Demokrat dan PKS Konsisten Tolak Hak Angket KPK

0
121

Nusantara.news, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat konsistensi menolak mendukung hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sampai sekarang, PKS taat pada keputusan Dewan Perwakilan Pusat untuk tidak mengirim wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK. Kami istiqomah,” kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli  Juwaini di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina (DPP) Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, fraksinya tidak bertanggung jawab terhadap apa pun yang nantinya akan dihasilkan oleh Pansus Hak Hak Angket KPK yang dibentuk 8 fraksi.

Ppansus Hak Angket KPK yang bertujuan membuka rekaman penyidikan Miryam Haryani yang diduga menyebut sejumlah nama anggota DPR penerima aliran dana proyek e-KTP, terbentuk dalam rapat yang digelar tertutup di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dalam rapat yang digelar setelah mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais itu, terpilih Agun Gunandjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar) sebagai ketua pansus, dengan tiga wakil masing-masing Risa Mariska (Fraksi PDI-P), Dossy Iskandar (Fraksi Hanura) dan Taufiqulhadi (Fraksi Nasdem).

Pembentukan Pansus ini mendapat sejumlah keceman karena hanya diwakili oleh perwakilan 8 fraksi. Seharusnya diwakili oleh semua yakni 10 fraksi yang ada di DPR sesuai UU MD 3 dalam Pasal 201 Ayat  (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Fraksi PKS sejak awal bahkan sudah menyerahkan surat resmi menolak pembentukan Pansus Hak Angket KPK kepada pimpinan DPR dalam sidang paripurna DPR tanggal 28 Mei 2017.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS Sukamta itu ditegaskan, pengambilan keputusan rapat paripurna cacat hukum, karena tidak memperhatikan hak suara setiap anggota atau fraksi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPR.

Sikap Fraksi PKS tidak berubah sampai 8 unsur fraksi membentuk Pansus Hak Angket KPK.

“Kami istiqomah, dan konsisten tidak akan mengirimkan perwakilan untuk memebntuk pansus,” kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli  Juwaini di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Jazuli menilai, perubahan sikap fraksi lain yang semula bersama-sama menolak hak angket merupakan hak dan kewenangan masing-masing fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai di parlemen.

“Soal sikap PAN dan Gerindra dan lainya itu, kewenangan dan hak mereka masing-masing. Kami tentu tak bisa intervensi itu,” katanya.

Politisi PKS lainnya, Mardani Ali Sera menambahkan, sikap PKS tak berubah sejak awal. Karena, proses hak angket KPK sudah salah sejak awal.

“Insha Allah PKS istiqomah. Karena, sejak awal hak angket ini sudah salah. Angket ini digunakan untuk mengontrol sebuah perkara strategis. Kami tidak ikut-ikutan. PKS dukung KPK menjaga agar konsisten berantas korupsi,” jelas Mardani Ali.

Begitupun dengan Demokrat yang tak goyah pendiriannya. Wakil Ketua Dewan Pembina (DPP) Partai Demokrat Agus Hermanto kembali menegaskan sikapnya yang tidak akan mengirimkan utusan ke pansus tersebut.

Karena itu, lanjut Agus, partainya tidak bertanggung jawab atas apapun yang nantinya dihasilkan Pansus Hak Angket KPK.

“Ini saya tegaskan, apapun nanti hasil yang diputuskan, Demokrat tidak ada dalam keputusan tersebut. Jadi kami tidak bertanggung jawab,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini.

Untuk diketahui, saat DPR mulai menggulirkan hak angket KPK, hanya 4 fraksi yang setuju hak angket, sementara 6 lainnya menolak.

Keempat fraksi yang mendukung adalah PDI-P, Golkar, Hanura, dan Nasdem.  Sedangkan yang menolak yakni PKS, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan Gerindra. Bahkan, anggota fraksi yang menolak sempat melakukan aksi walk out.

Namun, seiring perjalanan waktu, sejumlah fraksi yang awalnya menolak berbalik mendukung dengan mengirimkan anggotanya ke pansus, seperti PPP, PAN  dan Gerindra.

Isu berembus, perubahan sikap PAN lantaran munculnya nama Amien Rais dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) yang menyeret mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebagai tersangka.

Amien disebut menerima aliran dana Rp600 juta diduga berasal dari proyek bermasalah di Kemenkes yang dipimpin Siti Fadilah Supari yang merupakan kader Muhammadiyah.

Namun, kabar miring itu ditepis Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, dengan mengatakan perubahan sikap itu karena terkait adanya pendapat yang mengatakan pansus bisa tetap jalan meskipun tanpa kehadiran PAN

“Awalnya kami menganggap tanpa kehadiran PAN, tidak akan jadi. Namun, tanpa PAN pansus tetap berjalan, makanya kami harus mengirim anggota,” kata Yandri tanpa menyebut alasan apa yang mendasari pansus tetap bisa jalan tanpa diwakili oleh semua fraksi yang ada di DPR. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here