Densus Tipikor Polri, Presiden dan Wapres Beda Pendapat

0
140
Kapolri Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPK Agus Rahardjo dan para Wakil Ketua KPK bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (16/10). Rapat membahas evaluasi 15 tahun pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nusantara.news, Jakarta – Rencana Polri untuk membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor) tinggal selangkah lagi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian di berbagai kesempatan menjelaskan, pembentukan densus itu sudah hampir rampung. Kata Kapolri, densus ini nanti akan berkekuatan 3.560 personil. Anggarannya, diperkirakan Rp2,6 triliun.

Detesemen ini nanti akan dipimpin seorang inspektur jenderal, dan mempunyai kepala sartuan tugas berpangkat komisaris besar polisi di setiap provinsi. Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas). Kantor pusatnya pun sudah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kapolri mengatakan, rencana pembentukan densus itu sudah disetujui pihak-pihak terkait. “Prinsipnya, semua pihak, baik DPR, KPK, Kejaksaan, Kemenkumham, semua mendukung langkah-langkah itu,” ujar Tito dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Tito juga menambahkan, rencana tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan agar Kapolri memaparkan dalam rapat terbatas kabinet. Sampai saat ini, rapat kabinet yang membicarakan hal itu belum dilaksanakan.  “Itu baru usulan dari Polri, belum dibahas di rapat kabinet,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki  di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Bagaimana sebenarnya sikap Presiden? Belum ada keterangan langsung dari Joko Widodo. Tetapi, jika disimak dari pernyataan Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo, Presiden tampaknya menyetujui. Johan membenarkan, Kapolri memang sudah menyampaikan rencana itu ke Presiden.

Mantan juru bicara KPK ini mengatakan, rencana pembentukan densus tipikor oleh Polri tidak perlu dipersoalkan. Sebab, ujar Johan, yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo adalah pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara cepat. “Kalau densus ini bisa bersinergi dengan baik dengan KPK, kejaksaan, saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan,” kata Johan dalam konferensi pers 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10/2017).

Anehnya, rencana Polri ini justru ditentang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Wapres, Polri tidak perlu membentuk detasemen yang khusus menangani tindak pidana korupsi. “Cukup, biar KPK dulu. Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK dan KPK dibantu agar bekerja secara baik,” kata Wapres di kantornya di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Pernyataan Wapres ini tentu saja mengejutkan. Selain kontroversi mengenai apakah densus ini bagian dari pelemahan KPK atau bukan, ada aspek lain menyangkut koordinasi internal pemerintahan. Sebab, semestinya, sebelum Kapolri berbicara dengan legislatif, soal rencana ini tentu harus tuntas dulu di lingkungan eksekutif. Penolakan Wapres itu menunjukkan masalah ini belum selesai diputuskan di pemerintah.

Bukti lain dari belum selesainya pembahasan konsep ini di pemerintahan terlihat dari silang pendapat antara Kapolri dan Jaksa Agung M. Prasetyo. Kapolri mengatakan, pihaknya punya dua opsi operasionalisasi densus yang akan dibentuknya itu. Pertama, dibentuk sistem kerja satu atap yang dipimpin secara kolektif kolegial oleh perwira tinggi bintang dua, perwakilan kejaksaan, dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuannya, agar berkas penyidikan yang sudah selesai dari densus tidak bolak-balik ke kejaksaan.

Kedua, densus bekerja di bawah kepolisian dan bekerja sama dengan satuan tugas khusus (satgasus) kejaksaan yang menangani perkara korupsi.

Namun gagasan itu ditolak oleh Jaksa Agung. “Kalau opsi pertama (satu atap) itu dasarnya apa? Tidak ada undang-undangnya untuk penyatuan itu. Mekanismenya harus mengacu pada payung hukum yang berlaku, yakni KUHAP. Penuntutan tidak satu atap dengan penyelidikan dan penyidikan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Terkait keluhan Kapolri tentang perkara yang bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan, Prasetyo mengatakan, jaksa tak bisa dipaksa agar perkara disidangkan jika memang belum lengkap. “Penanggung jawab perkara dalam persidangan itu adalah jaksa penuntut umum (JPU) sehingga tak bisa dipaksa untuk segera membawa berkas ke pengadilan kalau dianggap belum lengkap,” katanya.

Jadi, artinya, pembahasan rencana pembentukan densus tipikor ini baru selesai di tingkat polisi saja. Hal itu terbukti dari penolakan Wapres dan keberatan Jaksa Agung terhadap opsi satu atap versi polisi. Jika di lingkungan eksekutif sudah ada pembahasan antarlembaga, tentu perbedaan pendapat ini tidak akan mencuat ke permukaan.

Gagasan pembentukan densus ini sebetulnya sudah ada sejak tepat empat tahun lalu. Waktu itu, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri terhadap Komjen Pol Sutarman di Komisi DPR, 17 Oktober 2013, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengusulkan agar kapolri yang baru membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi.

“Masih ada kelemahan polisi dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. Fraksi PPP menggagas, Pak Sutarman membentuk densus tipikor. Kita sudah ada densus terorisme, BNN, lalu kenapa korupsi tidak menjadi bagian terpenting lainnya untuk ditangani?” katanya.

Tapi selama selama kepemimpinannya di Korps Bhayangkara, Sutarman tak mewujudkan gagasan itu. Rencana itu dipertanyakan kembali oleh Komisi III DPR kepada Kapolri Tito Karnavian dalam rapat pada 23 Mei 2017.

Dalam rapat itu Tito menyatakan, sebetulnya anggota Polri punya kemampuan menangani kasus-kasus korupsi. Tetapi, selama ini mereka terkendala anggaran. Sebab, anggaran operasional dan tunjangan untuk kepolisian sangat kecil dan berbeda jauh dengan KPK.

Akhirnya, Komisi III dan Kapolri pun sepakat dibentuknya densus tipikor dengan anggaran khusus. Pembentukan ini sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, (19/9/2017), Asrena Kapolri Irjen Pol Bambang Sunarwibowo mengatakan, densus akan ditetapkan akhir tahun ini dan bisa beroperasional tahun 2018.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo meminta anggotanya untuk membantu memperjuangkan realisasi anggaran densus tersebut. “Sebab, ini memang desakan Komisi III, maka harus jadi prioritas dan perhatian kawan-kawan,” kata Bambang.

Masalahnya, anggaran negara sedang tipis. Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga negara. Ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, hal itu kembali ditekankan Presiden. “Rutinitas yang sudah bertahun-tahun itu tolong dicek kembali. Banyak sekali biaya yang bisa dipotong dan bisa dihemat, agar bisa dilarikan ke belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Anggaran KPK misalnya, tahun ini hanya Rp734,2 miliar, atau dipangkas 20 persen dari anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp991,8 miliar. Menurut keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo, pemangkasan anggaran KPK itu disebabkan  oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah mengakui defisit anggaran dalam APBN 2017. Defisit anggaran dipatok di angka 2,41% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp330,2 triliun. Hal ini disebabkan banyak hal, antara lain melesetnya penerimaan pajak. (Lihat: https://nusantara.news/waspadai-tiga-penjuru-tekanan-apbnp-2017/)

Soal kemampuan anggaran negara kini barangkali salah satu pertimbangan Wapres untuk menolak pembentukan densus. Tetapi, tampaknya punya pertimbangan lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here