Dengan Freeport Mestinya Papua Lebih Sejahtera Dari Daerah Lain

0
323

Nusantara.news, Jakarta – Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Papua menuntut pada PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) agar segera melunasi pajak air permukaan yang tertunggak sejak 1991 kepada Pemprov Papua senilai Rp2 triliun. Apalagi, Pemprov Papua sudah menang dalam gugatannya pada Freeport, di Pengadilan Pajak Jakarta. “Mereka harus segera membayarnya,” kata Ketua DPRP Yunus Wonda di Jayapura, Jumat (20/17).

Sebelumnya, pada 18 Januari 2017, Pengadilan Pajak Jakarta memang  telah menolak gugatan PTFI yang keberatan membayar pajak air permukaan kepada Pemprov Papua. Menurut Yunus, dengan ditolaknya gugatan PTFI adalah kemenangan bagi Pemprov Papua dan juga merupakan kepentingan negara yang harus diutamakan oleh siapapun.

Dalam keterangannya, dalam masalah ini, Yunus mendesak Freeport agar segera memberikan apa yang menjadi hak bagi masyarakat Papua karena perusahaan tambang asal Amerika Tersebut sudah mendapat banyak keuntungan dari usahanya mengeruk konsentrat di bumi cenderawasih. Selain itu, dengan tidak mengajukan banding atas putusan tersebut, Freeport diharapkan menunjukkan good will-nya terhadap masyarakat Papua. Jika Freeport mau naik banding, tegas Yunus, berarti dia tidak punya niat dan tidak punya hati untuk orang Papua.

Senada dengan hal itu, Asisten II Setda Papua bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Elya Loupatty pun mendesak Freeport segera menindak lanjuti putusan sidang pajak tersebut dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat Papua.”Tidak harus masuk ke persidanganlah. Jika memang ada hal-hal tertentu kami selalu terbuka untuk membicarakannya. Walaupun ini pengadilan pajak setidak-tidaknya Freeport sedang menguji rakyat dan pemerintah Papua. Menurut saya, kami saling menghormati,” kata Elya.

Masalah di atas yang sedang dialami masyarakat dan Pemprov Papua hanyalah setitik masalah yang sudah menggunung selama puluhan tahun. Seperti tak henti-hentinya, rakyat Papua harus ‘kalah’ menghadapi Freeport. Rezim berganti rezim dari waktu ke waktu tidak pernah membenahi permasalahan Freeport secara konprehensif. Hasil dari kontrak karya antara Pemerintah dengan Freeport yang mengeruk sebesar-besarnya sumber tambang emas terbesar Indonesia ini, tidak juga menunjukkan tanda-tanda kesejahteraan yang berarti bagi rakyat Papua.

Puncak penderitaan rakyat Papua sesungguhnya adalah tragedi yang mengenaskan di sekitar pertambangan.  Elsham Papua (2003) mencatat, sejak beroperasinya Freeport pada 1972 dan 1977, malahan lebih dari 1.000 orang Amungme tewas karena kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan semasa beroperasinya Freeport. Tak kalah menariknya melihat catatan dari Australian Council for Overseas Aid (1995) yang melaporkan tentang pembunuhan dan penghilangan paksa oleh militer terhadap puluhan warga asli Papua yang tinggal di sekitar tambang Freeport sepanjang 1994-1995. Operasi-operasi militer yang didanai oleh Freeport kala itu, sangat melukai hati masyarakat Papua yang hingga kini masih mengalami traumatik atas peristiwa-peristiwa di masa lalu.

Bercermin pada masa lalu yang suram, kini sudah seharusnya sebelum memutuskan memperpanjang atau tidaknya kontrak Freeport yang akan selesai pada 2021, Pemerintah berkonsultasi mengajak rakyat Papua untuk duduk bersama memutuskan nasib tambang emas terbesar di Indonesia ini. Konsultasi pada rakyat Papua harus dijadikan prasyarat utama sebelum Pemerintah memperpanjang kontraknya.

Jika Pemerintah mengabaikan perihal ini, jika perpanjangan kontrak Freeport diperpanjang lagi akan menambah daftar penderitaan yang tak berkesudahan bagi rakyat Papua.

Kalau toh, Freeport masih ingin berinvestasi di Papua,  Presiden Jokowi memberikan sinyal, pemerintah akan mengajukan beberapa syarat kepada Freeport. Syarat itu yakni membantu pembangunan Papua, meningkatkan kandungan lokal, divestasi, dan peningkatan royalti, pemrosesan limbah tailing (limbah turunan) serta wajib hilirisasi produk tambang di Indonesia. Menurut Rizal Ramli saat itu, Terkait  persyaratan tersebut), PT Freeport Indonesia melalui Freeport McMoran Inc diyakini bakal memenuhi hal tersebut, karena sedang dalam posisi terjepit.  Rizal Ramli menjabarkan permintaan Presiden Jokowi waktu itu, antara lain:

Pertama, membayar kenaikan royalti emas menjadi 6% sampai 7%. Bahkan seharusnya bisa lebih karena dinilainya, pernah terjadi kecurangan Freeport menyogok pejabat Indonesia. Alasannya, sejak 1967-2014, Freeport Indonesia hanya menyetorkan royalti dari kekayaan alam yang dikeruk sebesar 1 persen untuk emas dan tembaga nol koma sekian persen. Sementara perusahaan tambang di dunia, rata-rata membayar royalti emas 6-7% dan tembaga sekian persen.

Kedua, PT Freeport Indonesia  (FI) harus memproses limbah berbahaya dan beracun atau limbah tailing yang selama ini dibuang ke Sungai Amunghei di Papua. Limbah tersebut mengakibatkan biota sungai mati, biodiversitas hancur  dan kesehatan warga sekitar  sangat terganggu. Freeport harus membayar ganti rugi yang diprediksi mencapai  miliaran dolar AS (sekitar US$5 miliar).

Ketiga,  Freeport harus mempercepat proses divestasi saham Freeport, bukan melalui penawaran saham perdana alias IPO (Initial Public Offering). Langkah ini diduga untuk mengganjal agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita bisa memiliki saham Freeport. Selama ini, Freeport paling mencla mencle divestasi saham, ada saja alasannya supaya tidak melepas sahamnya.

Persyaratan itu ditambah lagi dengan syarat Keempat yakni  Freeport harus bangun smelter di Papua dan penggunaan lokal konten yang maksimal. Kelima, Freeport harus mau mendivestasi sahamnya sehingga Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas (51%) pada 2021.(IRESS,2015). Dan, saham itu harus dimiliki oleh konsorsium yang melibatkan Pemerintah Pusat, BUMN, dan BUMD, serta tidak ada opsi initial public offering-IPO (go public) karena saham publik tidak bisa dikonsolidasi dan berpotensi dibeli oleh investor asing. Jadi, jangan seperti Newmont di NTB, ada 20% saham milik keluarga Yusuf Merukh yang ternyata dibiayai oleh pemegang saham Newmont sendiri.

Apa yang akan direncanakan oleh Pemerintah Indonesia menjelang masa berakhirnya kontrak Freeport pada 2021 nanti? Apakah Freeport rela akan meninggalkan begitu saja lokasi tambang emas yang selama ini  dikeruknya selama puluhan tahun menghasilkan triliunan dolar sejak Orba berkuasa? Bagaimana para petinggi Freeport Mc Moran menyiasatinya agar pasca 2021 mereka masih bisa bercokol di tanah Papua?

Ulet dan licin, Freeport tidak akan rela begitu saja hengkang meninggalkan gunung emas itu. Diperkirakan mereka akan ingin tetap terus bercokol dengan memperbaharui  kontrak investasinya, selama kandungan emas dan tembaga masih ada di perut Papua.

Dari KK Menjadi IUPK

Mengenai  perubahan status KK Freeport menjadi IUPK, laporan terakhir menyebutkan, Kementerian ESDM akan memberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) guna mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat tembaga demi menjamin keberlangsungan kegiatan operasinya. Mengenai Peningkatan Nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam negeri yang tercantum dalam Permen ESDM No.5 Tahun 2017, menyebutkan pemegang kontrak karya (KK) dapat tetap mengekspor konsentrat mineral jika telah mengubah status menjadi IUPK.

Dalam hal ini, Freeport telah mengajukan perubahan status KK menjadi IUPK pada 14 Januari 2017, tetapi hingga kini, Freeport masih melakukan negosiasi beberapa ketentuan untuk berubah menjadi IUPK seperti divestasi saham 51% dan pembangunan smelter sehingga perubahan status itu bakal molor. “Perubahan itu bisa memakan waktu lama. Ini kita proses sehari dua hari IUPK sementara karena kalau proses yang permanen itu memang makan waktu lama. Jika perubahan status itu memakan waktu hingga tiga atau enam bulan maka akan menganggu perekonomian daerah setempat dan berpotensi menciptakan pengangguran yang besar. Oleh karena itu, IUPK sementara diperlukan agar ekspor konsentrat tembaga tidak terhenti,” kata Ignasius Jonan seusai Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR, Senin (30/1).

Namun, menurut pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, dalam UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak dikenal adanya pemberian IUPK sementara. Hal tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk diskresi pemerintah. “pemberian IUPK sementara kepada PTFI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dalam UU Minerba, pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. [] (IB)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here