Di Balik Keengganan Jokowi Tanda Tangani UU MD3

0
340

Nusantara.news, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetuk palu pertanda disahkannya Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Namun, pro dan kontra semakin mengemuka apalagi ditambah dengan berhembusnya kabar Presiden Jokowi yang enggan untuk menandatanganinya. Kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Presiden kaget mengenai pasal-pasal kontroversial dalam UU itu, antara lain orang yang mengeritik DPR dapat dipidanakan.

Penolakan presiden sendiri dicuitkan dalam twitter pribadinya @jokowi pada 21 Februari 2018, “Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tanda tangani. Saya memahami keresahan yang ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun –Jkw.”

Kendati begitu, langkah presiden menolak tanda tangan UU MD3 pun, sebenarnya sia-sia. Sebab, peraturan perundangan menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 30 hari, sebuah undang-undang akan tetap berlaku meskipun pemerintah tidak menandatangani lembar pengesahannya. Jokowi kemudian memilih mendorong publik mengajukan judicial review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” ujarnya.

Pertanyaannya, mengapa kini pemerintah “balik badan”? Padahal, UU merupakan produk bersama yang dibahas DPR dan pemerintah. Dalam proses penyusunan sejak RUU hingga menjadi UU, memang tidak perlu Presiden sendiri hadir di dalam pembahasan RUU dengan DPR. Pemerintah selalu diwakili menteri. Dalam hal UU MD3, pemerintah diwakili Menkumham, Mendagri, dan Menkeu.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari menilai tindakan Jokowi ibarat lempar batu sembunyi tangan jika tidak mengambil sikap tegas atas UU yang dihasilkan atas kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya, Jokowi selaku pimpinan tertinggi eksekutif sudah pasti mengetahui materi dan dinamika, bahkan memberi masukan atas revisi UU MD3 kepada Yasonna selaku perwakilan pemerintah.

“Saya melihatnya (Jokowi) lempar batu sembunyi tangan. Padahal bagaimanapun semua hal yang berkaitan dengan UU MD3 itu mestinya presiden mengetahui atau membaca,” ujar Feri, Rabu (21/2).

Ada Apa dengan Pemerintah?

Kalau sampai Presiden tak mau tanda tangan setelah RUU disetujui DPR, lantas apa yang sebenarnya terjadi?

Pertama, sang menteri mungkin tidak lapor Presiden. Semula kemungkinan ini lebih merupakan prasangka normatif. Ternyata, itu benar. Menkumham Yasonna Laoly dengan jujur mengakui bahwa dia tidak sempat melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada beberapa pasal kontroversial dalam UU MD3.

Kekacauan ini, menambah kasus-kasus sebelumnya perihal lemahnya koordinasi di lingkaran kepresidenan, sekaligus menandakan manajemen bernegara memang tampak amatiran. Seolah tak putus, satu per satu menteri di kabinet Jokowi memproduksi kegaduhan yang tak perlu. Celakanya, kekisruhan ini selalu menjadi konsumsi publik.

Kedua, pemerintah menempatkan posisinya sesuai substansi pokok RUU, yaitu domain siapa, pemerintah atau DPR. UU MD3, sesuai namanya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tentu lebih merupakan domain DPR. Karena itu, kemungkinan sang menteri melihatnya dari pinggiran saja.

Namun mendengar pengakuan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahwa dia melihat Menkumham Yasonna memahami benar setiap pasal yang akan disahkan, termasuk pasal-pasal terkait imunitas DPR, maka bisa jadi pemerintah memang berdiri di dua kaki soal UU MD3: satu di parlemen, satu lagi berpijak pada opini publik. Akhirnya, niat hati menyenangkan DPR tapi apalah daya melawan ‘amuk massa’.

Menkumham Yasonna H Laoly melakukan penandatangan hasil rapat kerja pengambilan keputusan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) disaksikan pimpinan dan sejumlah anggota Badan Legislasi DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/2/2018), ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ketiga, posisi politik sang menteri. Tentu saja Menkumham Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai kader PDIP gembira dengan revisi UU MD3, yang memberi kursi pimpinan untuk partai pemenang pemilu, yang tak lain partainya sendiri. Ditambah, PDIP dan sebagian besar partai politik mendukung adanya revisi UUD MD3 ini.

Jika kemungkinan ini benar, kesan publik terhadap para pejabat negara yang berasal dari partai politik kerap tak mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai dan kelompoknya. Gen politisi model ini bisa merusak keadaban, netralitas, dan profesionalitas sebagai pelayan publik.

Keempat, masih terkait dengan kemungkinan nomor dua, boleh jadi momentum ini sebagai ajang pencitraan bagi Jokowi sebagaimana tudingan Fahri Hamzah. Fahri mengaku heran apabila Presiden Jokowi tak ingin menandatangani UU MD3 lantaran resah dengan pasal-pasal terkait imunitas DPR.

“Meski demikian kalau undang-undang pasti berlaku, ya kan. Tiga puluh hari Presiden enggak mau menunjukkan sikap, ya karena mau pencitraan,” tegas Fahri.

Ucapan Fahri ada benarnya. Mencermati kebiasaan Jokowi selama ini, dia cenderung tidak akan ber­se­berangan dengan aspirasi publik, terutama jika arus penolakan terus menderas sebagaimana penolakan atas UU MD3. Melawan arus publik tentu akan berpengaruh pada citra presiden, dan itu tidak menguntungkan secara politik, utamanya jelang Pilpres 2019.

Terlebih, pasca insiden penghadangan Gubernur Jakarta Anies Baswedan oleh Paspampres dalam penyerahan piala atas kemenangan Persija melawan Bali United dalam kompetisi sepak bola Piala Presiden beberapa waktu lalu, berimbas negatif pada citra Jokowi. Komentar-komentar miring para warganet yang ditujukan pada akun sosial media Jokowi selepas insiden itu, menjadi viral dan berpotensi menggerus elektabilitas Jokowi.

Pada akhirnya, keengganan Presiden untuk menandatangani UU MD3 memang adalah haknya. Namun, sikap itu akan mengesankan bahwa manajemen di pemerintahan Jokowi tidak berjalan baik. Antara Presiden dan menterinya yang ikut rapat di DPR, komunikasinya seolah-olah tidak berjalan lancar sehingga akhirnya kecolongan.

Sebaliknya, jika presiden menandatanganinya dan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU MD3, juga tak menyelesaikan persoalan. Sebab, Perppu itu pun pada akhirnya harus diserahkan pada DPR untuk mendapatkan pengesahan. Dengan kondisi saat ini, hampir bisa dipastikan DPR akan membatalkan Perppu itu. Selain karena merasa tak sejalan dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana dalam UU MD3, penolakan itu akan menjadi “aksi balasan” parlemen terhadap pemerintah.

Jadi, jalan paling lempeng menyikapi pro-kontra UU MD3 itu ialah menyerahkannya kepada kewarasan anak bangsa lewat pengujian di MK. Dan, sikap keberatan presiden untuk menandatangani UU MD3, sama sekali tak melahirkan solusi. Sikap presiden itu, mungkin saja bisa merebut simpati publik, tetapi secara bersamaan menegaskan kesan inkonsistensi pemerintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here