Densus Tipikor Datang, KPK di Ujung Tanduk

0
349

Nusantara.news, Jakarta –  Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali menegaskan tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Namun, pada saat bersamaan,  Kapolri Jenderal Pol. Tito  Karnavian yang merupakan bawahan Presiden Jokowi terus membahas, bahkan sudah mempersiapkan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikior. Apabila Presiden Jokowi menyetujui pembentukan Densus Tipikor, maka KPK yang garang diperkirakan akan bubar. Saat ini KPK memang masih ada, tetapi posisi politiknya sudah di ujung tanduk, atau di bibir jurang yang dalam dan gelap yang suatu saat akan terdorong jatuh oleh kehadiran Densus Tipikor.

Densus Tipikor Segera Beroperasi

Kehadiran Densus Tilpikor sudah tinggal menunggu waktu. Pernyataan terbaru Polri tentang Densus Tipikor dikemukakan Kapolri  Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dalam rapat itu Tito menjelaskan pembentukan Densus Tipikor termasuk soal anggaran dan struktur.  Struktur Densus akan dibawahi seorang bintang dua. Akan dibentuk satgas tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan kadensus berada langsung di bawah Kapolri.

Densus akan bermarkas di lantai 6 Mapolda Metro Jaya. Jumlah personel 3.560 orang, bisa dipenuhi dari personel yang sudah ada. Penggajian sama dengan KPK.

Belanja pegawai untuk 3.560 personel itu sebesar Rp786 miliar. Belanja barang untuk operasi lidik dan sidik Rp 359 miliar. Belanja modal Rp1,55 triliun, termasuk pembentukan sistem dan kantor pengadaan alat-alat lidik, surveillance, penyidikan, dan lain-lain. Total anggaran semuanya Rp2,6 triliun.

Menurut Tito pihaknya sudah koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan sudah lapor Presiden Jokowi. “Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB dan kedua sudah kami sampaikan ke Presiden pada saat paripurna dua bulan lalu dan beliau meminta kalau sudah ada konsep dipaparkan ke ratas. Kami ajukan surat permohonan paparan di ratas diikuti kementerian dan lembaga lainnya,” kata Tito.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI itu, anggota Komisi III yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPR, Didik Mukrianto, mengingatkan Kapolri soal tugas Densus Tipikor yang mesti menerapkan sistem pencegahan agar angka kasus korupsi dapat ditekan. Dia juga mengingatkan Densus Tipikor tidak tebang pilih kasus.

“Manajemen perkara, proses penanganan, dan juga hasilnya harus transparan, termasuk SOP harus transparan, sehingga tak ada tuduhan mengenai pick and choose. Densus Tipikor harus jadi role model,” pinta Didik.

Pihak KPK juga sudah mengeluarkan pernyataan. Intinya, KPK tidak mempermasalahkan kehadiran Densus.  “Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dibedakan dengan Polri dan Kejaksaan. Misal, di Pasal 11 KPK hanya dapat menangani kasus korupsi jika pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan itu,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah .

Secara spesifik, KPK menangani korupsi dengan kerugian negara di atas Rp1 miliar atau yang menarik perhatian publik.

KPK, imbuh Febri, menyatakan dukungannya terhadap penguatan penindakan kasus korupsi, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Terlebih, korupsi saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang luas, maka koordinasi antarlembaga harus terus dilakukan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan, pertama, bahwa persiapan pembentukan  Densus Tipikor sudah tuntas. Kedua, bahwa Presiden Jokowi sudah setuju. Ini artinya, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai landasan hukum pembentukan dan operasi Densus Tipikor. Ketiga, KPK mendukung kehadiran Densus Tipikor. Keempat, Densus ditargetkan mulai beroperasi akhir 2017 atau tahun 2018. Kelima, Densus Tipikor menangani kasus di bawah Rp1 miliar sementara KPK di atas Rp1 miliar dan kasus yang menyita perhatian publik.

KPK di Ujung Tanduk

Pertanyaannya adalah, pertama, apakah kehadiran Densus Tipikor ini yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dengan pernyataan “tidak akan membiarkan KPK diperlemah?” Kedua, mengapa KPK mendukung? Ketiga, apakah masyarakat mendukung kehadiran Densus Tipikor?

Wacana Densus Tipikor muncul saat KPK menangani kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara senilai Rp2,3 triliun dan diduga melibatkan Ketua DPR  Setya Novanto dan sejumlah anggota Komisi II DPR dan juga anggota Badan Anggaran DPR. Penanganan ini direspon oleh DPR dengan membentuk Pansus KPK, yang secara umum disimpulkan sebagai upaya melemahkan KPK.

Upaya ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.  Kontrovensi pelemahan KPK yang sempat memanas, redup setelah Presiden Jokowi menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Oleh sebab itu patut dipertanyakan apakah kehadiran Densus Tipikor ini yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dengan pernyataan “tidak akan membiarkan KPK diperlemah?”

Antara Densus Tipikor dengan KPK jelas akan sangat berbeda. Sebab, KPK dibentuk dengan undang-undang tersendiri, independen dan memiliki tugas lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) dan tut penuntutan), dengan kewenangan maha besar meliputi meminta keterangan dari lembaga yang diperlukan, bebas melakukan penyadapan tanpa perlu keputusan pengadilan, dan lain sebagainya.

Sementara Densus Tipikor berada di bawah UU Kepolisian. Sehingga secara struktural berada di bawah kendali presiden, alias tidak independen.

Tapal batas kasus yang ditangani oleh Densus dan KPK adalah besaran korupsi di atas dan di bawah Rp1 miliar.  Ini berarti sebagian lahan KPK sudah diambil oleh Densus. Apakah ini tidak memperlemah KPK? Itu yang pertama.

Yang kedua. Densus Tipikor hanya memiliki fungsi lidik  dan sidik.  Sementara fungsi tut  akan diserahkan pada kejaksaan. Beda dengan KPK yang memiliki fungsi lidik, sidik dan tut.

Dalam menangani sebuah kasus, Densus dengan demikian harus melimpahkan hasil sidiknya ke kejaksaan. Artinya, Densus Tipikor menangani kasus tidak dalam satu pintu seperti KPK.

Apakah Ini akan memperkuat  penanganan tindak pidana korupsi?

Ketiga, dengan hadirnya Densus maka volume kerja KPK akan menurun, sementara volume kerja densus meningkat. Karena itu, dalam perjalanan waktu, tidak tertutup kemungkinan anggaran KPK akan terus dikurangi untuk memperbesar anggaran Densus.

Konsekuensinya mungkin fungsi sidik dan dengan sendirinya fungsi tut KPK akan dicopot. KPK pada akhirnya hanya berfungsi melakukan pencegahan seperti yang diwacanakan selama ini.

Karena KPK hanya melakukan fungsi pencegahan, maka kewenangan besar seperti penyadapan dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam UU KPK dengan sendirinya tidak diperlukan lagi dan dicopot juga. Maka KPK tidak lebih jadi macan ompong. Apakah ini akan memperkuat KPK?

Pansus KPK mengklaim memiliki daftar kelemahan KPK. Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan membiarkan KPK diperlemah, maka  KPK seharusnya merespon kelemahan itu dengan merumuskan sejumlah agenda memperkuat KPK.

Upaya itu dapat dilakukan dengan mengajukan penambahan anggaran agar dengan demikian dapat menambah penyidik, mempercanggih alat sadap, melatih SDM yang ada untuk mempercanggih teknik operasi tangkap tangan, melatih SDM agar cepat dan lebih sigap menangani kasus, membentuk KPK daerah dan lain sebagainya. Mengapa KPK justru mendukung Densus Tipikor dengan anggaran Rp2,6 triliun? Mengapa KPK tidak mengusulkan agar aggaran itu dialokasikan kepada KPK?

Dari pernyataan Kapolri yang juga sudah melapor ke Presiden Jokowi, dan pernyataan dukungan KPK, maka secara teknis dan hukum, Densus Tipikor sudah dapat dipastikan akan terbentuk. Kini tinggal teknis politisnya.

Hal ini sederhana, karena sudah terbaca ketika paripurna DPR menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus KPK.

Situasinya seperti sudah diatur. Pada saat Polri sudah siap menghadirkan dan mengoperasikan Densus Tipikor, maka Pansus KPK di DPR diperkirakan akan menggelar paripurna melaporkan hasil penyelidikan Pansus KPK. Dalam paripurna Pansus KPK kemungkinan akan merekomendasikan pembentukan Densus Tipikor sebagai upaya untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, bukan memperkuat KPK.

Kalaupun keputusan akan diambil dengan cara voting di paripurna DPR, hasilnya mudah ditebak. Jumlah gabungan suara 6 fraksi yang membentuk Pansus KPK yakni  PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB, akan memenangkan voting karena menguasai mayoritas kursi di DPR .

Tinggal sekarang menunggu bagaimana reaksi masyarakat yang gundah dengan prilaku korupsi yang marak walau KPK garang melakukan penangkapan. Bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran Densus Tipikor dalam kaitannya dengan masa depan KPK? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here