Kartel vs Fungsi Negara (2)

Demokrasi Berwatak Kartel Tidak Menyejahterakan Rakyat

2
165
Ilustrasi: Petani menolak impor gula. Sumber: Antarafoto

Nusantara.news – Fukuyama menekankan bahwa gelombang demokrasi ketiga adalah “The End of History” (akhir sejarah), seiring runtuhnya tembok Berlin (1989) dan robohnya soko guru negara komunis, Uni Soviet (1991) yang berdampak bertambahnya negara penganut sistem demokrasi.

Globalisasi mencapai puncaknya, dimana kapitalisme sebagai lokomotif ekonomi dunia menjadi driving force (penggerak) demokrasi. Demokrasi beriringan dengan pasar bebas dan globalisasi yang menjadi anti-klimaks ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 atau dikenal dengan subprime mortgage crisis. Kesulitan keuangan global yang terjadi di AS membuat dunia global terperangah, karena tentu saja di luar dugaan telah meruntuhkan raksasa keuangan AS Lehman Brothers, JP Morgan, Citibank, dan elite-elite yang menjadi raksasa keuangan dunia mengalami krisis keuangan. Lalu muncul Cina sebagai “dewa penolong” (karena Cina, sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar, kelebihan likuiditas) dengan membeli Surat Utang Negara (SUN) AS dan beberapa tahun kemudian menjadi negara nomor 1 perdagangan dunia.

Donald Trump saat pidato kampanye terakhirnya di Pilpres AS 2016, yang mengantarkannya sebagai Presiden AS saat ini menyatakan, “AS sebagai polisi dunia dengan anggaran sangat besar mendapat apa?”

“AS sebagai sebuah negara dan stabilisator ekonomi dunia dengan pengucuran dana besar untuk IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia mendapatkan keuntungan apa? Siapa yang diuntungkan?” Begitu kira-kira kata Trump.

Pidato tersebut jelas ditujukan kepada negara Cina yang selama ini malah diuntungkan oleh globalisasi, sehingga menjadi negara nomor 1 di WTO (World Trade Organization) sebuah organisasi perdagangan dunia. Sementara AS yang mempunyai andil besar, tidak memperoleh benefit setimpal. Semangat nasionalisme AS dengan slogan ‘America First’ menjadi populer ke seluruh dunia.

Kemenangan Trump kemudian seolah-olah menjadi kemenangan populisme yang anti kemapanan, karena paham tersebut sangat populer di Eropa seperti di Belanda, Perancis, Austria, Italia, dan puncaknya ketika Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Tapi faktanya, populisme hanyalah kedok bagi elite dunia yang didominasi Yahudi dunia, dimana kecemburuan AS terhadap Cina dan negara-negara Eropa atas keberhasilan Jerman yang bangkit setelah Tembok Berlin dihancurkan dan Jerman bersatu menjadi negara setingkat di bawah AS dan Cina, serta menjadi nomor 1 di Eropa.

Kecemburuan elite Yahudi terhadap dua negara, Cina dan Jerman, adalah wajar saja karena keduanya menjadi pesaing dalam ekonomi dunia. Cina dengan kebijakan “One Country, Two Systems” dan dikenal sebagai State Capitalism yang berhasil memadukan kekuatan negara dalam kebijakan politik dipadu dengan sistem ekonomi kapitalis. Resep ini manjur sehingga Cina berhasil menyaingi AS di bidang ekonomi dan dari sisi perdagangan menjadi unggul.

Krisis AS tahun 2008 masih berdampak sampai saat ini, sehingga sistem ekonomi dan moneter yang bertumpu pada sistem portfolio yang cenderung menjadi money games tidak lagi dapat sepenuhnya diandalkan dalam mengendalikan sistem ekonomi global. Keseimbangan pasar keuangan dunia dengan keunggulan Cina pada perdagangan dunia mengakibatkan sektor riil tidak sepenuhnya dapat dikendalikan elite AS dan Yahudi. Contoh ekstrem, semenjak 2017 The Fed sebagai bank sentral AS yang dimiliki elite keuangan dunia tidak lagi dapat menjadi pengendali sistem keuangan global.

Ekonomi negara otoriter tumbuh positif

Chicago Tribune pasca-krisis AS tahun 2008 pernah melakukan riset bahwa negara yang dikelola secara otoriter tumbuh dengan baik ekonominya dibanding negara yang menjalankan substansi demokrasi.

Keberhasilan Cina, Rusia, Turki (Recep Tayyip Erdogan), Jerman (setelah Jerman Timur Komunis bersatu), dan Indonesia di era Soeharto, Malaysia di era Mahathir Mohamad, Filipina di era Ferdinand Marcos, Singapura di era Lee Kuan Yew, relatif stabil secara politik, dan pertumbuhan ekonomi terkendali walaupun kesejahteraan dalam konteks pemerataan belum terlaksana dengan sendirinya.

Oleh karena itu, pola “penekanan” negara-negara berkembang yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) lewat pengendalian lembaga donor (IMF dan Bank Dunia) yang dikendalikan elite keuangan global menjadi tidak lagi efektif, karena terbukti pembangunan melalui utang tidak menyejahterakan rakyatnya dan ekonomi menjadi liberal, sehingga dikuasai oleh sistem kapitalisme global.

Penerapan demokrasi prosedural dan liberal dengan ‘one man one vote’ adalah ‘racun’ bagi Indonesia. Negara Barat melalui IMF dan Bank Dunia mengirim NDI (National Democratic Institute) AS yang mengawasi Undang-Undang Pemilu dan NRI (National Republican Institute) AS untuk sistem politik dan telah mengamandemen UUD 1945, menderegulasi dengan produk derivatifnya, sehingga semakin memperkusut Indonesia untuk keluar dari krisis multidimensi. Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang menjadi tujuan reformasi dengan pendirian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) malah justru membuat sistem korupsi semakin subur dan elite politik saling sandera, serta sistem politik menjadi oligarki seperti yang terjadi sekarang ini.

Terkesan, demokrasi Indonesia tidak substantif karena mendapat penetrasi oleh dominasi ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan pragmatisme politik transaksional menjadi subur. Tentu saja, politik oligarki hanya menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat selalu menjadi objek belaka. Rakyat dielu-elukan pada saat Pemilu berlangsung, pada tahun politik seperti saat ini. Namun setelah kandidat menang, rakyat “diputuskan” dan para elite politik “kawin” dengan elite ekonomi.

Nilai demokrasi justru bersimbiosis dengan kepentingan pasar, dimana uang tidak lagi sebagai alat tukar melainkan sebagai komoditas yang memegang fungsi sentral dalam proses demokrasi.

Seorang Joseph Stiglitz (2000) menyatakan, bahwa di era globalisasi kita ibarat berlayar di tengah ombak yang besar dan mengancam keselamatan penumpangnya. Bisa dikatakan bahwa pembangunan politik berbanding terbalik dengan pembangunan (kesejahteraan negara).

Dapat disimpulkan, demokrasi belum tentu menyejahterakan rakyat, karena gagalnya trickle down effect theory (teori efek tetesan ke bawah) yang menjadi keyakinan pembangunan versi IMF dan Bank Dunia (Lembaga Donor). Lebih ekstrem, itu strategi elite global dalam mengambil keuntungan melalui jebakan utang dari negara berkembang, khususnya yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia (surplus value) yang direkayasa melalui sistem keuangan global.

Aktor dalam demokrasi ala kartel

Kehadiran multi-national corporations (MNC) dalam satu sektor industri hanya memperkuat ekonomi sistem kartel yang oligopoli. MNC di sektor migas dikenal dengan ‘Seven Sisters’, lalu ada CNOOC dan Petro China sebagai penyeimbang baru, tapi tetap saja masih didominasi oleh Seven Sisters yang pada praktiknya nyaris bersifat kartel atau bahkan mafia.

Kehadiran MNC yang diharapkan memacu ekonomi sehingga tersedia lapangan kerja, ekonomi tumbuh, dan ujungnya rakyat sejahtera ternyata hanya isapan jempol. Di sektor migas misalnya, sudah menjadi fakta (pada era Soeharto), pertambangan (era Susilo Bambang Yudhoyono/SBY) dimana royalti dan pajak ternyata kecil kontribusinya, dan di bidang pangan justru melahirkan rezim impor, bahkan menjurus kartel.

Krisis ekonomi menghadirkan lembaga donor lewat utang yang memunculkan MNC dan partner lokal, karena politik rente berbuah kartel dalam perdagangan. Dengan citra jaminan kualitas dan merek, MNC muncul sebagai kartel sekaligus pengendali satu sektor.

Sebagai contoh, industri rokok semenjak hadirnya Phillip Morris dengan mengakuisisi Sampoerna memperkuat posisi kartel dari tiga merek kuat, seperti Djarum, Gudang Garam, dan Bentoel. Kita mengetahui, implikasi dari industri rokok tersebut telah menempatkan pemilik Djarum dan Gudang Garam sebagai orang terkaya di Indonesia. Kita juga memahami bahwa mereka tidak saja mendominasi industri rokok tapi juga menguasai kuota cukai (politik rente/korupsi), kartel tembakau dan cengkih yang justru mematikan petani di kedua bidang tersebut karena mereka mengendalikan industri dari bahan baku (hulu) dengan hilir (perdagangan). Sistem kartel justru menghancurkan industri rokok kecil dan menengah, yang berjumlah ratusan, khususnya di pulau Jawa.

Kebijakan kenaikan cukai memperburuk situasi yang bakal menyuburkan kartel di industri rokok, karena mereka, dengan politik rente, mengendalikan pasar dengan regulasi bekerja sama dengan elite yang oligarki.

Praktik kartel dilarang secara hukum karena cenderung oligopolistik. Di Indonesia ada lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Sebab kartel merupakan persekongkolan jahat, karena bertujuan mengendalikan pasar secara subjektif, cenderung melakukan pelanggaran hukum. Namun, politik rente membuat regulator “diam”, dan membiarkan mereka bermain secara bebas untuk keuntungan mereka dengan perilaku menekan, dan tidak adil pada produk-produk tertentu. Seperti di Indonesia, industri dan perdagangan gula oleh ‘Seven Samurai’, sehingga industri gula sering bergejolak, tidak sehat dan merugikan konsumen serta mematikan pelaku di luar anggota kartel.

Persaingan usaha yang sehat menjadikan kondusivitas pada seluruh pelaku produk sejenis, bukan seperti praktik kartel yang hanya menguntungkan anggotanya, mematikan pelaku di luar anggotanya, sehingga tidak menyehatkan ekonomi dalam konteks kenegaraan. Praktik kartel hanya menyuburkan monopoli, dan ekonomi negara didominasi oleh sistem kapitalisme, karena tidak mendorong tumbuhnya UKM (Usaha Krecil dan Menengah) yang pada nyatanya menjadi mayoritas dunia usaha Indonesia.

Praktik kartel merupakan konspirasi dari perusahaan besar pada produk sejenis yang pangsa pasarnya lebih dari 60%, sehingga bersifat monopolistik. Asosiasi yang seharusnya menjaga persaingan sehat dan menumbuhkan industri malah dijadikan alat menyuburkan praktik kartel. Pengendalian harga, distribusi pasar, mengikat anggota kartel agar praktik monopolistik untuk pengendalian pasar tetap terjaga.

Kolusi elite dengan pengusaha menyuburkan praktik kartel karena adanya politik rente sebagai ekses dari oligarki. Kartel akan subur dalam demokrasi transaksional karena akan didominasi oleh pemilik modal, seperti yang terjadi saat ini di Indonesia.

Tercatat, sektor pangan garam, beras, gula, daging, gandum, minyak goreng, dan beberapa industri pangan menjalani praktik kartel dalam perdagangannya. Pada industri telekomunikasi, soal SMS dan tarif sambungan yang merugikan konsumen, otomotif khususnya roda dua antara Honda dan Yamaha, industri rokok, ritel, farmasi pada jenis tertentu (amplodipine besylate), dan industri penerbangan yang merugikan konsumen.

Demokrasi yang disusupi oleh rezim berwatak korporatif neo-liberalisme hanya akan didominasi oleh pemilik modal dan MNC (global), sehingga akan menyuburkan konglomerasi berwatak kartel. Praktik demokrasi seperti di Indonesia hanya akan melahirkan praktik ekonomi yang hanya menguntungkan elite pengusaha tertentu dengan basis politik rente yang berkait erat dengan korupsi.

Empat orang terkaya di Indonesia asetnya setara dengan 100 juta orang miskin di negara ini, adalah bukti nyata suburnya praktik kartel sebagai ekses sistem oligarki. Ekonomi rakyat tumbuh seperti deret hitung, sementara pengusaha seperti deret ukur, yang melahirkan ketimpangan sosial sebagai ekses krisis multidimensi semenjak reformasi 1998. []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here