Demokrasi Elektoral dan Anomali Partai Politik

0
287

Nusantara.news, Jakarta – Kini menjelang pemilu 2019, partai baru pun bermunculan. Tentu dengan motif dan agenda macam-macam. Belum pulih kepercayaan rakyat pada partai yang ada sebelumnya, partai baru mencoba menawarkan visi baru dan berusaha merebut simpati rakyat. Namun sejarah berulang, sejak reformasi partai politik telah banyak datang dan pergi, hampir semua partai itu tak membekaskan makna yang berarti bagi rakyat.

Saat pendaftaran dengan sistem informasi politik (Sipol) yang disediakan KPU sebagai pintu masuk sahnya mengikuti Pemilu 2019, nyatanya banyak parpol kesulitan melengkapi data. Partai lama dan baru juga tampak gagap mengubah dari kebiasaan manual dengan berkas bertumpuk-tumpuk ke sistem online. Dari 73 parpol yang disahkan Kemenkumham, kurang dari setenghanya yang mengisi Sipol. Hingga akhir, hanya 14 partai yang lolos verifikasi lebih lanjut: sepuluh partai lama, empat partai baru.

Membuat partai politik memang hak setiap warganegara. Namun motif harus tetap lurus bagi pengabdian dan kepentingan rakyat. Tak meniatkan partai sebagai bancakan dan proyek menuju lumbung uang atau kursi kuasa semata. Jika kelengkapan administrasi partai saja tak cukup prima, bagaimana mengatur mesin partai dan mengelola aspirasi seluruh demos. Pun demikian, partai lama pun tak perlu jumawa karena merasa eksis mengikuti berberapa pemilu. Sebab, di tingkat akar rumput, keberadaan partai politik makin teralienasi dan tak sanggup mendongkrak kepercayaan publik.

Memang menyedihkan. Di alam demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai prasyarat utama, namun banyak partai di negeri ini tak pandai mematut diri. Partai politik seperti ada dan tiada, timbul tenggelam. Parpol ada dan hadir sering kali hanya pada saat menjelang hajatan demokrasi, seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, atau pemilihan kepala daerah. Parpol juga hadir dalam gegap gempita kampanye politik periodik, pada momen-momen itu.

Selebihnya seperti lenyap ditelan bumi. Atau, muncul ketika ada anggotanya yang terjerat kasus korupsi. Di parlemen, parpol muncul ketika anggotanya melanggar etika atau terlibat keributan saat membahas suatu rancangan undang-undang.

Di mana parpol ketika rakyat bawah menuntut keadilan dengan melakukan aksi jahit mulut, menyemen kaki, berdemonstrasi, atau tengah terlibat sengketa dengan pihak korporasi? Ke mana partai saat wong cilik makin tercekik akibat ekonomi sulit, harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik, dan pajak yang terus naik?

Rakyat seperti ditinggalkan begitu saja, telantar tak terurus, dibiarkan hidup dengan masalahnya, dan menyelesaikannya sendiri. Namun jelang demokrasi elektoral, parpol seenaknya mendekat kembali ke rakyat. Ujungnya sama, sebatas politik gincu.

Dari sisi praktisi partai politik, juga mendapat sorotan miring dari warga. Setidaknya, bukti kejengahan publik pada sebagian besar politisi, membuat kepercayaan rakyat terhadap partai politik berada di titik terendah. Tentu saja selain dipicu kinerja partai yang melorot, juga perilaku politisi yang pragmatis, kualitas rendah, dan tak menunjukkan kelas negarawan.

Sejarawan Anhar Gonggong menilai perilaku politik masyarakat dan juga para politisi atau tokoh partai politik sekarang banyak yang rusak. Konflik antarpandangan atau antarpartai politik sering berlanjut ke persoalan dan hubungan antar personal atau pribadi politisi bersangkutan. Bahkan tak jarang saling lapor ke ranah hukum, yang sialnya hukum bukan dijadikan alat penegakan tetapi mesin pembunuh karakter atau predator bagi lawan politik.

“Ketika seseorang hanya menjadi politikus kelas bawah, maka emosinya akan tetap selalu terkait dengan tingkah laku politiknya. Sampai sekarang ini kualitas politikus kita masih rendah kok. Salah satu penyebabnya di rekrutmen dalam parpol sendiri,” ujar Anhar.

Kondisi macam itu menurut Anhar tidak terjadi di masa lalu antar para tokoh yang berbeda atau bahkan berseberangan pandangan serta aliran politiknya. Dia mencontohkan perdebatan fenomenal antara IJ Kasimo dan Moh Natsir dalam sidang Konstituante. Saat rapat Konstituante, keduanya berdebat keras habis-habisan soal dasar negara. Yang satu bilang Pancasila sementara yang satu lagi berkeras Islam harus jadi dasar negara. Tapi selepas sidang, mereka berdua masuk warung dan makan sambil minum kopi sama-sama. Hingga akhir hayatnya, persahabatan keduanya menuai decak kagum.

Parpol Lahirkan Politik Uang dan Politik Dinasti

Pada mulanya adalah biaya demokrasi yang mahal. Politisi dan partai politik dalam struktur negara ”demokrasi patrimonial dan elektoral” menjadikan kekuasaan sebagai ajang penumpukan dan pengurasan. Dampaknya, sirkulasi kekuasaan dan dan masa depan partai politik amat mencemaskan. Sebab di era Reformasi saat ini, fenomena yang mendominasi panggung politik tak lain adalah politik dinasti dan politik uang.

Gejala politik dinasti terlihat dari bermunculannya calon kepala daerah (cakada) dari kalangan keluarga pejabat yang sedang berkuasa di beberapa pilkada. Sementara fenomena politik uang juga masih mendominasi proses politik di pilkada dan perekrutan cakada di internal partai. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di pilkada, tetapi juga terjadi pada pemilu legislatif.

Para petinggi partai memungut dan memasang tarif (mahar politik) bagi para calon anggota legislatif (caleg) ataupun kepala daerah, dan menempatkan keluarganya pada posisi strategis di Pemilu. Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini.

Konstruksi sistem pemilu yang kian liberal menyebabkan partai-partai membutuhkan kandidat cakada dan caleg yang populer atau memiliki modal finansial mumpuni. Situasi itu menyebabkan faktor popularitas dan kemampuan finansial calon menjadi paling diprioritaskan.

Kegagalan partai mengikat konstituennya juga mendorong para elite politik cenderung mencari siasat untuk menarik konstituen dengan menempatkan cakada dan caleg paling populer meski bukan berasal dari kader partai sendiri sehingga aspek kualitas dan integritas acapkali dilupakan. Sementara cara instan untuk menarik simpati konstituen ditempuh dengan menggunakan kekuatan politik uang.

Rapuhnya sistem kaderisasi dan pola perekrutan di internal partai, terutama mekanisme seleksi cakada dan caleg, juga menyebabkan partai terperangkap pada kebutuhan finansial dan popularitas kandidat. Kompetensi, rekam jejak, dan integritas lagi-lagi menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan cakada ataupun caleg.

Parpol Harus Mematut Diri

Parpol bukan tempat untuk mencari uang dan materi. Bukan pula jadi tunggangan atau batu loncatan untuk mencari uang dan materi di pusat-pusat kekuasaan (eksekutif dan legislatif). Parpol adalah entitas politik yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Ini perlu dipahami betul oleh para anggota parpol.

Parpol adalah agen sosial yang diharapkan memiliki kemampuan untuk merealisasikan terobosan ide dan program mereka dalam masyarakat. Di masa pergerakan, partai politik dijadikan alat perjuangan: menuju kemerdekaan dan mengangkat martabat rakyat. Dari titik ini, mestinya para elite dan kader partai segera mematut diri. Sebab, rendahnya kualitas partai politik berdampak pada rendahnya kualitas berdemokrasi dan cara berpolitik rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here