Densus Antikorupsi

0
178

POLRI semakin serius untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memaparkan rencananya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pekan lalu. Tim yang mengkaji konsep pembentukan Densus tersebut sudah dibentuk, bahkan kantornya pun sudah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Gagasan ini sebetulnya sudah ada sejak empat tahun lalu, di era Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo. Tapi baru sekarang akan dikonkretkan.

Apabila jadi dibentuk, berarti ada dua detasemen khusus di organisasi Polri, selain Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror. Dari segi urgensi, memang penting. Terorisme adalah tindakan yang sangat membahayakan rakyat dan negara. Itu sebabnya, perlu satuan setingkat Densus, yang dalam susunan organisasi Polri menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017, dikategorikan sebagai Unsur Pelaksana Tugas Pokok, setingkat dengan Bareskrim, Baharkam, Baintelkam, Korlantas dan Korbrimob.

Korupsi juga sama: Sendi-sendi negara akan semakin keropos karena terus-menerus digerogoti teror pencurian uang rakyat. Karena itu, perlu juga kekuatan setingkat Densus.

Okelah soal logika itu. Kita berprasangka baik saja, bahwa rencana Polri membentuk Densus Antikorupsi itu adalah bagian dari upaya meningkatkan kekuatan memerangi korupsi.

Aspek yang perlu dikritisi adalah soal timing pernyataan Kapolri Tito Karnavian tersebut. Pada saat KPK sedang dihantam berbagai upaya –yang oleh publik ditafsirkan sebagai—pelemahan, deklarasi rencana Kapolri tersebut agak kurang tepat. Sebab, mudah sekali dipahami (atau diplesetkan) bahwa rencana itu merupakan bagian dari upaya sistematis mendegradasi KPK.

Pertanyaan yang serentak muncul adalah mengapa tidak menambah daya KPK. Pertanyaan ini bisa jadi menimbulkan jawaban yang terbata-bata. Sebab, KPK secara kelembagaan sudah mempunyai wewenang yang lengkap.

Menurut UU No. 30 Tahun 2002, KPK bertugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Masalahnya adalah apakah fungsi koordinasi dan supervisi itu sudah dijalankan KPK atau belum. Kalau belum, di mana penghambatnya? Pertanyaan sebaliknya, apakah kajaksaan dan kepolisian sudah sepenuhnya membuka diri untuk dikoordinasi dan disupervisi oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

Pertanyaan ini perlu dijawab terlebih dahulu, sebelum menetapkan langkah apakah Densus Antikorupsi di Polri itu punya urgensi dan relevansi yang masuk akal.

KPK perlu dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika terkategori gagal, cobalah telusuri penyebabnya, dan atasi kendala itu. Jika semua upaya untuk meningkatkan peran KPK sudah dilakukan, dan ternyata gagal juga, di situlah baru muncul urgensi dan relevansi adanya lembaga lain yang memikul tugas serupa. Atau, lebih dari itu, akan ada urgensi dan relevansi apakah KPK itu perlu dipertahankan atau dibubarkan?

Sebab, satu hal yang harus dipahami, Pemberantasan korupsi itu bukan masalah lembaga, bendera, apalagi kesepakatan atau program di atas kertas. Pemberantasan korupsi itu soal tekad!

Dalam memberantas korupsi, yang sangat menentukan adalah tekad dan komitmen bersama seluruh bangsa ini tanpa kecuali. Sebab, tekad dan komitmen yang kuat itulah yang tak kita miliki. Dan itulah yang membuat korupsi, atau penyimpangan apa pun, sangat mudah terjadi di negara ini.

Kalau urusan membuat program, bangsa ini mungkin termasuk yang terbaik di dunia. Tetapi, dalam pelaksanaan program, kita justru yang paling buruk di muka bumi. Sebut sajalah, program apa yang tidak ada di negeri ini. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil, rumah untuk rakyat, sampai luar angkasa.

Tapi, manakah yang berjalan sempurna, sesempurna rencananya? Tak ada![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here