Densus Tipikor Dibentuk, Ini Medan Tempurnya

0
131
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo, kompakkah berbagi peran?

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pembentukan densus tipikor oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, tampaknya akan tetap berlanjut. Pengkajian sudah memasuki tahap finalisasi. Meski demikian, kontroversi rencana ini belum berhenti. Terakhir, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penolakannya terhadap pembentukan densus tersebut. (Lihat: https://nusantara.news/densus-tipikor-polri-presiden-dan-wapres-beda-pendapat/)

“Rencana itu masih usulan, minggu depan kami bahas dalam rapat terbatas,” kata Presiden Joko Widodo usai Penutupan Kongres XI Legiun Veteran Republik Indonesia Tahun 2017 di Jakarta, hari ini (19/10/2017).

Sementara di DPR, yang diklaim oleh Tito, sudah sepakat ternyata masih menyisakan suara berbeda. Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra misalnya mengkhawatirkan densus ini akan tumpang tindih dengan KPK, sehingga menimbulkan masalah baru.

Kapolri mengatakan, densus bisa berjalan seiring dengan KPK. Sebab, densus ditujukan untuk memberantas korupsi di bawah Rp1 miliar.  Alasannya, dalam pada Pasal 1 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan kewenangan KPK menangani perkara dengan jumlah kerugian negara di atas Rp1 miliar.

Dengan adanya densus ini, KPK akan lebih fokus pada kasus besar. Sementara densus tipikor menuntaskan kasus di level bawah. Misalnya menyapu kasus korupsi yang terkait dana desa. “Densus akan berburu korupsi sampai ke desa,” kata Tito.

Karena memburu korupsi skala menengah dan kecil, maka bisa jadi target buruan menjadi lebih banyak dan tersebar. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan densus tipikor yang akan menelan anggaran Rp2,6 triliun tersebut?

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, 12 Oktober 2017 lalu, Tito mengungkapkan struktur densus yang nanti akan berada langsung di bawah kapolri.  Di tingkat pusat akan dipimpin seorang kepala berpangkat inspektur jenderal.

Untuk operasionalisasi di tingkat wilayah, Tito membagi dalam tiga tipe wilayah, yakni Tipe A (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan), Tipe B (Yogyakarta, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Papua Barat, Bali,  Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,  Sumatera Barat, Lampung, dan Jambi) serta Tipe C (Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Bangka Belitung).

Setiap wilayah yang akan berkedudukan di ibukota provinsi itu nanti akan dipimpin seorang perwira berpangkat komisaris besar polisi. Jumlah personil di masing-masing wilayah tentu disesuaikan dengan tipe.

Dalam struktur organisasi Polri saat ini, untuk penegakan hukum di tindak pidana korupsi, di tingkat Mabes Polri ada Direktorat III/Tipikor sebagai bagian dari Bareskrim Polri. Subdit ini bertugas di bidang tipikor, cyber crime dan harta benda bangunan dan tanah.

Di tingkat polda, ada Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus). Dengan lahirnya densus tipikor ini nanti, semua direktorat tersebut akan melikuidasi. Kalau sudah ada Densus, Direktorat Tipikor tidak ada lagi,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Setyo Wasisto.

Dengan adanya pembagian kewilayahan di densus tipikor sampai ke tingkat provinsi, tentu saja menjanjikan daya jangkau yang lebih luas dibandingkan dengan KPK, yang tidak punya kantor perwakilan di daerah. Tetapi, sebetulnya adanya satuan tugas densus di tingkat provinsi itu, hanya perubahan nama saja dari struktur yang ada sekarang. Sebab direktur reskrimsus polda diganti oleh kepala wilayah densus.

Sementara faktanya, karena praktek otonomi daerah yang berbasiskan kabupaten/kota, episentrum korupsi sebagian besar terjadi di tingkat pemerintahan itu. Hal itu tergambar dari pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, bahwa lebih dari 300 kepala daerah terkena masalah korupsi, dan 77 di antaranya terjaring OTT KPK. “Soal pembuktian, yang 77 itu pasti valid,” ujar Tjahjo seusai bertemu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kemendagri, 18 September lalu.

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Ranu Wiharja pernah melansir data, bahwa ada 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi.

Medan pertempuran densus tipikor ini semakin lebar dengan adanya kucuran Dana Desan seperti yang diamanatkan UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Tentang dana desa ini, menurut Presiden Joko Widodo ketika bertemu para kepala desa se-Banten di Menes, Pandeglang, 5 Oktober silam,  dalam tiga tahun ini telah dikucurkan dana sebesar Rp 127 triliun. Tahun 2015 digelontorkan Rp 20 triliun, tahun 2016 Rp 40 triliun, dan di tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun. Setiap desa, lanjutnya, pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 720,4 juta.

Menurut Jokowi, dari 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, karena menyelewengkan Dana Desa.

Sepanjang Januari-Agustus 2017 saja, KPK menerima 459 laporan terkait penyimpangan dana desa. Sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menerima 600 laporan penyelewengan, dan setelah diverifikasi ada 60 kasus yang diserahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Sanggupkah densus tipikor Polri berburu koruptor sampai ke desa, jika tangannya hanya sampai di tingkat provinsi?

Secara struktur hal ini bisa diatasi dengan memanfaatkan kepolisian resor (polres) sebagai sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar) seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Kapolri No 54 Tahun 2002. Dalam organisasi terkomando seperti kepolisian, hal itu tidak sulit.

Apalagi polres juga sudah berpengalaman dalam menyidik beberapa kasus korupsi di wilayahnya, walaupun tidak punya struktur reserse yang menangani kriminal khusus. Polres, menurut Peraturan Kapolri Nomor 23/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres, hanya memiliki satuan reserse kriminal dan satuan reserse narkoba.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, selama Januari-Juni 2017 saja, polisi menangani 1.190 kasus korupsi. “Itu mulai dari Dit Tipikor Bareskrim hingga Polda dan Polres,” ujar Martinus.  Dalam penyidikan kasus tersebut, Polri telah menyelamatkan uang negara sejumlah Rp 236,8 miliar.

Sumber Nusantara.news di Mabes Polri mengatakan, ketiadaan struktur reserse kriminal khusus di tingkat polres itu memang menyulitkan polisi menangani korupsi di daerah. Sumber ini mengatakan, selama ini memang sudah banyak kasus korupsi yang ditangani polres, tapi sebagian besar disupervisi oleh senior mereka dari Ditreskrimsus polda. “Beberapa polres sih sudah mandiri dalam penyidikan korupsi, tapi memang banyak yang mesti dibantu oleh polda,” katanya.

Hal ini masuk akal, sebab penyelidikan dan penyidikan korupsi tidak mudah. Seperti dikatakan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Ranu Wiharja, pelaku korupsi melangkapi dirinya dengan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum. Apalagi korupsi di daerah tidak hanya berkaitan pengelolaan keuangan daerah, tapi juga perizinan yang menimbulkan gratifikasi, dan penyimpangan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Kondisi yang agak mengkhawatirkan adalah di tingkat polsek. Di tingkat ini hanya ada unit reserse kriminal yang melakukan fungsi reserse kepolisian. Pada umumnya, unit ini dipimpin oleh perwira berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu). Bagi mereka tindak pidana korupsi adalah barang baru, kendati kemampuannya di bidang reserse umum tak diragukan.

Disebut mengkhawatirkan karena salah satu garapan utama densus tipikor adalah Desa Desa, karena nilainya di bawah Rp1 miliar. Dengan demikian, mata dan telinga densus di tingkat desa adalah polsek, terutama unit reskrim.

Selain personil polsek yang kurang terbiasa menangani kasus korupsi, dari sisi rasio pun mencemaskan. Jumlah polsek di seluruh Indonesia saat sekitar 5.000. Artinya, jika jumlah desa mencapai 74.000, maka  setiap polsek harus memantau potensi korupsi Desa Desa itu di 15 desa. Sebuah rasio yang sangat timpang, tentunya. Di struktur terujung memang masih ada bhabinkamtibmas di setiap desa atau kelurahan. Tetapi penciumannya tentang korupsi tentu tak terlalu dapat diandalkan, karena tugas utamanya memang berbaur dengan masyarakat untuk memelihara kamtibmas.

Inilah medan tempur yang mesti dimenangkan oleh densus tipikor –kalau memang jadi dibentuk.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here