Densus Tipikor dan Langkah Kuda Jokowi Selamatkan KPK

0
181

Nusantara.news, Jakarta – Setelah beberapa kali menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah, kini Jokowi juga menolak pembentukan Densus Tipikor yang sengaja dihadirkan untuk mengerdilkan KPK untuk selanjutnya dibubarkan.  Awalnya Jokowi merestui pembentukan Densus Tipikor. Tetapi, ternyata tidak. Jokowi rupanya sedang memainkan langkah  kuda dalam menyelamatkan KPK. Kini upaya Pansus DPR melemahkan KPK hampir bisa dikatakan sirna sudah. Tak pelak, Jokowi adalah “pahlawan” penyelamat KPK. karena utu, Jokowi yang nota bene hanya petugas partai, bisa jadi, kini memiliki posisi khusus tidak saja di PDIP, tetapi juga di partai lain. KPK sendiri bisa jadi akan memosisikan diri sebagai “senjata” bagi koruptor yang melawan Jokowi.

Selamatkan KPK

Dari awal sudah tercium bahwa wacana pembentukan Densus Tipikor dilatari bukan oleh sebuah kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih massif, melainkan oleh ketakutan sejumlah politisi di DPR, termasuk Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Para politisi ini ketakuan karena selain mengotaki, juga diduga menikmati aliran dana korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Rasa takut dipenjarakan olek KPK itu yang menjadi pangkal segala-galanya. Pangkal dari pembentukan Pansus KPK hanya dibentuk oleh 7 fraksi, seharusnya dibentuk oleh seluruh fraksi, yakni 10 fraksi sesuai UU MD3. Pangkal dari ketidakperdulian DPR terhadap pendapat pakar hukum yang menyatakan DPR tidak pada tempatnya membentuk Pansus KPK karena fungsi DPR adalah mengawasi kinerja eksekutif,  sementara lembaga KPK bukan eksekutif, melainkan lembaga hukum. Pangkal dari ketidakperdulian DPR terhadap pendapat pakar hukum yang mengatakan DPR tidak bisa mengintervensi teknis penyidikan di KPK, karena wilayah itu merupakan wilayah eksklusif penyidik KPK.

Dalam perjalanannya, Pansus KPK ternyata tidak bisa menjalankan tugasnya dengan mulus. Miryam S Haryani yang djadikan sebagai trigger pembentukan Pansus KPK, dilarang oleh KPK memberikan keterangan kepada Pansus.  Naas bagi Pansus, karena Kapolri menolak melakukan pemanggilan paksa. Maka jadilah Pansus KPK melakukan penyelidikan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Mereka tidak perduli dicemooh pengamat karena meminta keterangan dari para narapidana yang jelas tidak objektif karena tahanan KPK.

Posisi Pansus sempat agak “moncreng” jelang habis 60 hari masa kerjanya. Ketika itu muncul sesumbar dari politisi PDIP Henry Yosodiningrat yang mengemukakan soal revisi UU KPK dan sambil menunggu revisi, KPK dibekukan untuk sementara waktu. Sesumbar Henry Yosodiningrat diyakini merupakan bocoran rekomendasi Pansus yang akan disampaikan pada Paripurma DPR.

Tetapi sesumbar Henry Yosodiningrat bertahan hanya sebentar saja. Tidak lama setelah itu, Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers yang dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Setelah itu giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengeluarkan pernyataan bahwa pernyataan Henry Yosodiningrat adalah pernyataan pribadi, bukan pernyataan mewakili PDIP.  Henry Yosodiningrat sendiri kemudian mengklarifikasi pernyatannya. “Sementara, menata kembali KPK sesuai semangat reformasi, maka penegakan hukum, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan sementara kembali dilaksanakan oleh polri dan kejaksaan,” kata Hendry Yoso.

Pansus akhirnya batal membacakan rekonendasi di paripurna DPR. Setelah membacakan sejumlah temuan, Pansus meminta perpanjangan masa kerja untuk merampungkan tugasnya.

Lama tak terdengar, tiba-tiba Kapolri melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Pada saat itulah Densus Tipikor muncul. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri Tito Karnavian memaparkan hal ihcwal tentang Densus Tipikor secara detil, mulai dari anggaran yang mencapai Rp2,6 triliun, personel yang mencapai 3.560 orang, struktur organisasi, alamat markas Densus, dan lain sebagainya. Kuat diyakini, penambahan waktu yang diminta Pansus KPK adalah untuk memberikan waktu kepada Kapolri mempersiapkan Densus Tipikor.

Berbeda dengan pembekuan KPK, pembentukan Densus Tipikor sempat mendapat tanggapan positif dari Jokowi. Melalui Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan perihal keinginan Kapolri untuk membentuk Densus Tipikor. Menurut Johan, selama ini Presiden Jokowi memang berupaya memperkuat upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Gini ya, jadi sebenarnya concern Presiden (Jokowi) itu adalah dalam upaya pemberantasan korupsi. Itu harus diperkuat, kemudian dipercepat. Jadi upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat dan masif, kira-kira begitu,” kata Johan di kantor Staf Kepresidenan, Selasa (17/10/20178).

Namun, perenyataan itu juga bertahan hanya sehari. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan ketidaksetujuannya. “Pemerintah, birokrasi, itu sudah diawasi 6 institusi. Enam institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa, KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga, karena (bila) berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara World Plantation Conferences di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Pada rapat terbatas yang berlangsung, Selasa (24/10/2017), Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pembentukan Densus Tipikor. “Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, seusai rapat. Sampai kapan ditunda,  Wiranto belum bisa menjawabnya.

Langkah Kuda Jokowi

Pertanyaannya sekarang adalah bagaiman setelah Jokowi mengambil sikap menunda pembentukan Densus Tipikor? Beranikah Pansus DPR melakukan perlawanan, misalnya membuat rekomendasi untuk merevisi UU KPK?

Mengacu pada batalnya KPK membuat rekomendasi pada paripurna yang lalu, maka Pansus KPK tampaknya juga tidak akan berani membuat rekomendasi yang bernada neko-neko seperti merevisi UU KPK dan sejenisnya.

Bagaimana dengan KPK? KPK sesungguhnya sudah setengah pasrah dengan pendirian Densus Tipikor.  Sikap setengah pasrah itu terlihat dari pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah. “Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dibedakan dengan Polri dan Kejaksaan. Misal, di Pasal 11 KPK hanya dapat menangani kasus korupsi jika pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan itu,” ungkap Febri Diansyah Agustus 2017 lalu.

Pernyataan Febri diperkuat oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. “Kalau soal Densus itu, selama seperti yang dijelaskan oleh Pak Tito kami mendukung,” kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Kini Presiden Jokowi membatalkan rencana pembentukan Densus Tipikor. Ini berarti KPK gagal diperlemah, KPK gagal dikerdilkan, KPK gagal dibekukan.

Pembatalan Densus Tipikor sekaligus menjadi darah segar bagi KPK. Energi KPK seperti terkumpul kembali setelah bersitegang dalam waktu yang cukup lama dengan Pansus DPR.

Lebih dari itu, KPK seperti menemukan kembali jatidirinya sebagai lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. KPK juga seolah menemukan jatidirinya yang bersandar dan mndapat topangan kuat dari rakyat.

Siapa “pahlawan” KPK. Tidak lain adalah Jokowi dan tentu saja Jusuf Kalla. Jokowi sendiri bisa dikatakan pasang badan dalam menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan. Pasang badan karena berani berbeda sikap dengan PDIP yang mengusungnya menjadi presiden. Betapa tidak, fraksi yang mengisi Pansus DPR adalah enam partai politik termasuk PDIP.

Sebelum Hendry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataan akan membekukan sementara KPK, Pansus DPR sesungguhnya sudah diketahui akan melemahkan KPK, walau dibahasakan untuk memperkuat. Sejak itu Jokowi merespons dengan menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Ketika Hendry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataan, Jokowi kembali merespons dengan mengatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Jokowi dalam hal ini betul-betul pasang badan, karena  sulit dipungkiri pernyataan Yoso tidak diketahui oleh PDIP. Sebab, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di DPR. Dalam hal-hal yang terkait dengan sikap, apalagi sikap yang mendasar, maka fraksi tentunya harus minta persetujuan dari partai, dalam hal ini tentunya pimpinan partai.

Jokowi juga pasang badan setelah wacana pembekuan KPK berubah menjadi pembentukan Densus Tipikor. Pembentukan Densus ini sudah atas sepengetahuan Jokowi. Kapolri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR mengakui dirinya sudah melapor kepada presiden soal Densus Tipikor.  Menurut Tito, Jokowi merespons dengan mengatakan, agar dibawa ke rapat terbatas (ratas) jika sudah selesai. Lagi pula, Kapolri  tidak akan melakukan suatu yang besar tanpa restu Presiden Jokowi sebagai atasan. Juru Bicara Kepresiden Johan Budi juga mengakui pernah mengetahui Kapolri Tito melapor kepada presiden soal Densus Tipikor. Mungkin karena itu Jokowi merespons Densus dengan mengatakan tidak mempersoalkan.

PDIP sendiri sudah barang tentu merestui pembentukan Densus Tipikor. Hal ini terlihat dari klarifikasi Hendry Yoso yang mengatakan, “Sementara, menata kembali KPK sesuai semangat reformasi, maka penegakan hukum, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tetap berjalan dan sementara kembali dilaksanakan oleh polri dan kejaksaan,” kata Hendry Yosodiningrat.

Bahwa kemudian Jokowi juga membatalkan atau menunda pembentukan Densus Tipikor, lagi-lagi memperlihatkan sikap yang berbeda dengan sikap PDIP.

Betul bahwa Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis Bogor, Minggu (22/10/2017). Dalam pertemuan  itu mungkin saja Jokowi minta restu Mega untuk menunda Densus.

Tetapi minta restu atau tidak, Jokowi akhirnya menunda pembentukan Densus. Ini sekali lagi memosisikan Jokowi sebagai “pahlawan” KPK.

Lalu mengapa Jokowi sempat mengatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor? Tampaknya, untuk membuat langkah-langkahnya tidak terbaca. Langkah-langkah itu adalah langkah-langkah kuda, atau manuver yang sulit dibaca lawan.

Sebagai “pahwalan” KPK, Jokowi di atas kertas memperoleh keuntungan politik besar, berupa dukungan rakyat, seperti halnya KPK mendapat dukungan rakyat.

Oleh sebab itu, walau hanya petugas partai, Jokowi bisa jadi berada dalam posisi politik khusus tidak saja di PDIP, tetapi juga pada partai lain.  KPK sendiri, bisa jadi akan memosisikan diri sebagai “senjata” bagi koruptor yang coba-coba melawan Jokowi. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here