Densus Tipikor Dirancang Jadi Alat Pengendalian Politik?

0
162

Nusantara.news, Jakarta – Detasemen Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang digagas Polri diduga dirancang jadi alat pengendalian politik. Sebab, untuk medan pemberantasan korupsi sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat ditakuti oleh seluruh pejabat negara. Alat pengendalian politik untuk kepentingan siapa? Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pasti tidak, karena dia menentang. Lalu siapa? Presiden Jokowi atau partai politik tertentu?

Plus Minus Densus Tipikor

Gagasan pembentukan Densus Tipikor di satu sisi harus diakui bukan tanpa makna. Sebaliknya berpotensi bermakna sangat besar. Sebab sesuai data Transparency International, indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih sangat tinggi yakni di angka 37 dengan peringkat 90 dari 176 negarak Korupsi itu terjadi di daerah. Jenis korupsinya kecil-kecil seperti mark-up dan mark-down pengadaan barang dan jasa, manipulasi pengadaan barang dan jasa, manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tender proyek fiktif, pemerasan, ijin pertambangan, ijin usaha perkebunan dan sejenisnya. Kasus-kasus korupsi kecil seperti ini tentunya terjadi di derah di tingkat kabupaten dan walikota.

Kasus-kasus seperti ini cocok jadi sasaran Densus Tipikor Polri. Sebab Polri bisa mengaktifkan jaringannya di kabupaten atau kota (polres), juga bisa mengaktifkan jaringan sampai tingkat kecamatan melalui polsek.

Jenis-jenis korupsi kecil kecl itu, seperti dikemukakan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR Senin, 12 Oktober 2017, menjadi sasaran Densus Tipikor. Kata Tito, tapal batasnya dengan KPK adalah angka kerugian negara.  KPK menggarap kasus korupsi yang merugikan negara di atas Rp1 miliar, sementara Densus Tipikor menangani kasus koruosi di bawah Rp1 miliar. Termasuk dalam hal ini adalah korupsi dana desa yang angka gulirannya dari pusat ke daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jika Densus Tipikor dihidupkan dengan mengaktifkan jaringannya sampai ke tingkat kabupaten dan kota terus ke desa, maka hutan korupsi di 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia bisa cepat disentuh. Korupsi dana desa juga mudah dijangkau.

Pejabat pemerintah setingkat bupati/walikota, kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi dan lain sebagainya di 514 pemda dan ribuan kepala desa harus lebih berhati-hati jika Densus Tipikor mulai beroperasi.

Karena itu, kehadiran Densus Tipikor diyakini sangat memungkinkan menghentikan setidaknya mengurangi maraknya praktik korupsi di daerah.

Namun demikian, bukan tanpa masalah. Pertama, apakah personel kepolisian di tingkat kabupaten kota dan di tingkat polsek memiliki keahlian menangani kasus korupsi dan memiliki naluri mengendus praktik korupsi dengan segala tipu muslihatnya?

Persoalan ini memang persoalan teknis, di mana Densus Tipikor bisa saja menyewa ahli untuk sementara sambil mendidik personel setingkat polres dan polsek agar ahli dan sensitif terhadap praktik korupsi.

Persoalan kedua, soal regulasi. Kewenangan Densus Tipikor paling tinggi sebatas sidik (penyidikan). Selanjutnya berkasnya harus diserahkan ke kejaksaan. Kalau Densus Tipikor tidak mahir, maka tidak tertutup kemungkinan pelimpahan kasus ke pengadilan akan memerlukan waktu lama, karena jaksa berpotensi mengembalikan berkas dari Densus apabila dinilai belum lengkap atau masih lemah.

Persoalan ini tidak bisa diremehkan, karena kejaksaan juga memiliki fungsi menangani kasus-kasus korupsi, sehingga bisa muncul ego kelembagaan.

Oleh sebab itu perlu ada sinergi permanen sebagai solusi. Sampai saat ini sudah berkembang wacana untuk membentuk satuan tugas di kejaksaan yang khusus menangani limpahan berkas dari Densus Tipikor. Tetapi belium menjadi keputusan yang mengikat.

Persoalan ketiga, terkait anggaran Densus Tipikor yang mencapai Rp2,6 triliun. Di tengah anggaran pemerintah yang minim karena dimobilisasi untuk pembangunan infrastruktur, maka angka Rp2,6 triliun itu masuk kategori tinggi. Apalagi DPR RI juga meminta dana tinggi untuk pembangunan gedung baru dan pembangunan taman demokrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya wartawan tentang dana Densus Tipikor yang Rp2,6 triliun itu, mengaku belum dengar. Agak aneh karena ihwal dana itu sudah menjadi pengetahuan publik. Tidak tertutup kemungkinan, jawaban belum dengar itu adalah cara Menkeu untuk menolak apabila urgensinya tidak sangat tinggi.

Tentang dana ini memang bisa menjadi persoalan bila dikaitkan dengan KPK. Alokasi dana untuk KPK merupakan kewajiban pemerintah karena perintah undang-undang. Sementara dana Densus Tipikor belum menjadi kewajiban karena masih dalam wacana.

Bila urgensi Densus Tipikor tidak tinggi, maka pemerintah mudah menolak dengan alasan yang kuat. Misalnya mengatakan, pemerintah sedang mengalami keterbatasan anggaran. Alasan lain, anggaran KPK tahun 2017 saja dipotong sekitar Rp255 miliar dari Rp991,8 miliar tahun 2016 menjadi Rp Rp734,2 miliar tahun 2017.

Pemerintah juga bisa mengajukan alasan, bahwa untuk memperkuat KPK, maka dana itu dialokasikan ke KPK, dan bila ada kasus yang angka kerugian negara di bawah Rp1 miliar, maka KPK harus menyerahkan ke kejaksaan.  Upaya memperkuat KPK itu misalnya dengan membentuk KPK daerah seperti yang pernah diwacanakan.

Persoalan lain, terkait integritas Polri dan status bakal Densus Tipikor yang tidak independen seperti KPK. Terutama soal status tidak independen, tentu saja rawan diintervensi. Persoalannya cukup serius, karena sasaran Densus Tipikor adalah korupsi kecil-kecil yang marak di daerah seperti kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dan DPRD adalah orang-orang partai. Apakah Densus Tipikor bisa dan kuat menghindari apabila ada intervensi dari petinggi partai di Jakarta?

Menjadi catatan dalam hal ini, ketika Kapolri “menolak” memanggil paksa Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP, Pansus KPK di DPR mengancam menghentikan dana Polri.  Kapolri bahkan bisa direkomendasikan dibehentikan oleh DPR apabila tidak “patuh.”

Sifat Densus Tipikor yang tidak independen ini menjadi persoalan sangat serius, karena KPK yang independen saja dituding oleh Pansus KPK tidak independen.

Kapoli Jenderal (Pol) Tito Karnavian, memang bisa mengajukan jaminan untuk menjawab status Densus yang tidak independen tadi. Misalnya Tito bisa mengatakan, untuk tahun pertama Densus Tipikor akan melakukan pembersihan di internal Polri. Setelah bersih, maka sapu bersih itu  diarahkan untuk melakukan pembersihan ke sasaran yang sebenarnya.

Alat Pengendalian Politik

Sedemikian rupa, bakal Densus Tipikor memiliki plus minus dalam hal pemberantasan korupsi. Di satu sisi, kehadirannya urgen karena bisa melakukan pemberantasan korupsi sampai ke tingkat yang kecil-kecil seperti korupsi dana desa, suatu hal yang sulit dijangkau KPK karena tidak punya organ di daerah.

Di sisi lain, Densus Tipikor dapat dikatakan bukan merupakan suatu yang memiliki urgensi tinggi. Malah berpotensi membuat pemberantasan korupsi menjadi tumpang tindih dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

Kemudian, statusnya yang tidak independen juga membuatnya rawan diintervensi. Sementara itu, dilihat dari jejaknya,  KPK sudah terbukti mampu memperlihatkan independensinya.  Apabila dana Rp2,6 triliun untuk bakal Densus, dialokasikan untuk KPK, maka secara logika KPK akan semakin kuat dan kinerjanya akan meningkat.

Karena itu, menjadi tanda tanya, mengapa DPR ngotot membentuk Densus Tipikor? Dikaitkan dengan kasus e-KTP yang direspon oleh DPR RI dengan membentuk Pansus KPK, maka tidak bisa disalahkan apabila muncul kecurigaan bahwa rencana pembentukan Densus Tipikor dilatari keinginan untuk mengkerdilkan KPK yang tidak bisa dikendalikan di satu sisi, dan di sisi lain memplot Densus Tipikor sebagai alat pengendalian politik.  Densus Tipikor seperti lembaga pemberantasan korupsi lainnya, memang efektif dijadikan alat pengendalian politik. Tentang hal ini sudah biasa didengar bahwa hukum sering dituding telah dijadikan sebagai alat untuk menghukum politisi yang tidak bisa dikendalikan.

Alat pengendalian politik oleh siapa? Dilihat dari pembentukan Pansus KPK, maka yang patut dicurigai adalah enam fraksi yang tertinggal dalam Pansus KPK.  Mengapa Pansus KPK? Karena ide pembentukan (kembali) Densus Tipikor muncul dari Pansus KPK.

Enam fraksi itu adalah PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKB.  Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PAN tidak masuk yang dicurigai, karena keempat partai ini tidak sepakat dengan pembentukan Pansus KPK. Empat fraksi ini juga menolak perpanjangan masa kerja Pansus KPK, walau pun akhirnya diperpanjang karena suara mayoritas di DPR dikuasai oleh enam fraksi tadi.

Apakah enam fraksi itu bulat menghendaki pembentukan Densus Tipikor? Belum diketahui. Namun publik mengetahui bahwa di antara enam fraksi tersebut tentu ada fraksi dominan sesuai jumlah kursi di DPR.

Kini, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terbuka sudah mengatakan Densus Tipikor belum diperlukan. Tugas pemberantasan korupsi menurut Kalla diserahkan saja ke KPK.

Bagaimana nasib bakal Densus Tipikor setelah penolakan Kalla itu? Kini jadi pertarungan antar elite. Istana akan membicarakan hal ini dalam rapat terbatas. Apa gerangan kesimpulan istana?

Di satu sisi, sulit ditebak. Sebab, Presiden Jokowi adalah petugas partai, dalam hal ini PDIP. PDIP sendiri dapatlah disebut sebagai fraksi dominan dalam Pansus KPK yang ngotot membentuk Densus Tipikior.  Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan, Jokowi berada dalam posisi sulit. Menolak Densus Tipikor bisa membuat DPIP memberikan catatan khusus kepadanya. Catatan khusus ini bisa berkonsekuensi terhadap pencalonannya pada Pilpres 2019 mendatang.

Lain soal kalau uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional dan menetapkannya menjadi nol persen seperti yang diinginkan oleh sejumlah patai.

Kalau MK segera mengambil keputusan seperti itu, maka Jokowi mungkin tidak terlalu tergantung pada PDIP, sehingga bisa lebih objektif mengambil sikap terhadap pembentukan Densus Tipikor, sesuai dengan pernyatannya sebelumnya yang beberapa kali menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Setelah Kall menolak Densus Tipikor, kaka Presiden Jokowi menjadi penentu dominan dalam hal ini. Walau dia bukan pengendali PDIP, tetapi keberadaannya sebagai kepala negara ditambah elektabilitasnya yang tinggi, membuat figurnya menjelma menjadi representasi kekuatan moral, kekuatan rakyat.

Bola politik masih  bergulir. Densus Tipikor kini menjadi salah satu objek pertarungan politik antar-elite, terutama antara kekuatan politik yang menguasai mayoritas kursi di DPR dengan kekuatan moral yang mewakili mayoritas suara rakyat.

Ada tiga opsi kemungkinan hasil akhrnya. Pertama, Densus Tipokor dibentuk yang konsekuensi mengikis keberadaan KPK secara bertahap. Kedua, menolak Densus Tipikor tanpa tedeng aling-aling. Ketiga, kompromi, dalam pengertian Densus Tipikor tetan dibentuk, tetapi kewenangannya dibatasi sehingga tidak berpotensi menjadi alat pengendalian politik oleh partai tertentu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here