DHE Bocor, Hambat Pertumbuhan Ekonomi

1
84
Menko Perekonomian Darmin Nasution didesak untuk membatalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 karena membuka asing masuk hingga 100% pada 25 bidang usaha.

Nusantara.news, Jakarta – Teka-teka mengapa pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Jokowi stagnasi di level 5% plus minus 1%, salah satunya karena devisa hasil ekspor (DHE) masih tertahan di luar negeri. Adakah siasat jitu pemerintah yang bisa membawa DHE kembali ke tanah air.

Sejumlah DHE yang masih ngendon di Singapura, Hong Kong, Makau, dan beberapa negara safe haven area lainnya. Dengan tidak kembalinya sebagian DHE menimbulkan tekanan terhadap rupiah, pada gilirannya menekan pertumbuhan ekonomi.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan DHE yang tidak kembali ini menyebabkan rendahnya angka tabungan (national savings) dan membuat Indonesia selalu memerlukan modal asing untuk investasi.

“Kalau kita mengekspor itu akan menjadi semacam tambahan tenaga untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, tapi kalau devisanya tidak jadi masuk tidak akan menambah tenaga (pertumbuhan ekonomi). Dalam bahasa teknis ekonomi itu bocor,” demikian Darmin.

Saat ini DHE yang kembali ke dalam negeri sekitar 80%, sisanya tetap berada di luar negeri. Dari 80% yang masuk ke dalam negeri, yang ditukarkan ke rupiah hanya 15%.  Adapun sisanya digunakan sebagai tabungan valas, deposito, dan giro, yang akhirnya mengurangi dampak dorongan DHE ke pertumbuhan.

“Meskipun tidak sama dengan yang masuk tadi, karena lama-lama dia tukar. Tapi biasanya lama. Kalau dua tahun baru dia tukar, itu berarti dua tahun lagi dampaknya (terhadap pertumbuhan ekonomi),” Darmin menjelaskan.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta hasil ekspor dan impor. Maka, empat aspek tersebut yang sangat berpengaruh untuk mendorong pertumbuhan.

Konversi dolar AS ke dalam rupiah disebut akan meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang semakin besar akan membuat nilai tukar rupiah menguat dan membuat daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi.

Rumusnya sederhana, kalau masyarakat dan pemerintah melakukan konsumsi, ini merupakan tenaga untuk melahirkan pertumbuhan. Investasi pun demikian, sementara kalau ekspor juga tenaga untuk menambah pertumbuhan.

Langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi yaitu mendongkrak pembangunan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah pariwisata.

Sebab, pertumbuhan pariwisata mancanegara akan meningkatkan cadangan devisa secara langsung.

Selain itu, menurut Darmin, penerapan biodiesel B20 yang tengah digenjot selama ini juga bisa menjadi motor penggerak guna menghemat devisa. Pemerintah menyatakan dengan implementasi B20, impor minyak bakal berkurang signifikan sehingga devisa bisa dihemat hingga US$5,5 miliar per tahun.

Di sisi lain, kepemilikan asing di pasar obligasi pemerintah mencapai 39%-40% sedangkan di pasar modal mencapai 45%-50%. Porsi ini lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Penguasaan investor asing di pasar saham Malaysia misalnya, hanya sekitar 12%-14%.

Itu sebabnya setiap kali ada guncangan, kalau satu pekan kita tegar. Kalau berbulan-bulan, kita mulai repot karena terlalu banyak asingnya. Namun, di tengah berbagai tantangan itu, Menko Perekonomian tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan berada di kisaran 5,2%-5,3%.

Simpan di Indonesia

Itu sebabnya pemerintah mengimbau agar eksportir menyimpan DHE di Indonesia guna memperbaiki defisit transaksi berjalan yang tengah terjadi. Gubernur BI memprediksi defisit transaksi berjalan pada 2018 bisa mencapai US$25 miliar.

Darmin mengakui pemerintah tidak dapat memaksa pengusaha menyimpan DHE di Indonesia apalagi menentukan masa penyimpanan minimum (minimum holding period). Pasalnya, hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.

Itu sebabnya Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan dengan 40 pengusaha dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus mengimbau agar devisa yang mereka hasilkan disimpan di Indonesia.

Darmin pun menyatakan pemerintah belum menyiapkan insentif tambahan khusus guna mengiming-imingi pengusaha menyimpan DHE di Indonesia. Adapun upaya menarik DHE ke dalam negeri bukan suatu hal yang baru. Pada 2015, pemerintah bahkan telah menurunkan pajak DHE yang disimpan ke bank nasional dari semula 20%.

Jika eksportir menyimpan DHE berdenominasi dolar AS selama sebulan di bank nasional, maka dikenakan tarif 10%. Jika disimpan selama 3 bulan maka tarifnya 7,5%, sedangkan untuk penyimpanan 6 bulan sebesar 2,5%. Adapun penyimpanan di atas enam bulan, tarifnya bahkan 0%.

Sementara itu, untuk yang berdenominasi rupiah, tarifnya akan berbeda. Untuk DHE yang disimpan selama sebulan, tarifnya 7,5%.  Untuk jangka waktu 3 bulan sebesar 5%, sedangkan untuk waktu 6 bulan dan lebih maka tarifnya 0%.

Pemerintah menilai kebijakan BI terkait swap atau barter valas menjadi salah satu cara efektif membuat eksportir menukar valasnya ke rupiah.

Instrumen swap

Darmin mengungkapkan guna meyakinkan pengekspor menukarkan valasnya, BI tengah menyiapkan kebijakan swap yang lebih kompetitif. BI sedang finalisasi dan akan diumumkan pekan depan atau pekan berikutnya. Mekanismenya kalau eksportir  menukarkan devisanya ke rupiah dan saat mereka perlu devisa, karena (eksportir) tidak selalu butuh devisa lagi, mereka berusaha di Indonesia. Tapi mereka membutuhkan rupiah untuk membayar gaji karyawan dan melakukan transaksi.

Di sisi lain, BI tengah merumuskan kebijakan agar biaya swap dapat lebih murah. Saat ini biaya swap di BI sekitar 5% untuk jangka waktu satu bulan. Kemudian 6% untuk tenor enam bulan.

Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta asing (valas) melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

Misalnya ada eksportir A yang ingin melakukan swap dia menjual dolar AS dengan rupiah dalam jangka waktu satu bulan dengan nilai dolar yang sama saat ditransaksikan.

Darmin menjelaskan sebenarnya pengusaha tidak perlu khawatir BI menahan valas mereka saat bertransaksi swap karena pasti akan dikembalikan sesuai jangka waktunya.

Usaha BI tersebut mendukung upaya pemerintah yang ingin agar devisa hasil ekspor (DHE) dapat disimpan dalam negeri dan dikonversikan ke rupiah. Upaya ini guna meningkatkan cadangan devisa negara yang terus tergerus akibat operasi pasar penguatan rupiah.

Posisi cadangan devisa per Juni 2018 di level US$119,94 miliar, sementara saat awal tahun posisi cadangan devisa ada di US$131,98 miliar. Artinya, cadangan devisa sudah tergerus US$12,04 miliar.

Itu sebabnya, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan yang tegas terkait posisi DHE. Kalau sebelumnya tidak bisa memaksa, mungkin ke depan paling tidak menahan agar DHE mampir di bank-bank nasional devisa selama 3, 6, 9 atau 12 bulan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberi insentif untuk maksud tersebut berupa pengurangan pajak, bea masuk dan sejenisnya. Sehingga ada motivasi yang kuat buat eksportir untuk memarkir DHE di Indonesia.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberi sanksi tegas berupa peningkatan pajak, cukai dan sejenisnya, bagi para eksportir yang dengan sengaja dan tak mau memarkir DHE-nya di tanah air.

Pemerintah juga perlu memakai cara Singapura, Amerika, Inggris, Jerman dan  Turki tentang bagaimana mereka mengelola DHE.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here