Dewan Minta Pemprov Jatim Kawal Harga Cabai di Pasaran

0
109

Nusantara.news, Surabaya – Komisi B DPRD Jawa Timur menuding ada permainan kartel yang berakibat melambungnya harga cabai di pasaran. Pasalnya, ketika pihaknya melakukan kunjungan ke petani cabe stok yang ada sangat mencukupi, dan harganya Rp20 ribu/kg. Namun ketika di pasaran harganya mencapai Rp150 ribu/kg.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana mengaku geregetan. Untuk itu, kata Yusuf, Pemprov Jatim harus terus mengawal harga mulai dari tingkat petani hingga masuk di pasaran, agar tidak terjadi permainan harga yang membuat pedagang resah.

“Disadari atau tidak, upaya kartel agar kran impor dibuka, menggunakan modus seperti saat ini.  Modus itu sering terjadi di beberapa bahan makanan, diantaranya beras, gula dan kedelai,” jelasnya Rabu (1/3/2017).

Untuk diketahui bahwa saat ini beredar cabai impor asal Cina, India dan Korea yang memasuki pasar  Jawa Timur, terutama di Kota Blitar. Harga bahan dapur ini cukup bervariasi dan tergolong murah, sekitar Rp60 ribu/kg.

“Pedagang sendiri merasa dibantu dengan adanya cabai impor tersebut. Maklum, di pasaran mencapai Rp150 ribu/kg sampai dengan Rp180/kg nya,” tambahnya Politisi asal PKS ini.

Yusuf juga berharap agar Pemprov Jatim bergerak cepat untuk mengatasi mahalnya harga cabai. Menurutnya, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah selain pengawasan yang melibatkan Disperindag Jatim juga ada upaya untuk memberikan intervensi berupa ongkos angkut.

Dengan bantuan ongkos angkut dapat dipastikan harga cabai di pasaran tidak sampai Rp100 ribu/kg. Selain itu, kebijakan Gubernur Jatim tetap menolak agar tidak ada bongkar muat terhadap komoditi ekspor hasil tanaman pertanian tetap diberlakukan saat ini.

“Dengan begitu petani lombok tidak merasa dirugikan, karena dengan naiknya harga lombok tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penghasilan petani lombok,” lanjutnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi mengaku, hingga kini belum ditemukan benang merah terkait meroketnya harga lombok di pasaran yang saat ini telah menembus harga Rp180 ribu/kg. Karenanya perlu dipastikan apakah berita soal lombok impor beredar di Blitar itu memang ada, apa hanya sekedar hoax.

“Tapi yang pasti kami akan segera bertindak jika telah ditemukan benang merahnya. Tapi saya menengarai tingginya harga lombok adalah ulah kartel,” tegas politisi PAN ini.

Sementara itu Politisi asal PPP yang juga merupakan anggota komisi B DPRD Jatim H Rofik menillai bahwa belum tuntasnya tata niaga soal komoditi cabai di Jatim dikarenakan Pemrov Jatim kurang begitu masuk ke dalam soal untuk terus memonitoring harga dari petani ke pasar.

“Pemprov Jatim terutama Dinas Pertanian Jatim  dan Disperindag Jatim belum bisa mengatur dan membenahi sistem tata niaga pertanian sampai saat ini. Ini bukti bahwa sampai saat ini harga cabai bukannya turun tapi terus melambung,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh politisi yang yang berlatar belakang seorang petani ini bahwa selama ini sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus, karena masih banyaknya carut marut pada sistem dan tata kelolanya. Untuk itu sebagai wakil  rakyat yang duduk di Gedung DPRD Jatim dirinya meminta kepada para dinas terkait untuk duduk bersama membahasa komoditi pertanian, terutama cabai.

“Saya minta Dinas Pertanian Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, para petani dan para tengkulak atau pedagang bersama Komisi B DPRD Jatim untuk duduk bersama dalam forum hearing membahas tata niaga lombok yang terus merangkak naik di pasaran,” terang Rofik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here