Demokrasi yang Tergelincir: Sisi Gelap Politik Indonesia Pasca-Reformasi

0
385

Nusantara.news, Jakarta – Pada saat ini, lebih dari separuh negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan survey Freedom House pada tahun 1991, yang menemukan bahwa 45% negara di dunia adalah negara menganut sistem demokrasi. Tulisan Juan Liz (Transition to Democracy, 1990) juga menegaskan bahwa demokrasi adalah the only game in town yang menjadikan demokrasi sebagai sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang.

Fenomena ini juga ditangkap Sorensen yang menyatakan bahwa abad ke-21 merupakan musim semi demokrasi yang tidak saja berlangsung di belahan dunia yang sebelum perang dingin menganut paham Sosialisme, namun juga di negara-negara yang saat ini sedang berkembang menuju masyarakat industrial.

Di Indonesia, sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, demokratisasi juga membawa banyak perubahan, misalnya perubahan pada sistem ketatanegaraan dengan adanya amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan beraspirasi, pemilihan umum secara langsung, dan sebagainya. Para pemimpin dunia bahkan memberikan apresiasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, di tengah sanjungan itu ternyata masih menyisakan batu sandungan.

Konsep demokrasi yang diyakini akan membawa bangsa ini menjadi sejahtera serta memicu partisipasi masyarakat, ternyata hingga 19 tahun reformasi ini, masih jauh dari harapan. Hal yang paling mudah dijumpai adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap tinggi, rendahnya daya saing di berbagai bidang, melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, massifnya penjarahan sumber daya alam oleh segilintir orang dan pihak asing, juga maraknya korupsi di segala sendi, telah merusak semua organ penting dan strategis di tubuh bangsa ini.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) dalam penelitiannya menjelaskan, sejak 2011 demokrasi Indonesia cenderung stagnan. Untuk menilai stagnasi tersebut, kita dapat menelisiknya dari beberapa pokok persoalan yang terjadi, di antaranya: Pertama, demokratisasi politik di Indonesia tidak diikuti dengan pertumbuhan serta pemerataan kesempatan dalam bidang ekonomi sehingga proses transisi ini tidak berjalan dengan baik.

Kedua, demokrasi di Indonesia pada satu sisi merupakan bagian dari proses menuju sistem politik yang lebih demokratik. Akan tetapi, akhir-akhir ini proses yang terjadi cenderung bukan lagi proses transisi menuju demokratik melainkan mengarah pada liberalisasi politik. Hal ini terbukti misalnya dalam proses-proses politik di tingkat lokal seperti Pilkada manakala proses kepolitikan lokal selalu diwarnai dengan politik uang, politik dinasti, dan politik kekerasan.

Ketiga, sikap pragmatisme elite-elite politik baik di level pusat ataupun lokal yang berlebihan juga merupakan bagian yang mengganggu proses demokrasi tersebut. Elite-elite politik yang lebih menonjolkan kepentingan partai politik daripada konsituen/pemilih, menjadikan politik Indonesia ini lebih mengarah pada kekuasaan politik uang daripada rasionalitas.

Munculnya ‘demokrasi sirkus’ dan oligarkis
Dari beberapa pokok persoalan di atas, sesunggunhnya ada dua faktor dominan yang mengancam demokrasi kita, yakni munculnya demokrasi ala sirkus dan menguatnya oligarki. Demokrasi sirkus rentan dengan kepalsuan (pseudo) sehingga demokrasi kehilangan value dan virtue. Sedangkan Oligarki akan menggelincirkan demokrasi jatuh ke dalam plutokrasi, yaitu kekuasaan hanya berada di tangan orang kaya.

Pertama, munculnya demokrasi sirkus. Kenyataan ini mengingatkan kita kepada petuah Julio Cesar dari Romawi, “Beri rakyatmu roti dan sirkus, niscaya kekuasaanmu akan langgeng”. Ini artinya rakyat begitu mudah dilenakan dengan sejumlah uang dan gula-gula yang telah dimanipulasi sekalipun, utamanya menjelang pesta demokrasi.

Pelaksanaan demokrasi prosedural di Indonesia ini memang tidak serta merta membawa perubahan nasib bagi 70 juta warga miskinnya, namun setidaknya menjadi hiburan tersendiri. Adakalanya Pemilu menggemakan aura perseteruan seperti pertandingan sepak bola antara Real Madrid vs Barcelona, dan siapa pun pemenangnya, rakyat sebagai penontonnya sekadar merasakan bangga karena tim yang didukungnya menang. Akan tetapi, tetap saja para pemenang yang sesungguhnya adalah para pemegang saham yang membandari perhelatan sirkus akbar itu.

Seperti halnya dunia sirkus, para elite politik yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan olah pelaksanaan demokrasi prosedural, tidak pernah secara bersungguh-sungguh memperjuangkan hal-hal subtansial seperti mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, korupsi, serta persoalan-persoalan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Layaknya sirkus, para anggota legislatif yang dipilih melalui Pemilu, lebih sibuk dan gaduh memainkan akrobat-akrobat politik yang tentu saja tidak ada kaitannya dengan urusan rakyat. Seperti halnya dunia sirkus, demokrasi ini menjadi arena politik tempat bergayanya elitisme, hedonimse, dan narsisme.

Demokrasi lebih merayakan trik-trik mengangkat emosi, perasaan, dan kesenangan, dengan mengabaikan substansi politik. Mereka membangun solusi atas segala bentuk persoalan melalui citra (imaginary solution) dan selebrasi retorikal. Persoalan mendasar bangsa direduksi menjadi manipulasi pencitraan yang mines solusi riil. Pada gilirannya, demokrasi merosot maknanya menjadi kompetisi untuk mendulang suara yang di dalamnya popularitas menjdi kunci utama daripada kredibilitas.

Kedua, menguatnya demokrasi oligarkis. Demokrasi di Indonesia saat ini cenderung tergelincir ke dalam cengkeraman oligarki, yakni pemerintahan oleh sekumpulan elite politik yang memiliki basis kekayaan material, sebagaimana yang dikatakan oleh Jeffrey A Winters. Ia berusaha membangun pemahaman ulang mengenai oligarki, terlepas dari pemahaman kita sebelumnya mengenai oligarki yang hanya dikenal sebatas, “kekuasaan minoritas pada mayoritas.” (baca: https://nusantara.news/demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki/)

Tak sulit untuk menemukan ini dalam realitas politik Indonesia. Partai-partai politik bermetamorfosis sebagai personal party atau partai-tokoh dengan seorang oligark di puncaknya dan bertindak sebagai directur-eignaar atau direktur pemilik sebuah perseroan terbatas. Kaum oligark tentu saja bersaing satu sama lain, namun dalam satu hal mereka punya kepentingan yang sama yaitu mempertahankan dan berusaha terus meningkatkan kekayaan dan sumber daya material mereka masing-masing.

Oligarki politik juga merambah ke dalam politik lokal di Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan jaringan oligarkinya bekerja nyata di tingkat lokal. Kekuasaan tingkat lokal dibagi-bagi di tangan para pengusaha kaya, para birokrat kaya hasil bisnis politik-rente, maupun jaringan keluarga, sebagaimana terjadi di beberapa provinsi.

Kondisi semacam ini tumbuh subur dalam sistem demokrasi langsung, dan konsekuensinya politik menjadi mahal (high cost politics). Tidak mengherankan, menurut sumber Kementerian Dalam Negeri, tercatat 327 kepala daerah dari 524 orang terkena proses hukum, 86 persen di antaranya terlibat kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah ini salah satunya diindikasikan akibat sikap mental mereka mengambil untung atas biaya politik yang telah banyak ia keluarkan saat Pilkada.

Di titik yang lain, mahalnya biaya politik juga telah menyebabkan absennya calon kepala daerah untuk bertarung di Pilkada sehingga di beberapa daerah hanya diikuti satu pasang calon.

Membenahi demokrasi
Demokrasi sirkus (panggung pertunjukan, pseudo) akan tumbuh pada masyarakat yang pendidikan politiknya rendah. Sedangkan Oligarki hanya kuat dalam kondisi masyarakat yang lemah secara ekonomi. Keawaman politik dan kemiskinan masyarakat inilah kunci suskesnya demokrasi sirkus dan oligarki. Namun demikian walaupun sangat mengakar, demokrasi sirkus dan oligarki memiliki kelemahan. Keduanya tidak akan tumbuh dan berkembang sangat kuat dalam masyarakat sipil (civil society) yang kuat karena civil society memahami bahaya oligarki dan tidak bergunanya demokrasi sirkus itu.

Demokrasi yang sehat selalu menyediakan sarana rakyat untuk berpartisipasi. Tanpa civil society, pelaksanaan demokrasi yang kita lewati sejak pasca-reformasi tidak akan pernah membawa perubahan yang berarti bagi rakyat banyak, selain hanya sirkus akbar pergantian kekuasaan dalam demokrasi prosedural yang lambat laun akan membosankan. Tanpa adanya civil society yang kuat, sumber-sumber kepemimpinan pun menjadi terbatas pada mereka yang memiliki kekayaan material.

Di sinilah arti penting civil society, bahwa perannya tidak sekadar sarana partisipasi publik dalam mengartikulasikan berbagai kepentingan, tetapi juga arena bagi pendidikan politik masyarakat. Untuk itu, pelibatan rakyat secara aktif harus terus dibangun sehingga rakyat dapat merasakan bahwa mereka mempunyai tingkat ‘ownership’ yang tinggi dalam bernegara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here