengan cara dipotong menggunakan tangan. Warga yang tanah-tanahnya berbatasan bergotong-royong menyumbangkan sebagian tanah mereka yang dicuwil untuk tanah waduk tersebut. Tanah tersebut berupa tanah waduk yang kini diklaim pihak PT Citraland.

“Waduk itu sisa peninggalan nenek moyang. Nama Waduk Watulawang itu mengikuti nama desa atau kampung Made. Watulawang bagian dari kelurahan Made, Kecamatan Lakasantri  sebelum pemekaran wilayah. Sehingga tidak ada dasar kuat Citraland mengklaim itu (waduk) sebagai milik mereka,” sebut Nanang.

Saat waduk berubah fungsi, oleh warga Waduk Watulawang pengelolaannya diserahkan ke pengurus kampung (RT dan RW setempat). Lanjut Nanang, di bibir waduk lantas digunakan warga untuk berdagang, ada warkop, peracangan, kuliner (warung nasi) dan pedagang keliling yang mangkal dekat Waduk Watulawang.

“Ya, lokasi sekitar Waduk Watulawang sudah berubah total seiring perkembangan pembangunan kota mandiri, berdiri pemukiman perumahan, area wisata,waterpark, golf, Universitas Ciputra dan beberapa proyek infrastruktur kota yang sedang berjalan. Potensi-potensi tersebut membuat mobilitas meningkat drastis. Bermodal lahan tanah kas desa (bondho deso) tersisa, warga Watulawang sebagian besar beralih profesi sebagai pedagang makanan dan kebutuhan sehari-hari,” lanjutnya.

Nanang menyayangkan klaim sepihak Citraland yang telah merugikan warga Kelurahan Made. “Ini yang menyerobot Citraland. Warga kami malah dijadikan tersangka. Jelas ini kriminalisasi. Yang kami sayangkan pihak aparat tidak berkutik,” terang Nanang.

Penolakan demi penolakan sebenarnya sudah dilayangkan warga Made. Dari mulai membuat aksi menutup jalan hingga berkirim surat ke DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya. Namun langkah warga tidak membuahkan hasil.

Pemkot Surabaya sendiri dinilai kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan warga Made dengan Citraland. Kepala Bidang Hukum Pemkot Surabaya, Ira Trusilowati, bahkan belum lama ini disebut-sebut telah mengeluarkan surat tertulis yang isinya Waduk Watulawang sudah diambil alih Pemkot Surabaya terkait dengan peralihan sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan tahun 1990-an. Disebutkan juga lahan Waduk Watulawang kemudian dialihkan ke pihak Citraland.

Hal ini seperti disampaikan Lurah Made Gatot Suwito kepada warga dalam surat tertulis tersebut. Namun saat dikonfirmasi warga, Ira membantah telah menerbitkan surat.

Dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan lama (desa) disebut padukuan Watulawang, yang dipimpin seorang pamong desa, di bawah kepala desa. Maka secara geografis Watulawang berada di kawasan batas kota Surabaya. Hal itu diperjelas dengan aturan PP No 6/2006 tentang penetapan aset milik pemerintah.

Dalam peta wilayah desa, ada empat macam jenis tanah, di antaranya tanah negara (TN), tanah ganjaran, tanah kas desa dan tanah Kotamadya Surabaya. Nah, Waduk Watulawang termasuk  kategori tanah bondho deso atau sekarang disebut tanah ulayat.

Menurut Nanang, peralihan sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan di 1990-an, berdampak pada status tanah kas desa dan ganjaran. Namun pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan jika hak pengelolaan diambil alih Pemkot asal peruntukannya jelas.

“Yang terjadi justru sebaliknya. Tanah kas desa yang sudah diambil alih Pemkot (jika memang benar) seharusnya pengelolaan dikembalikan ke warga. Pemkot tidak bisa serta merta menyerahkan atau menjual ke pihak lain/swasta tanpa ada rembukan warga. Ini yang kemudian menjadi permasalahan sosial saat ini. Warga dibenturkan dengan pengembang.

Akhirnya ada warga Watulawang  dipolisikan oleh pihak Citraland. Padahal mereka hanya coba mengais rejeki di pinggiran waduk. Karena status yang carut marut terkait peralihan pemerintah desa menjadi kelurahan, hal ini membuat warga Made tersandera oleh kepentingan-kepentingan segelintir kelompok,” pungkasnya.

Sementara itu kuasa hukum Citraland, Rina membantah tudingan warga. Terkait kriminalisasi terhadap lima warga Made, Rina mengaku tidak melakukan kriminalisasi. Karena warga memang telah menduduki areal lahan Citraland. “Itu tidak benar (semua),” kata Rina dalam pesan singkat kepada Nusantara.News.

Namun demikian pihaknya hingga kini belum bisa memberi klarifikasi lengkap prihal sengketa tanah Waduk Watulawang antara warga Made dan Citraland. “Saya tidak ada waktu, masih sibuk,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius menyatakan keprihatinannya atas masalah yang dihadapi warga Made dan Citraland hingga berbuntut pada pelaporan pidana.

Menurut pria yang disapa Awey, sebelumnya dia pernah dimintai warga untuk menjadi mediator atas sengekta lahan. Awey lantas mengusulkan kepada warga untuk mengumpulkan alat bukti atas alas hak Waduk Watulawang.

“Saya sudah minta mereka untuk menelusuri ke Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah. Karena semenjak sistem peralihan pemerintah dari desa ke kota, yang namanya tanah kas desa kemudian dikelola kotamadya. Namun sampai sekarang saya belum dapat jawab dari warga,” terang anggota Fraksi Handap (gabungan Hanura, Nasdem, PPP) ini.

Dari pihak pengembang (Citraland), Awey mengaku belum menjalin komunikasi. Dia hanya mengatakan selama ini hanya mendapat keluhan dari warga. Karena itu pihaknya belum berani memutuskan siapa yang salah.

“Saya belum komunikasi dengan pihak pengembang. Oke anggaplah sementara Citraland punya bukti alas hak tanah, sementara warga juga mengklaim punya alas hak yang sah, kalau begitu adanya silahkan layangkan gugatan ke pengadilan,” urai politisi Nasdem ini.

Awey menjelaskan, dalam kasus Waduk Watulawang, sebenarnya yang merasa dirugikan pihak Pemkot Surabaya. Sebab, setelah peralihan sistem pemerintahan dari desa ke kota, Pemkot-lah yang punya hak kelola atas tanah tersebut.

“Maka, seharusnya Pemkot yang menggugat. Tapi kalau kemudian Pemkot diam saja dan membiarkan warga dibentrokkan dengan pengembang, ya ini patut dipertanyakan,” tegas Awey.

Kasus kriminalisasi terhadap lima warga, lanjut Awey, seharusnya tidak terjadi kalau Pemkot Surabaya tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. Pelepasan hak tanah oleh Pemkot, kalau memang demikian, seharusnya ada bukti pelepasannya. Namun sampai sekarang, baik Pemkot maupun Citraland belum menunjukkan bukti tersebut.

Wajar jika kemudian warga Made mempertanyakan hal ini, mengingat Waduk Watulawang asalnya dari leluhur dan tiba-tiba diklaim milik pengembang.

Untuk menyingkapi kasus ini, saran Awey, kedua belah pihak jangan bertindak refresif. Jangan semua kasus dimasukkan ke ranah pidana, seperti yang terjadi pada lima warga Made.

“Itu kan hanya kasus delik aduan. Toh, itu bukan tindakan kriminal. Jadi tidak perlu sampai lapor polisi. Semua bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Ada lurah yang menjadi aparatur pemerintah terdepan. Kami dari dewan Surabaya siap untuk menjadi mediasi. Kalau pun ada warga yang perbuatan dianggap menyimpang, bisa saja karena ketidaktahuan mereka, sehingga tidak perlu diproses pidana. Kalau sudah bermain hukum, banyak yang nanti dirugikan. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa tidak,” himbaunya.

Sebaliknya, jika dalam kasus sengketa Waduk Watulawang ditengarai ada dugaan penyimpangan yang dilakukan Pemkot, maka warga Made berhak melayangkan gugatan. “Juga, kalau pengembang tidak bisa menunjukkan bukti alas hak, warga bisa menggugat. Sehingga baik warga maupun pengembang tidak serta merta bertindak arogan. Karena yang namanya kebenaran hanya bisa dibuktikan di pengadilan,” tutupnya.

Aparat kepolisian menghadang warga Made saat menolak pemagaran Waduk Watulawang.

Sebenarnya bukan sekali ini PT Citraland bersengketa dengan warga lokal. Sebelumnya PT Citraland juga bersengketa dengan warga Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya. Persoalannya sama. Waduk Sepat atau dikenal dengan waduk Sakti Sepat diklaim sepihak oleh PT Citraland.

Padahal, waduk itu mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat Dukuh Sepat, di antaranya sebagai tempat wisata pemancingan dan perahu, tempat pemeliharaan ikan yang biasa dipanen oleh warga Dukuh Sepat, tempat berjualan warga yang melayani warga yang datang di waduk Sepat, tempat warga untuk berdoa bersama dalam acara-acara bersih kampung, istighosah, dan syukuran. Singkat kata, Waduk Sepat tersebut menjadi bagian dari kebudayaan dan perekat hubungan sosial warga Dukuh Sepat.

Sebagaimana pada umumnya, kapital kemudian datang dan berusaha untuk melahap apa saja yang ada di depan, belakang dan sekitarnya. Pengembang partikelir mulai meluaskan kekuasaan bisnisnya di sekitar wilayah Lidah Kulon. Para penguasa tidak peduli dan tidak mau tahu apa itu nilai kebudayaan warga, sakralitas properti hak komunal, nilai ekologis, semuanya dilibas demi akumulasi kapital yang mereka usahakan.

Cita-cita akumulasi kapital itu selalu melibatkan para pejabat negara atau pemerintah yang dijadikan para centeng. Baik dalam sistem monarkhi, ataupun demokrasi, kekuasaan kapital selalu menjadikan para birokrat menjadi budak dan memecah-belah persatuan masyarakat. Kekuasaan kapital juga mendikte bagaimana hukum dibuat dan dioperasionalkan. Ingat bahwa VOC yang pernah menjajah Nusantara itu adalah korporasi yang kemudian didukung beberapa penguasa dan para antek pribumi di Nusantara. Bagi warga pribumi, inilah yang dinamakan kemerdekaan semu alias kemerdekaan bertepuk sebelah tangan.[]

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here