Di Balik Jargon ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’

0
398

Nusantara.news, Jakarta – Tahun ini, HUT TNI ke-72 digelar di Cilegon, Banten (5/10/2017). Tema yang diangkat adalah “Bersama Rakyat TNI Kuat”. Tema ini menjadi simbol bahwa TNI bersumber dari rakyat, berbuat dan bertindak bersama rakyat. Karena itu, rakyat adalah center of gravity (pusat kekuatan) TNI.

Kemanunggalan TNI dengan rakyat memang bukan sekadar isapan jempol ataupun slogan, sebagaimana yang berlaku di kebanyakan instansi lain. Bagi TNI, rakyat bisa dikatakan segalanya. Hubungan emosional ini bisa ditengok dari sejarah terbentuknya tentara yang bahkan embrionya telah ada sebelum Republik ini berdiri: lahir dari raihm rakyat dan bersama-sama rakyat berjuang merebut kemerdekaan.

TNI pada mulanya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Namun sebelum menjadi TKR, cikal bakalnya dimulai dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 yang anggotanya terdiri dari tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL, laskar-laskar rakyat, dan lain sebagainya.

Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR. Namun nama TKR selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sebelum kemudian diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di masa Orde Baru, TNI berganti nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Pada saat reformasi, namanya dikembalikan lagi menjadi TNI.

Sebagai poros kekuatan tentara, penamaan lembaga TNI pada masa-masa awal memang tak lepas dari kata “rakyat”. Keterpautan tentara dengan rakyat yang terbangun amat panjang dalam sejarah bangsa, merupakan jatidiri TNI yang membedakan dengan militer dari negara-negara luar.

Juga perlu diingat, sikap Panglima Besar Jenderal Soedirman yang memutuskan untuk bergerilya, berada di tengah rakyat ketimbang memilih jalan diplomasi dengan penjajah, menjadi salah satu landasan ideologis yang paling kuat. Doktrin umum perang gerilya adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat. Tidak heran, di dalam ‘Delapan Wajib TNI’ yang menjadi pedoman prilaku setiap prajurit, rakyat ditempatkan pada posisi terhormat.

‘Delapam Wajib TNI’ itu adalah: Pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Ketiga, menjunjung tinggi kehormatan wanita. Keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Ketujuh, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Kedelapan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Itulah sebabnya, dalam beberapa kesempatan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, TNI tidak boleh melupakan dan menyakiti rakyat, harus selalu bersama-sama rakyat. Sejarah pun telah membuktikan bahwa TNI tidak pernah berjuang sendirian dalam perang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, menurut Gatot, TNI akan selalu berpihak pada rakyat dan netral dalam politik praktis.

Sementara dalam pidato yang sekaligus menutup rangkaian HUT ke-72 TNI, Jenderal Gatot menegaskan, politik TNI adalah politik negara. Sampai kapan pun TNI akan setia pada NKRI. Gatot juga menyebutkan, bagi TNI, kecintaan pada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah sendi utama, yang melekat erat pada setiap jiwa dan wajah prajurit.

“Pada saat yang sama, saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegaknya kesatuan Indonesia, yang di dalamnya terangkum ketaatan hukum, untuk kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun,” kata Panglima TNI.

Sempat Tergelincir dari Tentara Rakyat ke Tentara Politik

Di masa Orde Baru, doktrin perang gerilya ini sempat tergelincir ke dalam pemaknaan Dwifungsi ABRI. Dengan alasan yang darurat, yaitu memulai pembangunan secepatnya, militer dilihat sebagai satu-satunya alat negara yang paling siap, bukan birokrasi sipil. Di masa transisi itu, tentara juga dianggap lebih bisa dipercaya dalam menggerakkan jalannya pemerintahan baru Soeharto yang juga berlatar belakang militer. Sebab saat itu, kondisi negara berada pada kondisi “kacau” dan kuatnya polarisasi politik di tingkat elite selepas runtuhnya Orde Lama.

Sejak itu, dengan konsep Dwifungsi ABRI, peran tentara tak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki posisi strategis di bidang sosial politik dan ekonomi. Pun begitu, secara sosiologis, tentara berusaha tetap menunjukkan lekat dengan rakyat, salah satunya melalui istilah “ABRI masuk desa”. Namun sayangnya, kemanunggalan tentara dengan rakyat pada masa ini disalahgunakan untuk memperkokoh basis kekuatan militer di politik. Jatidiri TNI sebagai tentara rakyat akhirnya bergeser menjadi tentara politik. Yakni, menjadi alat kekuasaan pemerintah dan terlibat dalam politik praktis.

Hadirnya reformasi pada Mei 1998, memaksa peran dan posisi militer berubah selaras tuntutan dihapuskannya Dwifungsi ABRI. Di masa ini, TNI sempat banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, bahkan kemaunisaan yang terjadi di Indonesia. Rakyat menginginkan TNI tak berpolitik dan melepaskan bisnis-bisnisnya. Kondisi ini untungnya tak disikapi secara emosional oleh kelompok militer, khususnya para petinggi militer. Di tengah cepatnya arus perubahan, TNI bersegera mematut diri.

Sejumlah terobosan dan pembenahan pun dihasilkan guna mencipta TNI dengan paradigma tentara profesional. Di antaranya, mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), menghapus doktrin dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis. TNI kemudian menyerahkan kembali fungsi sosial, politik, ekonominya kepada sipil. Sedangkan fungsi kemananan kepada Polri. TNI hanya memikul fungsi pertahanan. Hal ini menunjukkan reformasi di tubuh TNI berjalan baik.

Naiknya Kepercayaan Publik

Kini di usianya yang ke-72 tahun, TNI dituntut menjalankan peran sebagai tentara profesional yang fokus pada kemampuan tempur senafas dengan iklim demokrasi. Tentara sebagai institusi yang mendapat mandat untuk menggunakan kekuatan militer secara legal diharapkan menjadi institusi yang bersifat profesional dan kalau bisa sama sekali tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik negara TNI sudah jelas: menjaga Pancasila dan UUD 1945.

Di lain pihak, banyak yang tak yakin bahwa profesionalisasi militer dan penegakan supremasi sipil ini akan berhasil. Rupanya ketidakyakinan tersebut sementara ini terpatahkan dengan komitmen baik dari sipil maupun militer. Sekalipun belakangan ini terpaan isu politik militer kembali menghantam TNI, termasuk tudingan Panglima Gatot bermanuver politik, namun kepercayaan publik terhadap TNI di bawah kepemimpinan Gatot justru meningkat. Hal ini juga membalikkan opini Ketua Setara Institute Hendardi yang menilai Gatot sebagai pemimpin terburuk bagi pasukan militer sepanjang era reformasi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) bersama para petinggi TNI lainnya.

Berkait itu, baru-baru ini lembaga riset Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik pada militer meningkat. Direktur SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

“Pertama, publik percaya pada netralitas TNI pada politik. Yang kedua, publik percaya bahwa TNI adalah institusi yang bisa menjaga teritorial Indonesia, menjaga keamanan wilayah. Ketiga, yang paling penting, militer bisa dan punya sejarah kerjasama dengan sipil,” ujar Abbas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/10).

Ia tidak menyebut manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai faktor kepercayaan publik terhadap TNI. Abbas justru menilai, pernyataan dan sikap Gatot dalam satu tahun terakhir, semata-mata hanya untuk kepentingan negara.

Tahun lalu, Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan hukum. Hasil survei tersebut menyebutkan, institusi TNI mendapatkan posisi pertama dari sekian banyak institusi negara yang paling dipercaya. TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik, ini lebih tinggi dari presiden yang mendapat 87,6 persen dan KPK 85 persen.

Reformasi di tubuh TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik, menurut CSIS, menjadi faktor kuat yang membuat TNI dipercaya publik. Selain itu, peran TNI dalam menjaga keamanan juga berkontribusi meningkatkan kepercayaan publik. TNI juga meraih kepercayaan tinggi karena dapat diandalkan dalam berbagai hal yang dinilai tidak mampu dilakukan oleh masyarakat sipil.

“Misalnya ketika terjadi kabut asap dan kebakaran hutan, TNI masuk untuk memadamkan api dan mengatasinya,” ujar peneliti CSIS, J. Kristiadi.

Sementara itu, lembaga riset terkenal di Amerika Serikat, Pew Research Center, juga baru saja meluncurkan hasill riset terkait posisi militer dalam kehidupan sosial di Indonesia. Dalam riset bertajuk ”Public Attitudes Toward Human Rights Organizations: The Case of India, Indonesia, Kenya, and Mexico ”, lembaga tersebut merilis hasil bahwa berdasarkan pandangan masyarakat terkait institusi-institusi yang memberikan pengaruh (influence) positif, militer menempati posisi kedua, di bawah pemimpin agama. Urutannya adalah pemimpin agama 93%, militer 90%, pemerintah pusat 84%.

Hasil survei ini membuktikan bahwa TNI mendapat kepercayaan masyarakat begitu tinggi. Data survei bukan saja pada tingkat kinerja, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran dan birokrasi.

Di sisi lain, penilaian masyarakat terhadap institusi TNI sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan TNI untuk mereposisi dirinya menuju tentara profesional yang dicintai rakyat.

Dirgahayu TNI![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here