Demokrasi Memakmurkan Ala Jokowi, Seriuskah?

0
192

Nusantara.news, Jakarta – Demokrasi mensejahterakan, demokrasi memakmurkan, demokrasi yang lebih dirasakan oleh rakyat. Inilah salah satu yang patut dicatat dari sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018). Pertanyananya, seriuskah? Mungkinkah para politisi sekarang ini mau, mampu, berani, serta memiliki kebesaran jiwa mempraktikkan demokrasi yang mensejahterakan, demokrasi yang memakmurkan, demokrasi yang lebih dirasakan oleh rakyat sebagaimana dikemukakan Jokowi? Atau Jokowi sendiri melontarkan istilah itu hanya sebagai pemanis bibir untuk mencuri perhatian rakyat jelang Pilpres 2019?

Demokrasi sesat

Istilah demokrasi memakmurkan yang manis ini sangat bertolak belakang dengan praktik demokrasi yang berlangsung di DPR yang nyaris mempraktikkan demokrasi sesat, demokrasi keliru, demokrasi prosedural, demokrasi yang hanya bergulir di kalangan elite.

Oleh sebab itu, pertanyaan yang segera muncul terkait munculnya istilah demokrasi mensejahterakan atau demokrasi yang memakmurkan, demokrasi yang lebih dirasakan oleh rakyat dari Jokowi adalah, apakah masih ada politisi yang berfikir mensejahterakan rakyat, berfikir memakmurkan rakyat? Bukankah demokrasi yang mensejahterakan, yang memakmurkan seperti ini hanya muncul saat pemilihan, yang dijadikan alat untuk membohongi rakyat?

Faktanya praktik politik yang terjadi di DPR sangat berbeda. Politisi di DPR bersikukuh mendesakkan kepentingan politik sempit kelompok. Ambil contoh saat politisi DPR berdebat tentang presidential threshold sebesar 20 kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Secara logika presidential threshold seharusnya nol persen apabila pemilu presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif.

Tetapi, apa yang kemudian terjadi. Jokowi dan kelompok politik yang sedang berkuasa, ngotot presidential threshold 20 persen dengan alasn memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Tak ada lagi adu argumen lain selain itu.  Ketika kekuatan sudah terkumpul, kelompok politik yang sedang berkuasa ini menyelesaikan dengan adu kuat melalui voting.

Bagaimana logikanya sebuah ketidakbenaran dipaksakan dengan adu kuat melalui voting?  Demokrasi apa namanya itu kalau bukan demokrasi keblinger, demokrasi keliru, demokrasi sesat, atau demokrasi prosedural yang tidak berguna mencari kebenaran sejati seperti hakekat demokrasi dalam arti yang sesunguhnya?

Contoh yang masih jadi perdebatan sampai sekarang adalah revisi UU MD3. DPR yang nota bene adalah badan legislatif, juga ingin memiliki kekuasaan penghakiman, dengan mendesakkan pasal “pengadilan” oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD).

DPR juga memaksakan pasal soal imunitas yang sudah dicabut Mahkamah Kontitusi  dengan argumen yang juga sesat yakni, kalau tidak setuju gugat saja ke Mahkamah Konstitusi.

Kecenderungan memaksakan kehendak ini sama saja menjadikan demokrasi tidak lebih sebagai demokrasi prosedural untuk memaksakan kehendak.

Bandingkan bedanya dengan perdebatan antara kaum agamis dan nasionalis dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.”  Para pendiri bangsa ketika itu mampu menarik resultante yang dapat diterima semua pihak.

Bandingkan pula dengan kebesaran jiwa Bung Karno yang menerima keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mengubah praktik ketatanegaraan dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer menyusul keluarnya Maklumat Wakil Presiden No X  tanggal 16 Oktober 1945 berisi, Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

Di era demokrasi sesat seperti sekarang ini, rasanya mustahil ada politisi yang memiliki kebesaran jiwa seperti Bung Karno yang menerima posisinya sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa penuh atas seluruh elemen pemerintahan, tetapi kemudian dilucuti dan menjadi kepala negara sebagai simbol.

Demokrasi Memakmurkan

Dalam perspektif ini, maka memang dirindukan apa yang disebut Jokowi dengan demokrasi mensejahterakan, demokrasi memakmurkan. Sebab demokrasi sesat, demokrasi yang dipraktikkan politisi sekarang ini sudah berkembang memuakkan karena manfaatnya hanya untuk politisi itu sendiri, bukan untuk rakyat.

Demokrasi mensejahterakan dan demokrasi yang memakmurkan itu, pada dasarnya adalah juga demokrasi seperti yang dicita-citakan dan dipatri sebagai tujuan kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sangat jelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan  adalah memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya.

Selain itu, sejak Indonesia merdeka, hampir bisa dikatakan belum pernah ada praktik demokrasi yang memakmurkan. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, setelah sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer, yang muncul adalah dagang sapi politik,  bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kelompok-kelompok politik. Para politisi ketika itu bahkan mengabaikan kepentingan rakyat demi perseteruan politik antar elite.

Pembangunan baru mulai terasa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi karena periodenya yang singkat ditambah persaingan politik yang terus berkecamuk, membuat hasil pembangunan belum seperti yang diharapkan, kecuali pembangunan beberapa proyek fisik seperti Stadion Gelora Bung Karno, dan lainnya.

Masuk Pememrintah Orde Baru, demokrasi juga masih bergulir di kalangan elite. Dengan trilogi pembangunan, yakni stabilitas politik, pembangunan dan pemerataan, Orde Baru gencar melakukan pembangunan. Muncul protes karena proses pembangunan hanya bergulir di atas.

Namun logika yang dikemukakan ketika itu, yakni  bagaimana mau membagi kue pembangunan jika kuenya belum ada, dapat diterima. Sedemikian rupa, pemerintah Orde Baru gencar melakukan pembangunan untuk memperbesar kue pembangunan. Hasil pembangunan itu diharapkan mengalir ke bawah kepada rakyat melalui sistem trickle down effect . Tetapi apa yang terjadi, ketimpangan pendapatan melebar.

Masuk reformasi, beberapa pranata politik pengaman demokrasi elite seperti dwi fungsi ABRI direformasi. Sistem pemilu juga diubah menjadi sistem pemilihan langsung dengan one men one vote yang sangat merakyat.

Tetapi, dalam perkembangannya demokrasi masih bergulir di kalangan elite, demokasi masih bersifat prosedural.

Jokowi terpilih jadi presiden. Isu revolusi mental, belanja masalah rakyat melalui blusukan, isu  negara harus hadir di tengah rakyat yang bermasalah, melahirkan harapan baru.

Tetapi  faktanya, rakyat hanya sekadar bebas berbicara, sementara demokrasi tetap bergulir  di kalangan elite, demokrasi masih bersifat prosedural. Ketimpangan masih tinggi.

Karena itu menjadi pertanyaan, seriuskan Jokowi mewacanakan demokrasi mensejahterakan, demokrasi memakmurkan, demokrasi yang lebih dirasakan oleh rakyat itu? Atau hal itu diwacanakan hanya sebagai teknik mencuri perhatian rakyat jelang Pilpres 2019 mendatang?

Karena wacana itu disuarakan bukan di depan sidang DPR, melainkan di forum politik dalam even rapimnas Partai Demokrat, maka wacana itu cenderung dijadikan komoditas politik jelang pilpres.

Selain itu, seperti apa konsep demokrasi yang mensejahterakan yang dimaksud Jokowi?

Demokrasi  mensejahterakan itu tentunya haruslah merujuk pada  UUD 1945  terutama pasal 33 ayat (3), berbunyi, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal  34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 27 ayat 2   berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Jika Jokowi serius, maka dalam programnya sebagai calon presiden, akan muncul konsep implementrasi pasal-pasal yang disebutkan di atas.  Sejumlah undang-undang yang masih bertumpu pada trickle down effect  seyogianya juga diubah sehingga mengakomodir pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berdampak langsung sejenis program dana desa, dan dana pendidikan. Apakah akan muncul? Kalau muncul, apakah akan mencerminkan kandungan pasal-pasal itu atau sama saja dengan yang sekarang? []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here