Deradikalisasi, Kerja Bersama yang Belum Terpadu

0
64
Kepala BNPT Suhardi Alius dan Rais Aam PBNU K.H. Ma'ruf Amin dalam workshop Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya, di Jakarta akhir Maret lalu. Foto: Antara

Nusantara.news, Surabaya – Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengutarakan rencana memasukkan program deradikalisasi di 27 kementerian dan lembaga negara yang ada. Hal ini dilakukan karena menurut dia, tidak ada jaminan pegawai maupun apaatur negara terbebas dari ajaran kekerasan itu.

Selain itu, Suhardi menyebut bahwa program deradikalisasi juga akan lebih diintensifkan kepada seluruh narapidana terorisme dengan menyediakan di sebuah tempat khusus yang akan ditunjuk oleh Menko Polhukam. “Ini sebagaimana diinstruksikan oleh menkopolhukam, jadi nanti ada tempat khusus bagi para napi teroris untuk menjalani program deradikalisasi,” jelas dia.

Sepanjang 2016-2017 saja, data BNPT menyebutkan setidaknya sudah terjadi sembilan ancaman teror yang berhasil dicegah. Fakta ini jadi bukti bahwa Indonesia mampu menangani masalah terorisme. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamidin bahkan menyebut, keberhasilan itu diakui serta diapresiasi dunia. Fakta ini bisa dibandingkan dengan serangan bom di Gereja Kristen Koptik di Mesir dan serangan menggunakan truk di Stockholm, Swedia di pekan yang sama ketika teror Tuban terjadi.

Artinya, kata mantan Kabareskrim Polri itu, secara kuantitas dan kualitas pencegahan terorisme Indonesia cukup mumpuni. Termasuk melalui dunia maya. Menurut dia, BNPT merasa perlu melakukan pencegahan dan kontraradikalisasi di dunia maya dengan melibatkan banyak kalangan. Menurut Hamidin propaganda di dunia maya bisa membalik fakta dan mengubah pemahaman orang tentang peristiwa sebenarnya.

Ia mengatakan penangkapan terduga teroris di Lamongan dan pelumpuhan enam terduga teroris di Tuban setelah sebelumnya dilakukan pengepungan selama lima jam oleh Densus 88 bisa jadi lain cerita apabila bocor dan diputarbalikkan faktanya di dunia maya. “Bila apa yang terjadi itu tersebar di dunia maya dan orang mempercayai (fakta yang telah diputarbalikkan) itu maka yang terjadi kemudian polisi dianggap melanggar HAM,” kata Hamidin.

Namun persoalan sinergitas antarlembaga terkadang justru menimbulkan kesulitan tersendiri. Kekhawatiran ini sempat dilontarkan pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH Salahudin Wahid. “Mereka tidak kembali ke tengah masyarakat dari titik nol, tapi dari titik minus. Karena itu, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

Menurut ulama yang akrab dipanggil Gus Sholah tersebut, program pembinaan para narapidana (napi) menjelang masa bebas yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan juga tidak padu dengan langkah kepolisian. “Saat narapidana menjalani asimilasi dan cuti menjelang bebas, BNPT masih melakukan monitoring secara terbuka, sehingga mengganggu para napi,” tandasnya.

Gus Sholah menyebut, untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan sinkronisasi dan memadukan langkah aparat yang terkait dengan penanganan terorisme. Hal yang sama juga dilakukan untuk penanganan mantan kombatan (penduduk yang secara aktif ikut serta dalam suatu petempuran) yang ingin kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

Radikalisme memang perlu dibendung karena gerakan dan pemikiran individu maupun
kelompok yang berorientasi pada aktivitas radikal, seperti yang mengarah pada kekerasan, peperangan dan teror, yang sangat berbahaya bagi umat manusia.

Kendati demikian, pengertian ini dibedakan dengan istilah kontraradikalisasi, karena sifatnya yang ingin memperluas bidang garapan, termasuk mencegah timbulnya radikalisasi di kalangan kaum muda yang rentan terjaring sebagai anggota gerakan radikal

Namun yang perlu diperjelas, siapa yang dimaksud dengan radikalis ini? Apa pula yang dimaksud dengan radikalisme Islam? Dalam konteks Islam, deradikalisasi ini sangat berhubungan doktrin fundamental yang dianut oleh pemeluknya, bahkan menjadi ideologi
yang berdiri kokoh.

Pengertian yang dapat digarisbawahi di sini adalah bahwa, radikalisme Islam memiliki doktrin dan ajaran, yang dianggap sebagai keyakinan atau bagian ketentuan yang harus dipenuhi sebagai hamba yang beriman. Dengan berlandaskan pada doktrin keselamatan dan teologi yang mereka yakini, mereka berusaha memperjuangkannya dalam seluruh aspek kehidupan, sekalipun bersifat dehumanistik.

Iman, tauhid dan akidah yang harus diperjuangkan adalah, melawan segala musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir. Dengan menimbang pengertian ini, seharusnya deradikalisasi jadi upaya menghilangkan dimensi radikal di dalam doktrin dan keyakinan mereka. Konsekuensinya, program deradikalisasi terhadap pelaku teror jauh lebih berat. Apalagi jika masih menganggap pahamnya merupakan kewajiban agama.

Sekarang, bagaimana caranya untuk membuat supaya menghilangkan segala bentuk dan
doktrin radikalisme, sekaligus tanpa meninggalkan iman mereka? Untuk meredam radikalisme yang dimiliki, bisa melalui pemenuhan kebutuhan, sebelum penderitaan yang mereka rasakan sebelumnya. Keinginannya harus didengarkan, kesejahteraannya harus
dijamin, segala hak-hak kemanusiaan dan keadilan sosial harus diwujudkan.

Di samping itu, menghidupkan kembali nilai-nilai hidup di masing-masing tempat kita berasal dan berpijak, juga merupakan pelajaran penting mengenai deradikalisasi. Seiring
dengan ini semua, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan keadilan,
serta jaminan kesejahteraan, keamanan dan demokrasi, juga menjadi kunci sukses
deradikalisasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here