Di Balik “Pembelotan” TGB

0
203

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, atau biasa dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang (TGB), menjadi perbincangan karena mendukung Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pemilu Presiden 2019. Sikap ini menjadi buah bibir karena TGB dikenal sebagai pendukung kuat Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Pada Pilpres itu, TGB yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di NTB, berhasil memenangkan pasangan  nomor urut 1 itu di provinsi tersebut dengan meraih  1.844.178 suara (72,45 persen). Jokowi-Jusuf Kalla hanya mendapatkan 701.238 suara (27,54 persen). TGB memang punya nama besar di sana. Dia adalah cucu pendiri Nahdlatul Wathan, ormas Islam paling berpengaruh di NTB.

Berpindahnya TGB ke Jokowi ditanggapi beragam. Pihak pendukung Presiden tentu sumringah, karena ada peluang memenangkan suara di NTB. Tapi, fans Prabowo jelas jengkel. Persaudaraan Alumni (PA) 212 bahkan bakal mencoret nama Zainul Majdi dari daftar calon presiden yang akan mereka dukung.

Bagaimana kita melihat ini? Dukung-mendukung atau tolak-menolak, sebenarnya, sesuatu yang lazim dalam berpolitik. Tak ada yang aneh, jika suatu seseorang atau partai politik menolak atau mendukung seseorang dan kelompok politik lain. Atas nama dinamika yang selalu berkembang, dukungan atau penolakan bisa silih berganti. Itu murni soal pilihan.

Namun, yang perlu dikritisi adalah apa alasan mendukung atau menolak. Dalam hemat kita, harus ada landasan prinsipilnya. Prinsip itu bisa berupa ideologi, paradigma, platform atau program. Itulah yang membedakan partai yang satu dengan yang lain, atau antara politisi yang satu dengan yang lain.

Pertanyaannya, apa alasan prinsipil Zainul Majdi mendukung Prabowo selama ini? Sebagai politisi, mestinya ada alasan yang bersifat paradigmatik di balik sikap itu. Alasan itu menjadi indikator dalam menilai Prabowo dan program-programnya jika dia terpilih memimpin pemerintahan. Di situlah diuji apakah dukungan tersebut rasional atau tidak. Kalau tanpa alasan yang paradigmatik, berarti dukungannya terhadap Prabowo hanyalah berupa dukungan yang jauh dari rasionalitas.

Nah, kalau sekarang dia berbalik ke Joko Widodo, apa pula alasannya? Harus jelas. Supaya rakyat bisa jelas pula menilai.

Sebenarnya, pertanyaan ini bukan hanya untuk TGB. Apalah artinya dia di antara ribuan politisi yang ada. Tetapi pertanyaan serupa seharusnya diajukan kepada partai-partai yang mendukung pemerintah, dan partai-partai yang tak setuju dengan Jokowi.

Publik sangat membutuhkan apa alasan prinsipil mereka mendukung dan menolak. Sebab itu menentukan penilaian apakah alasan mereka substansial atau oportunistik.

Kita cenderung berpendapat bahwa dukungan atau penolakan itu semata-mata oportunistik. Sebab, kalau memang indikator penilaian mereka adalah platform ideologis, pasti dukungan atau penolakan itu berfluktuasi. Sebab, pemerintahan bukan barang statis. Ada waktunya keliru, dan ada pula masanya bertindak tepat. Tapi yang terlihat, pada saat pemerintah keliru, tak ada koreksi dari partai pendukung. Dan ketika tindakan pemerintah tepat, tak ada pula apresiasi dari oposan.

Sebenarnya, partai-partai saat ini tidak punya tradisi oposisi, jika oposisi diartikan sebagaimana konsep dasarnya yakni penentangan terhadap pemerintah. Oposisi dalam pengertian seperti itu memang tidak mungkin terjadi di negara yang tidak menganut kebebasan memilih ideologi seperti Indonesia.

Penentangan secara frontal hanya bisa dilakukan jika ideologi perjuangannya berbeda. Karena jika ideologi berbeda, maka akan berbeda pula platform, kebijakan dan program, dan targetnya.

Berbeda halnya dengan oposisi yang dilakukan oleh partai-partai di era Demokrasi Parlementer di Indonesia tahun 1950-an. Ketika itu pertarungan antarpartai memang bersumber dari penerapan ideologis masing-masing, baik Islam (NU, Masjumi, Perti, PSII, dan kawan-kawan), nasionalis (PNI, IPKI, dan kawan-kawan), sosialis (PSI dan kawan-kawan) maupun komunis (PKI).

Oleh sebab itu,  saat ini, mendukung atau menentang pemerintah tidak dilandasi parameter terukur. Satu-satunya ukuran adalah konsesi kekuasaan. Mendukung kalau beruntung, menolak jika tak dapat.

Tak salah memang jika partai politik menjadikan konsesi kekuasaan sebagai patokan sikap. Toh berpolitik itu berpamrih kekuasaan.

Tapi kalau hanya itu, rakyat tak dapat apa-apa. Suara rakyat hanya sekadar tiket untuk mengantarkan politisi menduduki tahta. Aspirasi rakyat? Itu soal kedua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here