Deputi Penindakan KPK Diisi Lulusan FBI

0
118
KPK saat ini membutuhkan sosok yang luar biasa untuk mengisi kekosongan posisi Deputi Penindakan pasca ditinggalkan Irjen Heru Winarko menjabat Kepala BNN. Sejauh ini KPK telah menerima sejumlah nama dari Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengikuti proses seleksi.

Nusantara.news, Jakarta – Pasca ditinggalkan Irjen Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih kosong. Akibat dari kekosongan tersebut, maka salah satu pimpinan KPK terpaksa merangkap jabatan.

Betapa pentingnya posisi Deputi Penindakan KPK, sehingga tidak sembarang orang bisa mengisi jabatan tersebut. KPK sendiri mengaku butuh sosok yang luar biasa untuk posisi tersebut. Pasalnya, posisi tersebut dinilai cukup penting dalam menjalankan tugas penindakan korupsi.

Seberapa penting posisi Deputi Penindakan KPK? Dilansir dari laman kpk.go.id, Deputi Penindakan mempunyai mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Fungsinya melakukan perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain; Pelaksanaan penyelidikan dugaan TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain; Pelaksanaan penyidikan perkara TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;

Pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim & putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara TPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara TPK; Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumberdaya dan dukungan operasional di lingkungan Deputi Bidang Penindakan; Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain.

Deputi Penindakan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Deputi Bidang Penindakan membawahi Direktorat Penyelidikan; Direktorat Penyidikan; Direktorat Penuntutan; Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi; dan Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.

Karena sentralnya posisi Deputi Penindakan, maka dari itu dibutuhkan orang yang luar biasa. “Kami membutuhkan orang yang luar biasa untuk posisi Deputi Penindakan. Posisi yang cukup sentral sebagai tugas utama dari KPK,” demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Sejauh ini KPK telah menerima sejumlah nama yang dikirimkan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, untuk mengikuti proses seleksi. Setidaknya ada 13 anggota dari Polri dan Kejaksaan untuk menempati posisi Direktur Penyidikan (Dirdik) dan Deputi Penindakan KPK. Dari 13 orang tersebut, rinciannya Polri mengirimkan enam orang, di mana masing-masing tiga orang untuk posisi calon Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan KPK. Sedangkan sisa tujuh orang lainnya, berasal dari Kejaksaan untuk posisi Deputi Penindakan KPK.

Yang menarik pernyataan Wakapolri Komjen Syafruddin di PTIK, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/3/2018). Dia sebelumnya menyebut ada tiga nama Polri berpangkat jenderal yang dikirimkan untuk mengikuti open bidding atau lelang jabatan Deputi Penindakan KPK. Ada alasan kuat mengapa Polri mengajukan tiga nama jenderalnya untuk mengikuti lelang jabatan di KPK. Kata Syafruddin, ketiganya ahli di bidang investigasi. Mereka juga lulusan Federal Bureau of Investigation (FBI). Selain lulusan FBI dan ahli investigasi, ketiganya juga mahir dalam money laundry dan pemberantasan korupsi.

Sebut Syafruddin, tiga nama tersebut salah satunya yakni Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Firli. Sementara dua jenderal lagi tidak diungkapkan secara gamblang. “Satu lagi Kepala Biro di Bareskrim, satu lagi salah satu pejabat Polri (yang ditugaskan) di luar institusi Polri, yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ujarnya.

Sementara dari pihak kejaksaan, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengirim 7 nama jaksa untuk mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK. Prasetyo berani menjamin nama-nama yang dikirim merupakan sosok profesional dan memenuhi kualifikasi.

“Kita sudah berikan, mereka adalah jaksa-jaksa yang berpengalaman jadi Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi). Berkompeten, siapa pun yang kita kirim ke sana itu sudah kita jamin profesionalitasnya,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Adapun 7 nama yang dikirim, sebut Prasetyo, merupakan orang yang memiliki pengalaman menangani proses hukum dan berintegritas. Sejauh ini pihak kejaksaan mengklaim memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan Deputi Penindakan itu karena dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penunutan, dan melakukan upaya hukum.

“Karena di penindakan itu menurut saya bukan hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan, tapi juga harus mengendalikan dan memahami masalah penuntutan eksekusi dan upaya hukum, jaksa memiliki kualifikasi seperti itu. Jaksa bisa menyelidiki, menyidik, menuntut, mengeksekusi, dan bisa mengajukan upaya hukum, jadi kami sangat lengkap, seluruh tahapan proses hukum jaksa menguasai, jaksa punya kualifikasi seperti ini,” sebutnya.

Conflict of Interest Polri versus Kejaksaan

Proses seleksi nantinya akan berjalan objektif dan terbuka. Juga, sudah dipastikan konsultan yang akan menangani proses seleksi. Sejumlah tahapan seleksi nantinya dilakukan oleh pihak eksternal. Pemilihan konsultan yang melakukan seleksi pun dilakukan berdasarkan proses lelang.

Selama ini proses lelang sesuai prosedur penerimaan yang dilakukan KPK. Posisi Deputi Penindakan KPK kerap berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Sebelum Irjen Heru, Deputi Penindakan KPK diisi oleh Warih Sadono yang sekarang menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung.

Kata Ketua KPK Agus Rahardjo, adalah hal yang biasa posisi Deputi Penindakan silih berganti dari Kejaksaan maupun Polri. “Kalau tidak dari polisi ya dari jaksa, ganti-gantian saja. Nanti kita undang kejaksaan, kita undang kepolisian kemudian kita lihat nanti,” seru Agus.

Meski dalam penunjukan posisi Deputi Penindakan terkesan ada ‘pertarungan’ antara Polri dan Kejaksaan, namun KPK memastikan proses lelang sesuai prosedur penerimaan yang dilakukan KPK. Kriteria yang dicari KPK paling tidak sama dengan Irjen Heru atau Warih Sadono, harus benar-benar profesional. Jadi, tidak punya kepentingan, tidak ada conflict of interest, apalagi bersangkutan dengan asal lembaga.

Seluruh calon baik dari Polri maupun Kejaksaan, tetap diseleksi dengan standardisasi dan proses yang sama. Sejumlah tahapan seleksi harus dilalui para calon Deputi Penindakan, antara lain tes potensi, tes bahasa, assessment kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara dengan Pimpinan KPK, termasuk juga pengecekan latar belakang.

Nah, proses background check ini sangat penting dilakukan untuk memastikan calon pejabat tersebut memang memiliki latar belakang yang tepat. Hal ini sekaligus melihat faktor-faktor yang memiliki risiko integritas ke depan saat bertugas. Karena ada adagium, bahwa bekerja di lembaga antikorupsi haruslah whiter than white. Dengan proses seleksi ini, siapa pun yang terpilih nanti sekiranya dapat bekerja maksimal dan menunjukkan sikap klir tentang antikorupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here