Desperindag Jember Tunggak Pembayaran 60 Kontraktor

0
107

Nusantara.news, Surabaya – Dalam era pengelolaan pemerintah berbasis public privat partnership sekarang ini, kehadiran mitra investor menjadi hal yang mutlak dibutuhkan. Kontraktor  menjadi motor penggerak dalam berbagai proyek pemerintah. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika pemerintah belum bayar hasil kerja kontraktor?

Kasus kerjasama Desperindag Jember dengan kontraktor menjadi contoh buruk dalam hal ini. Sekitar 60 kontraktor belum dibayar oleh Desperindag atas pengadaan barang dan hibah. Dari total Rp14,5 miliar yang terbagi dalam 93 paket pengadaan barang, baru sekitar Rp4,5 miliar untuk 33 paket pengadaan barang. Jadi, masih terdapat sekitar 60 paket pengadaan barang dengan total Rp 10 miliar yang belum dibayarkan.

Purnomo, salah seorang kontraktor di Jember, Minggu (22/1/2017) menyatakan,   tidak tahu alasan dinas belum mencairkan dana. Padahal dia bersama rekan-rekanya sudah menyelesaikan pekerjaanya. Bahkan ketika diperiksa pejabat pembuat komtimen (PPK), seluruh barang telah disediakan oleh kontraktor.

Berbagai mekanisme komunikasi telah dilakukan oleh Purnomo agar anggaran pengadaan barang segera dicairkan. Salah satunya dengan mengadu kepada pihak DPRD Jember. Akan tetapi, hanya sebagian dana saja yang dicairkan.

Kabid Perindustrian Disperindag Jember Nanis Prihatin mengatakan, total sekitar Rp10 miliar belum dibayarkan kepada kontraktor. “Saya tidak berwenang untuk menjelaskan kenapa puluhan proyek itu belum dibayarkan”. Sebab, sebenanrnya proses administrasi dan pekerjaan sudah diselesaikan oleh para kontraktor,” katanya di Jember, Minggu  (22/1/2017).

Ada kesan persoalan ini ditutup-tutupi oleh Desperindag. Data temuan dari inspektorat Pemkab Jember memperlihatkan, masih ada permasalahan terkait pengerjaan pengadaan barang yang tidak sesuai, sehingga dana belum dicairkan.

Akan tetapi, Nanis menjelaskan, sebenarnya bukan bermasalah, tetapi semua sudah ada saat diperiksa oleh PPHP saat penyerahan hasil pengadaan. Akan tetapi karena lamanya waktu pembayaran, sehingga ada alat ataupun barang yang diambil lagi oleh toko.

Dalam kasus ini, nampak ketidaksinkronan antara hasil  dari inspektorat Pemkab Jember, pernyataan Desperindag dan sikap dari kontraktor.

Demi kepentingan publik harus ada transparansi terkait kondisi  proyek pengadaan ini. Harus ada lembaga di jajaran pemerintahan Jember yang berani bersikap terbuka demi penyelesaian persoalan. Proyek pengadaan barang dijalankan untuk meningkatkan peforma birokrasi bukan untuk arena perdebatan hanya untuk menutupi kesalahan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here