Demo Buruh Kota Malang, Soroti PP Pengupahan

0
107
Aksi Hari Buruh di Alun-Alun Merdeka Malang

Nusantara.news, Kota Malang – Ratusan massa yang didominasi buruh dan mahasiswa, menggelar aksi di Alun-Alum Merdeka Kota Malang, dalam Hari Buruh Internasional kemarin. Aksi kali ini para buruh menyoroti mengenai munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, yang mereka menganggap bahwa ini adalah upaya minimum dan jauh dari kata upah layak.

“Upah buruh hari ini harusnya bisa memenuhi kebutuhan hidup lajang, namun sekarang tidak bisa, karena tingginya inflasi di Kota Malang yang mencapai 11%.” ujar Misdi selaku Koordinator Lapangan Aksi Buruh tersebut kepada wartawan Senin (1/5/2017).

“Munculnya PP yang mengatur pengupahan dalam segi ukuran minimum ini sangat tidak mencukupi kondisi real dibawah untuk lajang apalagi yang berkeluarga,” tandas Misdi.

Misdi menganggap bahwa selama ini pihak Pemerintah Kota melali Dinas Tenaga Kerja, masih formalitas saja dalam menghadapi buruh “Pihak pemkot masih komunikasi formal hanya sebatas mengugurkan tanggung jawab, seperti undangan LKS, Himbauan dan informasi baru2 saja” anggapnya

Aksi yang bernama SEKBER PERINGATAN 1 MEI, ini membawa beberapa tuntutan-tuntutan kepada pemerintah selaku memperjuangkan hak dan martabat buruh, yakni diantarannya Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, Hapus sistem Kerja kontrak/Outsourching, Pemberlakuan jam kerja seuai dengan UU ketangakerjaan 13/2003, terapkan K3 secara penuh.

Selain itu ada juga tuntutan mengenai perlindungan kebebasan berserikat dan berpendapat bagi seluruh rakyat sesuai dengan UUD, dan perlindungan akan intimidasi, dikriminasi kepada Buruh.

Misdi menambahkan terkait potret keresahan dari para buruh. ”Hari ini memang ada beberapa aturan yang memang sebenarnya sudah bagus dan sesuai, namun lagi-lagi praktik implementasinya yang kerap melanggar aturan undang-undang yang telah ada, itu yang kemudian uga menjadi keresahan bagi para buruh hari ini,” imbuhnya

Beberapa tuntutan tersebut rencananya akan dikirim ke Pemerintah pusat, dan juga akan diberikan kepada pihak DPRD Kota Malang. “Langkah selanjutnya kami akan tetap mendorong, dan memantau perkembangan terkait beberapa tuntutan yang kami bawa hari ini,” jelasnya.

Ia menyayangkan, kerapkali usulan-usulan tersebut tidak ditanggapi secara serius. “Pemerintah hanya mengiyakan saja namun implementasinya belum ada hingga detik ini.” ujar Misdi.

Agum, salah satu peserta aksi mengungkapkan bahwa pandangan pemerintah hari ini hanya melihat upah buruh sangat tinggi, hal tersebut tentu kontraproduktif dengan pernyataan pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan, jika nyatanya jutaan buruh dicukupkan dan secara tidak langsung di miskinkan sendiri oleh negara dengan upah murah, yang dianggap tinggi.

“Keluarnya PP No. 78/2015 ini adalah salah satu bukti bahwa kenaikan upah perburuhan dilarang lebih tinggi dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ia berharap ingin menghargai jasa buruh, dan memandang profesi buruh sebagai profesi yang mulia. “Negara dalam hal ini harus kembali mendengarkan aspirasi dan hak buruh, Tanpa adanya buruh, ekonomi akan lumpuh, karena negara ini dibangun oleh buruh,”

Karena buruh juga terlibat mendirikan bangsa ini dalam perjuangan merebut kemerdekaan, dan beberapa perjuangan serta pemberontakan-pemberontakan yang dibuat pada masa kolonial dahulu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here