Detik-Detik Maladewa Bakal Dicaplok Oleh China

0
121
Presiden Maladewa Abdulla Yameen Abdul Gayoom saat berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping, menandai kerjasama ekonomi kedua negara.

Nusantara.news, Jakarta – Malang benar nasib warga Maladewa, pada 2019 diprediksi surga wisata itu akan dikuasai China. Apa pasal? Apalagi kalau bukan diplomasi jebakan utang? Drama lilitan utang China tinggal menunggu beberapa bulan ke depan akan mencaplok surga wisata Maladewa. Bagaimana ceritanya?

Ilustrasi itu bukan gosip, bukan pula hoax. Pernyataan itu disampaikan secara resmi oleh mantan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed. Kisah pencaplokan Maladewa oleh China ini adalah kisah kedua, setelah Jibouti di Afrika Timur yang telah lebih dulu dikuasai oleh China.

“Utang besar-besaran dengan bunga tinggi memaksa Maladewa menyerahkan wilayah ke China pada awal 2019,” demikian ungkap Mohamed Nasheed.

Nasheed mengaku Maladewa tidak dapat membayar hutang sebesar US$1,5 miliar  sampai US$2 miliar ke China.

Dia berargumen bahwa negara Samudera Hindia, yang dikenal sebagai tempat tujuan wisata, berpenghasilan kurang dari US$100 juta  per bulan berupa pendapatan pemerintah dari sektor pariwisata.

Pada Januari 2019, menurut Nasheed, kewajiban Maladewa membayar hutang ke China menyumbang hampir 80% dari hutang luar negeri Maladewa. Sebagian besar uang masuk ke infrastruktur, termasuk jalan, jembatan dan bandara, sangat mirip dengan yang terjadi di Indonesia.

“China mengambil alih tanpa perlu menembakkan sebutir peluru. China telah menguasai lebih banyak lahan daripada perusahaan India Timur pada puncak abad ke-19,” kata Nasheed.

Begitu pelabuhan dibangun di pulau-pulau, urai Nasheed, infrastruktur komersial ini bisa dengan mudah menjadi aset militer. Konversi semacam itu sangat sederhana, merujuk ke pangkalan angkatan laut China yang didirikan di negara bagian Jibouti, Afrika Timur, Agustus lalu, instalasi militer pertamanya di luar negeri.

“Tapi ini adalah proyek kesombongan,” kritik Nasheed.”Jalan tidak ke mana-mana, bandara yang (akan mangkrak) kosong,” ujarnya.

Sebagian besar utang masuk ke infrastruktur, termasuk jalan, jembatan dan bandara.
Sementara itu, lanjut Nasheed, utang Maladewa dibebani bunga tinggi. Menurutnya, Maladewa harus mulai melakukan pembayaran atas utangnya pada tahun 2019 atau 2020.

“Jika Maladewa jatuh, China akan ‘menuntut keadilan’ dari pemilik berbagai pulau dan operator infrastruktur, dan Beijing kemudian akan bebas memegang tanah itu,” katanya.

Tentu saja pernyataan Nasheed soal utang Maladewa ke China telah menimbulkan gejolak politik nasional Maladewa. Karena pernyataan itu menimbulkan sikap tidak simpatik Pemerintah China kepada Maladewa.

Pernyataan Nasheed ini kemudian ditengarai sebagai tindakan oposisi terhadap Presiden Maladewa yang baru, yakni Abdulla Yameen Abdul Gayoom. Pemerintah Yameen didukung penuh oleh Chiina, dan telah menindak oposisi politik beberapa tahun terakhir. Termasuk manahan Nasheed.

Namun pada 1 Februari 2018, Mahkamah Agung Maladewa membebaskan Nasheed dan memerintahkan pembebasan dan pemulihan anggota parlemen oposisi.

Namun pemerintah menanggapi dengan menyatakan keadaan darurat dan melemparkan dua hakim tersebut ke penjara. Pemerintah juga telah mengirim utusan ke China dan tempat lain untuk mendapatkan dukungan internasional.

Nasheed pada 6 Februari 2018 mendesak India untuk mengirim seorang utusan yang didukung militer untuk menyelesaikan krisis tersebut. New Delhi telah merespon dengan meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di perairan internasional sekitar satu jam dari ibukota Maladewa, Male, namun telah menghindar dari langkah-langkah yang lebih kuat.

Meskipun mantan presiden tersebut mengatakan bahwa dia akan meninggalkan strategi militer kepada “profesional,” dia berkeras bahwa Maladewa membutuhkan “bantuan”.

“Kita perlu membebaskan hakim,” katanya. “Kami membutuhkan pemerintah untuk mematuhi keputusan pengadilan.”

China membantah

Tentu saja tudingan mantan Presiden Maladewa ini membuat Pemerintah China geram dan panas telinga.  Pemerintah China dengan tegas membantah tuduhan bahwa Beijing akan mengambil alih wilayah Maladewa karena negara itu tidak bisa membayar utang.

Tuduhan ini muncul di tengah krisis politik di negara kepulauan di Samudra Hindia. Nasheed yang berada di pengasingan mengisyaratkan diri meminta bantuan India untuk membantu memecahkan krisis di negaranya.

“Baru-baru ini, mantan Presiden Maladewa Nasheed membuat banyak komentar salah di media India. Dia mengarahkan jari pada kerja sama praktis antara China dan Maladewa dan menuduh bahwa China terlibat dalam apa yang disebut perebutan tanah di pulau-pulau Maladewa, yang merongrong keamanan Wilayah Samudra Hindia,” kata juru bicara Kedutaan Besar China di India, Ji Rong, dalam sebuah pernyataan.

”Tuduhan ini tampaknya tidak berdasar tanpa memperhatikan fakta,” lanjut Ji Rong, seperti dikutip NDTV.

Ji Rong, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, atas dasar saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, China dan Maladewa telah bekerja sama dalam proyek infrastruktur dan penghidupan. Dan langkah-langkah ini telah disambut secara luas oleh warga Maladewa.

”Sebenarnya, ketika Nasheed menjabat Presiden, China dan Maladewa telah meluncurkan proyek kerja sama yang relevan. Tuduhan yang disengketakan oleh Nasheed tampaknya dimaksudkan untuk melayani tujuan politik tertentu,” imbuh pernyataan Ri Jong.

Tentu saja kekhawatiran Nasheed yang dihadiahi penjara oleh Yameen, lebih merefleksikan kekhawatiran seluruh warga Maladewa. Kekhawatiran seperti apa? Yakni kekhawatiran ketidaksanggupan melunasi utang karena dibebani bunga yang tinggi.

Apalagi pengalaman Jibouti, yang dilanjutkan oleh Zimbabwe sehingga harus mengganti mata uangnya menjadi yuan karena gagal membayar utang, lalu Etiopia yang menjadi negara gagal, serta Angola.

China sendiri diketahui sudah menggelontorkan utang sebesar US$60 miliar kepada negara-negara di Eropa, atau ekuvalen Rp891,36 triliun. Itu sebabnya Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menuding diplomasi jebakan utang China kepada negara-negara di Afrika harus dihentikan karena merugikan negara-negara yang di pinjamkan.

China melakukan kolonialisasi atau bahkan agresi atas nama investasi. Itu sebabnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad begitu memimpin kembali Malaysia, menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai China senilai Rp289 triliun.

Tidak cukupkah jebakan diplomasi utang China yang berujung pada invasi di sejumlah negara di Afrika? Apakah Indonesia akan mengalami hal yang sama, atau justru lebih buruk? Wallahu a’lam![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here