Detektif Swasta Korupsi

0
92

UNTUK merangsang masyarakat melaporkan adanya tindak pidana korupsi, pemerintah mengimingi-imingi dengan imbalan uang ratusan juta. Itu yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan 17 September kemarin.

Di PP itu dijelaskan, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu masyarakat diberikan hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi. Masyarakat yang mencari informasi itu berhak pula memperoleh pelayanan dalam pencariannya dari badan publik atau swasta.

Selain itu, ada pula hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum,  dan hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

Dengan serangkaian hak itu, masyarakat dapat menjadi “detektif swasta” dalam investigasi kasus korupsi. Namun tentu saja, informasi dari masyarakat itu tidak berkekuatan hukum. Tapi, setidaknya, kalau ini terwujud dengan seharusnya, pemberantasan korupsi pasti akan lebih massif. Sebab, sekarang saja, ada berbagai LSM yang bergerak di bidang ini dan mempunyai banyak informasi akurat.

Tetapi “investigator partikelir” ini bisa jadi tidak berarti apa-apa, jika PP di atas tidak diletakkan dalam perspektif membangun sistem antikorupsi. Sebab, kalau diikuti alurnya, laporan dari masyarakat itu akan masuk ke penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. Penyidiklah yang akan menilai, apakah laporan itu bisa ditindak-lanjuti atau diabaikan. Sekarang saja, berapa banyak kasus yang terpendam di tangan penegak hukum. Teriakan Amien Rais ketika diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet kemarin, bahwa ada kasus yang lama mengendap di KPK, adalah salah satu contoh.

Kalau proses di ketiga lembaga ini mulus, peran mereka dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, hanya berperan sampai tahap penuntutan. Puncak proses itu adalah pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi, sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Sekarang coba simak kinerja lembaga peradilan yang memutus perkara korupsi ini. Jika merujuk pada hasil penelitian ICW bahwa sepanjang 2016, vonis rata-rata terhadap pelaku korupsi hanya 26 bulan penjara. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.

Pengadilan tipikor ini kerap luput dari setiap pembahasan mengenai pemberantasan korupsi, karena seluruh mata tertuju kepada KPK. Padahal seluruh hasil kerja KPK bisa tidak ada artinya, jika hakim tipikor tidak memutus perkara dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat itulah yang kurang terlihat. Itu sebabnya banyak terdakwa korupsi yang divonis bebas. Atau kalaupun dijatuhi hukuman pidana, vonisnya rata-rata tak jauh di atas pidana penjara minimal. Bahkan sejumlah hakim tipikor ditangkap karena disuap koruptor.

Lembaga lain yang juga luput dari perhatian adalah lembaga pemasyarakatan (lapas). Perlu evaluasi menyeluruh terhadap lapas apakah sudah berjalan paralel dengan semangat pemberantasan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum, lapas khusus koruptor tidak “seseram” lapas umum.

Tertangkapnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 21 Juli 2018 kemarin, hanyalah titik puncak dari cerita panjang tentang aneka penyimpangan di lapas khusus narapidana korupsi itu. Sudah sejak lama menjadi rahasia umum, sebagian tahanan di sana menikmati fasilitas mewah yang tak sepantasnya dirasakan orang-orang yang menjalani hukuman pidana. Di kamar-kamar mereka terdapat fasilitas layaknya hotel berbintang. Belum lagi, fasilitas seperti cuti berobat atau cuti mengunjungi keluarga yang bisa diperoleh kapan saja. Semua itu tentunya ada tarifnya yang mesti dibayarkan terpidana kepada penguasa lapas.

Artinya, pemasyarakatan napi korupsi di lapas khusus korupsi gagal mencapai tujuan pemasyarakatan yang digariskan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU itu dikatakan, salah satu tujuan pemasyarakatan adalah agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Nah, informasi dari masyarakat tentang adanya korupsi tadi akan bermuara pada “lingkaran setan” seperti ini. Penyidik tindak pidana korupsi, hakim tipikor dan petugas lapas khusus korupsi adalah segitiga penegakan hukum yang integritasnya mesti seimbang.  Semuanya harus mempunyai sudut pandang yang sama bahwa korupsi sebagai musuh negara yang harus dihadapi dengan perspektif kedaruratan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here