Di Balik Konferensi Meja Bundar, Sudah Dijajah Tertimpa Utang Pula

0
440
Suasana Perundingan KMB di Den Haag, Belanda

Nusantara.news, Jakarta –  Sekitar dua abad lalu, dunia berada di bawah telapak kaki bangsa Eropa. Hampir semua bangsa masuk ke dalam genggaman kolonialisme atau penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Kerajaan Inggris pada masa itu, misalnya, memiliki jajahan di lima benua. Di belakangnya menyusul Prancis, Spanyol, Portugal, Jerman, dan Belanda.

Kekayaan alam negeri jajahan dikeruk habis, dibeli dengan harga murah, bahkan dirampas, lalu dibawa ke negara-negara Eropa untuk membangun tanah airnya. Di dalam proses itu, bangsa yang menjadi korban kolonialisme tenggelam dalam kemiskinan, perang saudara, dan penderitaan yang panjang. Indonesia adalah salah satu di dalamnya, utamanya saat dijajah bangsa Belanda dan Jepang.

Terhadap kekejaman penjajah Belanda, Bung Karno mengungkapkan, ketika diadili di depan pengadilan kolonial Bandung, 18 Agustus 1930. Ia memberikan judul “Indonesia Menggugat” dalam pembelaannya. Bung Karno yang saat itu berusia 29 tahun menggugat politik kolonial Belanda, termasuk pengurasan 70 persen dari hasil bumi dan tambang Hindia Belanda yang dilarikan ke negeri mereka.

Tak heran, meskipun Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, namun Belanda sangat sulit mengakui kenyataan tersebut. Bahkan, tak lama setelah itu, bekas penjajah ini datang lagi dengan membonceng pasukan Sekutu. Tujuannya, ingin kembali menguasai Indonesia. Agresi militer Belanda dengan dalih “polisionil” pun dilancarakan sebanyak dua kali.

Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada 1947. Sebabnya, Belanda tak menerima hasil Perundingan Linggajati yang membuat Indonesia berhak mengatur hubungan politik luar negeri dan urusan ekonomi tanpa berkonsultasi dengan Belanda. Lalu agresi kedua meletus pada 1948 karena dipicu ketidakpuasan Belanda terhadap pejanjian Renvile. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya.

Setelah melalui masa-masa genting dan berdarah-darah, diwarnai serangkaian perang dan perundingan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Pun demikian, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan, Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Di samping menanggung beban utang, Indonesia juga tak bisa melepaskan diri dari sistem federal: NKRI terbagi ke dalam negara-negara bagian.

Berikut hasil KMB di Den Haag pada 23 Agustus 1949: pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.

Lantas, berapakah sebenarnya hutang Indonesia yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada kerajaan Belanda?

Ganti Rugi Penjajahan

Sesuai perhitungan Belanda usai kesepakatan KMB, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden –awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden sebagai “tumbal” pengakuan kedaulatan. Jumlah tersebut tentu saja sangat memberatkan bagi pemerintah Indonesia, karena keadaan ekonomi saat itu dalam keadaan yang terpuruk pasca-perang revolusi kemerdekaan.

Soemitro Djodjohadikusumo selaku wakil Indonesia di bidang ekonomi karuan saja menolak keras hal tersebut. Ia melakukan perhitungan bahwa seharusnya Belanda-lah yang membayar hutang kepada Indonesia karena telah melakukan kerusakan di Indonesia akibat penjajahan selama ratusan tahun, termasuk saat melakukan agresi militer I dan II. Bagi Indonesia, tentu nestapa ini serupa pepatah “sudah jatuh, tertimpa tangga pula”. Sudah dijajah dan kekayaan alamnya diangkut untuk membangun ‘negeri kincing angin’, ditambah pula harus membayar ganti rugi. Kata anak zaman sekarang, “Belanda menang banyak”.

Padahal di saat bersamaan, untuk membangun kembali pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana dari program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of Holland (keajaiban Belanda).

Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik keuntungan dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan Indonesia), yang dimuat di De Groene Amsterdammer, Januari 2000.

Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup. “Suriname berhak mendapat ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom Suriname Armand Zunder kepada Philip Smet dari Radio Nederland Wereldomroep, 2 Juli 2010.

Selain itu, Belanda juga minta ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman membayar lebih dari 120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi Internasional DiversCits sudah berseru kepada Parlemen Prancis, juga negara-negara Eropa termasuk Belanda, untuk membayar ganti rugi kepada bekas jajahannya atas peran mereka dalam perbudakan.

Akhirnya, selama tahun-tahun awal setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menerapkan strategi tambal-sulam. Indonesia mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, yakni Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk membayar utang warisan Belanda.

Pembayaran utang hasil KMB itu berlangsung terus antara 1950-1956, sampai RI secara sepihak membatalkan persetujuan KMB karena menyadari persetujuan itu berat sebelah. Ketika Sukarno memutuskan untuk mengabaikan pembayaran utang warisan Belanda pada 1956, Indonesia sebenarnya sudah melunasi sebagian utang tersebut hingga 82 persen (4 miliar gulden). Meski demikian, Sukarno terus saja berutang kepada negara-negara Blok Timur.

Belakangan, pada awal Orde Baru, berdiri Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekitar US$2,4 milyar. Akhirnya, pada 1967-1968, pemerintah melakukan reschedulling pembayaran utang tersebut. Ujungnya, pada 1968 disepakati jika utang Belanda akan dicicil Indonesia dalam tempo 35 tahun. Utang tersebut, kata pengamat ekonomi Revrison Baswir, baru lunas tahu 2003.

Bagaimana dengan Jepang?

Berkebalikan dengan Belanda, Jepang yang menjajah Indonesia tahun 1942 – 1945 justru tak keberatan membayar kompensasi pada pemerintah Indonesia. Sementara Belanda, jangankan ganti rugi, permintaan maaf atas penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru disampaikan pemerintah Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949.

Pada 20 Januari 1958, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian bilateral dengan Jepang yang berisi kesepakatan ganti rugi. Antara lain pampasan perang senilai US$223,080 juta serta kesediaan Jepang menanamkan modal di Indonesia dan mengusahakan pinjaman jangka panjang sampai batas US$400 juta. Perjanjian Damai dan Pampasan Perang tersebut disahkan DPR RI tanggal 13 Maret 1958 dan diundangkan pada 27 Maret 1958.

“Perjanjian pampasan tahun 1958 terdiri atas satu daftar yang memuat enam kategori program dan proyek: transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga kerja, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan,” tulis Masashi Nishihara dalam Sukarno, Ratna Sari Dewi, danPampasan Perang: Perang:Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang, 1952-1966.

Kini, beban utang Indonesia mulai dari warisan Belanda selepas kemerdekaan hingga era reformasi sekarang, terus-menerus diwariskan kepada presiden-presiden RI berikutnya. Celakanya, beban utang tersebut makin membengkak dan tertinggi di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Posisi utang pemerintah di akhir Januari 2018 hampir menembus Rp4.000 triliun, atau tepatnya Rp3.958,6 triliun. Dengan total utang tersebut, maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,1%. Siapa yang harus bayar? Rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here