Dewan Ajak Masyarakat Surabaya Awasi Pungutan Pajak

0
152

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berharap, masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pungutan dan penyetoran pajak hotel dan restauran. Hal ini penting guna terbangunnya tata kelola pemungutan pajak yang lebih baik.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan bahwa partisipasi ini dilakukan dalam upaya memaksimalkan perolehan pajak hotel dan restauran yang akan digelar serentak secara online.

“Saya kira partisipasi masyarakat ikut mengawasi ini sangat penting. Karena itu, masyarakat perlu mendapat reward karena sudah peduli dengan pungutan pajak,” kata Baktiono, Kamis (9/2/2017) kepada wartawan di Surabaya.

Masih menurut Baktiono, hal ini dilakukan seiring banyaknnya penunggak pajak. Sehingga dengan sistem ini masyarakat bisa mengawasi secara langsung, terutama untuk memastikan apakah proses pembayaran berjalan dengan baik atau tidak. Dengan partisipasi, masyarakat dapat melihat secara langsung dengan cara melakukan pengecekan.

Masyarakat yang menginap di hotel dan makan di restoran atau rumah makan akan mendapat nomor bill atau barcode saat membayar tagihannya. Melalui nomor bill, yang bersangkutan bisa mengeceknya secara online ke website yang disediakan Pemkot Surabaya.

“Kalau pajak yang dititipkan belum disetorkan wajib pajak ke DPPK, maka akan ketahuan. Warga yang melaporkan kecurangan ini akan mendapatkan reward atau penghargaan dari Pemkot Surabaya,” jelas Baktiono.

Apa reward yang dijanjikan Pemkot Surabaya? Baktiono menjelaskan apabila ada masyarakat yang menemukan kejanggalan tersebut maka biaya menginap di hotel atau makan di restoran akan diganti sesuai dengan besarnya tagihan.

Sebaliknya, wajib pajak akan dikenai punishment berupa denda sampai 10 persen jika tidak membayarkan pajaknya ke Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya sampai 7 hari kerja.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan bahwa saat ini pajak online sudah dirampungkan pada tahun lalu. Sekarang, raperda inisiatif dewan ini tinggal pengesahannya saja melalui rapat paripurna.

“Selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hotel dan restauran menguap 90% karena DPPK menggunakan sistem lama. Maklum, selama ini para wajib pajak hotel dan restoran bisa menghitung pajak sendiri (MPS) atau biasa disebut self assesment,” urainya.

“Kalau menggunakan sistem lama akan memungkinkan terjadi kolusi dan nepotisme. Ini kurang baik dan perlu dilakukan perbaikan agar perolehan PAD Pajak Hotel dan Restoran bisa maksimal,” ucapnya.

Untuk mengoptimalkan penarikan pajak hotel dan restoran ini, lanjut Baktiono, DPPK sudah pernah  mengusulkan akan memasang alat bernama ipose atau tiping box. Alat ini akan mencatat setiap transaksi secara online sehingga mudah dipantau DPPK secara real time.

Surabaya sendiri termasuk ketinggalan soal penerapan alat ini. Sebab ipose atau tiping box ini sudah diterapkan di Kabupaten Badung, Semarang, Jakarta dan Batam.

Hanya, untuk penerapan alat ini kendalanya ada pada biaya pengadaannya. Sebab tiap unitnya mencapai Rp.10 juta. Padahal di Surabaya ada 4.750 obyek pajak baik hotel dan restoran.

Untuk menyiasatinya, ada rencana tidak semua wajib pajak dipasangi alat itu. Sementara akan dipasang di 100 tempat wajib pajak. Sisanya tetap dilakukan seperti sebelumnya, tetapi melibatkan masyarakat untuk pengawasan.

“Saya yakin jika alat ini dipasang di semua wajib pajak hotel dan restoran, maka akan ada kenaikan pajak hotel dan restoran sampai 4 kali lipat dari yang ada sekarang ini,” ujarnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here