Dendamnya Fahri pada KPK

0
104
Pimpinan sidang Fahri Hamzah (kedua kiri) menerima naskah laporan dari Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Rapat paripurna DPR itu menyetujui laporan temuan Pansus Hak Angket KPK yang belum dilengkapi dengan rekomendasi, selain itu rapat paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan calon anggota Komite Informasi pusat periode 2017-2021.

Nusantara.news, Surabaya – Fahri Hamzah dendam pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadi rahasia umum. Sejak 4 Oktober 2011, Fahri telah memposisikan dirinya sebagai musuh KPK. Sejak itu Fahri kerap memberi pernyataan miring terkait KPK.

Paling kontroversi, Fahri pernah “ngamuk” pada penyidik KPK saat hendak menggeledah ruang kerja anggota PDIP Damayanti Wisnu Putranti (yang terkena OTT) di lantai 6 Gedung Nusantara I, Senayan pada 15 Januari 2016 lalu. Dia marah karena anggota Brimob yang mendampingi penyidik, membawa senjata api laras panjang.

Saat Irman Gusman, sahabatnya ditangkap KPK, Fahri menyebut cara penangkapan itu agak ‘aneh’ untuk disebut sebagai operasi tangkap tangan (OTT). Reaksinya sangat keras saat itu.

Chemistry Fahri Hamzah dan KPK makin tidak bisa menyatu saat dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan sementara KPK. Pernyataan Fahri ini muncul pasca penyebutan namanya dalam sidang kasus dugaan suap auditor BPK dengan terdakwa mantan Irjen Kemendes Sugito dan mantan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes, Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 28 September 2017.

Fahri mengatakan, rahasia para pejabat yang diperoleh melalui pengintaian, penyadapan, dan pengumpulan informasi secara ilegal atau illegal gathering of informations termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahan untuk mem-bully semua pejabat tinggi di Indonesia di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia mengatakan, motif pemerasan atau bullying KPK, untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK. Fahri mengaku telah mengumpulkan banyak data tentang orang-orang yang dibungkam dan akhirnya dikalahkan. Begitu pula dengan dirinya merasa berkali-kali ditakuti KPK supaya jangan lagi mengkritik KPK.

Puncaknya, Wakil Ketua DPR tanpa Parpol (dipecat PKS) itu mendapatkan momen untuk menggalang hak angket terkait kasus E-KTP yang menyeret banyak politikus Senayan, dari anggota biasa hingga ketua DPR, termasuk koleganya Setya Novanto.

Membela Setya Novanto, bagi Fahri, adalah mutlak. KPK sendiri sampai saat ini belum pernah menangkap atau memproses Fahri Hamzah karena tersangkut perkara korupsi. Jadi, posisi KPK bisa dinilai pasif dan bertahan, serta hanya membantah pernyataan Fahri Hamzah yang dinilai tidak tepat.

Pernyataan ‘perang’ Fahri makin menjadi-jadi saat berkunjung ke Surabaya, Senin (2/10/2017). Dia menuding ada 28 oknum KPK yang menjadi operator dalam OTT ilegal. “Ada 28 orang itu di KPK adalah otak-otak dari operator-operator aksi OTT ini yang liar dan tidak bertanggung jawab secara hukum. Orang-orang ini ditangkap nanti, dicari,” ujarnya kepada wartawan.

Namun dia menolak untuk menyebut nama-nama oknum yang dituding menjadi dalang dalam setiap OTT KPK. Menurutnya, oknum-oknum tersebut akan dibuka di Pansus KPK. “Nanti akan dibuka (Pansus KPK), sekarang biar publik tahu dulu,” sebut Fahri saat didesak nama-nama tersebut.

KPK Terlalu Lemah, Harus Direformasi  

Menurut Fahri, KPK telah banyak melakukan kesalahan dalam menindak orang. Dia menuding banyak orang tidak bersalah terkena OTT, dan menyebut hal itu dilakukan KPK karena ada pesanan dari pihak-pihak tertentu. “Orang terkena OTT di antara yang terbaik, tapi karena diincar dan dilaporkan oleh musuhnya, akhirnya dia yang kena,” beber Fahri.

Saat ini KPK dinilai Fahri tidak mempunyai sistem yang jelas. Banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kemudian dibebaskan oleh hakim dalam praperadilan menunjukkan lemahnya penindakan KPK dalam hal korupsi. Pada tahun 2015, dari 25 perkara KPK hanya menang 22 kasus tapi tiga perkara tidak menang.

Pada dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri yang menjerat mantan Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kini Kepala BIN), saat itu hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan BG pada Februari 2015 lalu.

Terhadap mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, keputusan Hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak terkait statusnya sebagai tersangka dalam perkara keberatan pajak Bank Central Asia (BCA). Lagi-lagi KPK kalah dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dalam tindak pidana korupsi proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Tahun 2007-2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin tidak sah. Salah satu pertimbangan dikabulkannya gugatan praperadilan Ilham terhadap KPK adalah bukti yang diajukan lembaga antirasuah itu tidak asli.

Sementara 2016, KPK tercatat satu kali kalah menghadapi gugatan praperadilan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007.

Kemudian pada 2017, KPK kalah dalam praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Putusan praperadilan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu hakim mengabulkan putusan tentang penanganan kasus Bupati Taufiqurrahman. Pasalnya, penyelidikan awal kasus itu berada di tangan kejaksaan, dan bukan di KPK.

Terakhir, Setya Novanto juga menang dalam sidang praperadilan melawan KPK. Dalam hal ini Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah.

Cepi menilai sprindik Novanto sebagai tersangka yang dikeluarkan KPK tidak sah. Ia juga menilai, KPK tidak menunjukkan proses penyelidikan terhadap Novanto. Selain itu, bukti yang diajukan bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan sendiri untuk perkara Novanto, tetapi dalam perkara lain. Hakim menilai, hal itu tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka dalam perundang-undangan maupun SOP KPK.

“Penetapan yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Cepi.

Akibat penetapan yang tidak sah, majelis hakim memutuskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Novanto dianggap tidak berlaku. Pengadilan memerintahkan KPK agar penyidikan terhadap Novanto dihentikan.

Di sini KPK telah melakukan blunder. Untuk perkara seserius itu, mustahil jika KPK tidak memikirkan matang-matang.  Hal ini tentu kontraproduktif dengan semangat KPK yang ingin mengusung diri sebagai lembaga permanen dan bukan ad hoc.

Jika KPK harus dimaknai sebagai lembaga permanen, yang sejalan dengan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (2010-2025) yang meliputi upaya memperkuat kelembagaan lembaga antikorupsi, membangun KPK perwakilan di daerah, mengangkat penyidik KPK, memperkuat koordinasi dan supervisi kasus korupsi, memperkuat Pengadilan Tipikor, dan reformasi birokrasi, maka KPK harus mulai melakukan reformasi dalam dirinya terlebih dahulu. Apa yang diucapkan Fahri mungkin ada benarnya. Sistem KPK terlalu lemah untuk melawan korupsi yang gila-gilaan di Indonesia.

“Menurut saya KPK tidak punya sistem, ini adalah segerombolan polisi yang sudah dipecat dan penyidik liar yang ilegal, makannya Setya Novanto menang, Budi Gunawan menang, Jadi Purnomo menang, karena orang-orang ini orang ilegal sebetulnya,” tegasnya.

Baca juga: Kritik terhadap KPK

Fahri menjlentrehkan bebasnya Setya Novanto dari jeratan KPK dalam kasus korupsi e- KTP lantaran penyidik di KPK saat ini diisi orang tidak jelas dan ilegal. “Penyidiknya ilegal, ini orang-orang gak jelas datang dari mana, nggak pernah disumpah, mereka pegang rahasia negara, bisa nangkap orang, bisa nyadap orang, padahal dia nggak pernah disumpah sama negara,” ungkapnya.

Tidak berhenti di situ, Fahri juga menyebut KPK banyak merekrut dari gerombolan pecatan polisi untuk dijadikan penyidik. Bahkan, Fahri tidak segan menyebut penyidik KPK alami gangguan kejiwaan dan mengidap penyakit psikopat. “Ini orang-orang gak jelas, datang dari luar, mungkin punya dendam, sakit jiwa mungkin, psikopat tiba-tiba dijadiin di situ (jadi penyidik KPK),” jelasnya.

Seorang penyidik, lanjut Fahri, bisa melakukan penyadapan dan penangkapan terlebih dahulu disumpah secara khusus. Bukan kemudian asal main tangkap. “Yang keahlian penyidikan dan jabatan penyidikan itu disumpah dalam undang-undang kepolisian dalam undang-undang kehakiman, orang ini didapatkan dengan cara disumpah tidak boleh didapatkan dengan serampangan,” tandasnya.

Apakah Fahri bersih dari korupsi sehingga berani melancarkan perang melawan KPK? Jawabannya relatif. Sebab dilihat dari kaca mata hukum formal, sampai saat ini Fahri belum pernah tercatat sebagai tersangka korupsi. Dia juga tidak pernah diperiksa KPK atau lembaga lain dalam kasus korupsi. Namun, kalau dilihat dari kaca mata lain, yaitu fakta persidangan dan tuduhan yang beredar di luaran, Fahri tidak bisa disebut bersih-bersih amat. Namanya pernah disangkutpautkan dengan beberapa kasus korupsi walau dibantahnya dan tak diproses hingga kini. Misalnya saja, kasus Hambalang dan kasus kuota daging sapi impor.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here