Demo Pemberontakan di Kota Pahlawan

1
135
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjukrasa di depan Studio Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Pemuda, Surabaya, Sabtu (1/12/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Demonstrasi pemuda Papua di Surabaya, Sabtu (1/12/2018) lalu disesalkan banyak pihak. Pasalnya aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan menuntut Papua merdeka ini dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Aksi ini jelas berkaitan dengan beberapa peristiwa sebelumnya yang melibatkan sekelompok mahasiswa asal Papua dengan aparat keamanan dan warga Kota Pahlawan.

Ada delapan tuntutan yang didengungkan demo separatis mahasiswa Papua di depan Studio Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Pemuda, Surabaya. Satu di antaranya menuntut Papua Barat merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aksi ini sekaligus merupakan peringatan Hari jadi Papua Barat ke 57. Beberapa demonstran juga mengenakan ikat kepala mirip motif bintang kejora yang merupakan simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM). Massa mendesak pemerintah agar memberi keleluasaan bagi rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Perjuangan rakyat Papua adalah perjuangan yang bermartabat karena pencurian, perampokan di tanah Papua terjadi di mana-mana,” kata orator di lokasi.

Unjuk rasa nyaris ricuh ketika sekitar 200 massa kontra Papua merdeka datang dan menggelar demonstrasi tandingan. Massa tandingan terdiri dari Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri, Himpunan Keluarga Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan organisasi pencak silat.

Massa tandingan berupaya menyerang barisan mahasiswa namun berhasil dicegah polisi. Polisi akhirnya berhasil membujuk mahasiswa untuk membubarkan diri. Caranya, sekitar 300 demonstran berjalan dalam lingkaran dari tali rafia. Tapi mereka tetap dibiarkan menyuarakan tuntutannya. Orator juga menyerukan agar para peserta aksi terus bersemangat.

Pantauan Nusantara.News di lapangan, tampak dalam aksi tersebut beberapa petugas keamanan dari kepolisian bersiaga menjaga aksi. “Tolong kawan-kawan mahasiswa mundur karena Anda tidak punya izin unjuk rasa,” kata Komisaris Polisi Fathoni dari Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melalui pengeras suara kendaraan lapis baja penyemprot air.

Ketua Kantor Bantuan Hukum AAN (Advokat Al Islam dan NKRI) DPW Jatim, Firman Ismail Monoarfa, menyayangkan demo separatis mahasiswa Papua seakan dibiarkan oleh aparat kepolisian. Padahal sudah jelas pendemo membawa banner bertuliskan “NKRI NO!!!  REFERENDUM YES”.

“Kami sangat menyesalkan pembiaran atas kejadian pemufakatan makar terhadap kedaulatan NKRI di Surabaya oleh pihak kepolisian Surabaya. Kami mengajak ormas-ormas lain yang telah menyatakan sikap terhadap demo gerakan separatis mahasiswa Papua untuk mempertanyakan batasan kejelasan tindakan makar kepada Kapolrestabes Surabaya,” jelas Firman dalam pernyataan sikapnya.

Disusupi asing 

Sehari setelah aksi demo, hari Minggu (2/12/2018), situasi di Jalan Kalasan No. 10, Surabaya, tempat asrama mahasiswa Papua, situasinya terlihat mencekam. Betapa tidak, ratusan massa dari berbagai ormas mengepung asrama mahasiswa Papua.

Massa berjaga di depan asrama dan memenuhi sepanjang Jalan Kalasan. Sementara petugas Brimob Polda Jatim juga berjaga di Jalan Kalasan dan Jalan Pacar Keling. Dua jalan tersebut ditutup total untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Beberapa kali terdengar teriakan massa yang menginginkan mahasiswa Papua keluar dari asrama. “Ayo keluar, ayo keluar. NKRI Harga mati, jangan injak-injak kami,” teriak massa di lokasi.

Pertengahan Agustus lalu (15/8/2018) di lokasi ini juga pernah terjadi bentrok antara penghuni asrama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan ormas Sekber Benteng NKRI. Saat itu sejumlah anggota Sekber Benteng NKRI mendatangi asrama tersebut dan meminta penghuni asrama memasang bendera merah putih karena sudah ada surat edaran Wali Kota Surabaya. Dalam edaran itu warga Surabaya diminta mengibarkan bendera mulai 14 Agustus hingga 18 Agustus 2018. Saat akan dipasang tiang bendera di halaman asrama terjadi aksi penolakan dan penghadangan oleh AMP. Keributan dan adu pukul tak terelakkan antara AMP dengan Sekber Benteng NKRI.

Agar tidak terjadi kejadian serupa, usai demo di Jalan Pemuda, sebanyak 233 mahasiswa Papua diperiksa dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Mereka diperiksa selama 18 jam. Dari sini diketahui bahwa ratusan mahasiswa ini sengaja datang dari berbagai kota untuk menggelar aksi.

Namun ketika hendak dipulangkan, ternyata di Jalan Kalasan sudah ramai dikepung ratusan massa dari berbagai ormas. Ratusan massa ini mengepung asrama karena dipicu adanya mahasiswa Papua dipulangkan dari Polrestabes Surabaya, setelah menjalani pemeriksaan sejak dini hari. Mahasiswa Papua itu tiba di asrama sekitar pukul 18.00 WIB.

Bahkan seorang WN Australia bernama Harman Ronda Amy juga turut diamankan. Imigrasi sedang memeriksa motif dan tujuan Ronda datang ke Indonesia dan terlibat dalam aksi yang dilakukan mahasiswa Papua.

WN Australia Harman Ronda Amy yang diduga terlibat gerakan makar mahasiswa Papua di Surabaya.

Berdasarkan penyelidikan dari akun medsos, Ronda bernama Ronda Doggett, banyak memiliki postingan dan foto terkait dukungan kepada Papua Merdeka. Ronda tercatat sebagai mahasiswa jurusan Art Writing. “Postingan dan foto yang diunggah oleh akun Ronda Doggett banyak terkait dengan dukungan gerakan Papua Barat Merdeka,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Selama berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, kedatangan Ronda disambut oleh seorang warga Papua yang diketahui bernama Victor. Ketika berada di Surabaya, Ronda juga mengaku menginap di sebuah home stay yang berlokasi di Jalan Dharma Husada, Kota Surabaya.

Atas keterlibatannya tersebut, Ronda kemudian diserahkan ke Imigrasi Surabaya untuk diproses dan dideportasi. Namun selama diperiksa di ruang Imigrasi Kelas 1, Surabaya, Ronda diduga telah sengaja menghilangkan beberapa bukti-bukti yang disinyalir kuat berhubungan dengan berbagai aksi separatisme. Bahkan, Ronda menyebut jika sebagian barang-barang pribadinya, telah dicuri ketika dirinya berada di asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Kalasan, Kota Surabaya.

Untuk diketahui, Ronda masuk ke Indonesia melalui bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Dengan menggunakan pesawat Jet Star dengan nomor penerbangan JQ-0116 tujuan Australia-Bali dari Perth, Australia pada tanggal 27 Nopember 2018, lalu.

Selama berada di Indonesia, Ronda diketahui telah menggunakan pasport dengan jenis ijin Bebas Kunjungan yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2018, lalu.  Sehari sebelumnya, Sabtu 1 Desember 2018, Ronda turut tergabung bersama Aliansi Mahasiswa Papua yang menggelar aksi di kawasan Tugu Bambu Surabaya.

Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya, Mangatur Simanjuntak, menyebut Ronda memegang fasilitas bebas visa untuk berwisata. Namun pihaknya belum bisa memberikan hasil. “Belum ada kepastian untuk kegiatan yang bersangkutan, yang kita temukan di Asrama Mahasiswa Papua,” ujar Mangatur, Senin (3/12/2018).

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Ronda diketahui menggunakan visa berjenis Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW). Ronda pun disebutnya kooperatif saat menjalani pemeriksaan.
“Visa-nya BVKW, visa untuk liburan. Semuanya kita masih gunakan asas praduga tak bersalah, beliunya juga masih kooperatif,” kata dia.

Apapun itu, aksi mahasiswa Papua ini telah mencoreng nama Surabaya dan berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara mahasiswa yang datang dari beberapa kota dikembalikan lagi daerahnya masing-masing. Proses evakuasi mahasiswa Papua ini mencekam lantaran massa Bela NKRI berdatangan melihat kebenaran mahasiswa tersebut benar-benar dipulangkan. Polisi pun terpaksa mengevakuasi dengan 2 bus menuju kota terdekat dan Terminal Purabaya.

“Total 153 mahasiswa Papua dari kota lain kita evakuasi. Kami beri waktu 1 jam untuk berkemas mengambil barang-barangnya,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudy Setiawan saat terjun ke lokasi mengawal jalannya evakuasi.

Meski langkah polisi menghentikan aksi terkesan terlambat dan dikecam banyak pihak, namun Rudi memastikan pasca aksi tersebut, AMP dilarang lagi berkumpul di Surabaya. Sebab perkumpulan tersebut berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan Kota Surabaya. “Mereka tidak boleh berkumpul lagi,” ucap Rudi.

Jangan beri ruang, tirulah Sri Sultan

Ya, boleh saja polisi kini mengambil langkah tegas kendati terlambat. Yang jelas, kejadian ini jangan sampai terulang lagi di Surabaya. Setidaknya Surabaya bisa meniru sikap tegas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengusir mahasiswa Papua atas aksinya mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Jumat (15/07/2016).

Sultan saat itu menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia dan menyebut bahwa tindakan para mahasiswa Papua yang ingin merdeka merupakan gerakan separatisme. “Saya tidak pernah mengkhianati Republik (Indonesia). Yogyakarta untuk Indonesia,” ujar Sultan.

Bagi Sultan, negara Indonesia adalah maritim. Yang namanya demokrasi harus berhenti pada saat kita bicara nasionalisme. Baginya, tidak ada pengkhianatan terhadap RI dan Yogyakarta ada untuk Indonesia.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat bertemu perwakilan masyarakat Papua dan tetap pada pernyataannya menolak Yogyakarta menampung kelompok separatis.

Sultan juga tidak mencabut pernyataan separatisme meski dianggap mengganggu, melanggar HAM, dan aspirasi demokrasi oleh anggota Dewan dari Papua bersama perwakilan mahasiswa Papua yang datang menemuinya.

“Saya katakan, ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi, aspirasi, sama HAM. Bagi saya demokrasi adalah alat, bukan tujuan,” kata dia.

Menurut Sultan, Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa lautan Indonesia menyatukan pulau-pulau yang ada di dalamnya dan menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat. Dunia internasional sudah mengakui konsep tersebut. Indonesia merupakan negara maritim. Dan Sultan menolak dianggap Yogyakarta menampung kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari RI. “Jadi kalau tidak setuju, ya jangan di Yogyakarta, kan gitu. Karena itu kan prinsip bagi saya,” tegasnya.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Menurut Sultan, Deklarasi Juanda menjelaskan bahwa lautan Indonesia menyatukan pulau-pulau yang ada di dalamnya dan menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat. Dunia internasional sudah mengakui konsep tersebut. Indonesia merupakan negara maritim. Dan Sultan menolak dianggap Yogyakarta menampung kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari RI. “Jadi kalau tidak setuju, ya jangan di Yogyakarta, kan gitu. Karena itu kan prinsip bagi saya,” tegasnya.[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here