Di Balik Program Populis Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah

0
744
Presiden Joko Widodo membagikan 7.000 sertifikat tanah ke warga kabupaten/kota se-Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017). Untuk Jawa Tengah, pemerintah menargetkan menerbitkan 600.000 sertifikat. Tahun depan, targetnya dinaikan dua kali lipat, yakni 1,2 juta. Foto: antara

Nusantara.news, Madura – Dalam kunjungan ke Pulau Madura, Minggu (8/10/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sibuk bagi-bagi sertifikat tanah ke warga. Sebanyak 5.100 sertifikat tanah diserahkan. Terdiri dari 2.000 sertifikat untuk Kabupaten Sumenep, 1.050 sertifikat untuk Pamekasan, 1.000 sertifikat untuk Sampang dan 1.050 sertifkat untuk Bangkalan. Untuk wilayah Jawa Timur akan dikeluarkan 662 ribu sertifikat dan Pulau Madura 75 ribu sertifikat.

Pasca itu, Presiden Jokowi kembali membagikan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat tidak mampu yang berada di wilayah eks Keresidenan Semarang di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Senin (9/10/2017). Sebanyak 7.000 sertifikat itu dibagikan ke masyarakat di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, dan lainnya.

Sebelumnya, di ibu kota Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (6/10/2017), Jokowi menyerahkan sertifikat tanah bagi masyarakat Kaltara, termasuk dari Kabupaten Berau, Kaltim. Sebanyak 1.550 sertifikat tanah dibagikan. Namun, tidak semua penerima sertifikat tanah tersebut hadir.  Pemerintah menargetkan akan menerbitkan sebanyak 26 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat Kaltara. Jumlah tersebut diklaimnya lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai dua ribu sertifikat per tahun.

Dari 26 ribu sertifikat yang ditargetkan keluar tahun ini di Kaltara, yang sudah jadi sekitar 10 ribu sertifikat. Adapun sertifikat yang dibagikan sebanyak 501 sertifikat untuk Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung, 365 sertifikat untuk Tarakan, 1.078 sertifikat untuk Nunukan, 200 sertifikat untuk Malinau dan 200 sertifikat untuk Berau. Tidak hanya itu, pemerintah juga memprogramkan sertifikasi lahah tambak milik rakyat.

Di Banten, penyerahan 5.100 sertifikat tanah dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis (5/10/2017). Di wilayah ini, tahun ini pemerintah menargetkan akan menerbitkan 270 ribu sertifikat dan 400 ribu sertifkat pada 2018.

Jokowi juga menyerahkan 3.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Bali, di Lapangan Puspem Badung, Sempidi, Badung, Bali, Jumat (8/9/2017). Penerima ribuan sertifikat ini berasal dari lima kabupaten/kota se-Bali, meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung.

Di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, (31/82017), sebanyak 5.700 lembar sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat di di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri.

Jokowi juga membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (20/8/2017). Adapun 7.500 sertifikat tersebut diberikan kepada Jakarta Pusat 186 Jakarta Barat 186, Jakarta Timur 200, Jakarta Selatan 200, Jakarta Utara 250. Kemudian Kota Bogor 350, Kabupaten Bogor  1.250, Depok 500, Kota Bekasi 800, Kabupaten Bekasi 1.100, Kabupaten Tangerang 100, Kota Tangerang 950 dan Kota Tangerang Selatan 850.

Di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat, (21/4/2017). Pembagian 10.055 sertifikat tanah oleh Jokowi itu dilakukan secara simbolis. Di empat kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga dan Wonosobo, Jokowi juga membagikan 2.550 sertifikat tanah. 1.000 untuk Cilacap, 500 untuk Banjarnegara, 550 untuk Purbalingga dan 500 untuk Wonosobo.

Khusus untuk Jawa Tengah, pemerintah menargetkan ada sekitar 600.000 warga tidak mampu yang mendapatkan sertifikasi tanah. Tahun depan, targetnya dinaikan dua kali lipat, yakni 1,2 juta sertifikasi tanah.

Program populis bagi-bagi sertifikat tanah gratis ini, sebenarnya sudah ada dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dirintis pemerintah sebelumnya sejak tahun 1981 atau 35 tahun lalu. Dan, Jokowi hanya mempercepat saja. Maklum, selama puluhan tahun program yang positif ini berjalan apa adanya dan tak kunjung selesai. Percepatan sertifikasi tanah di masyarakat mau tak mau harus dilakukan. Selama berpuluh tahun, persoalan lahan merupakan isu sensitif yang dapat memicu munculnya konflik agraria yang selama ini sering terjadi. Dengan adanya sertifikat tanah, maka akan tercipta kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan lahan, sehingga potensi konflik dapat dikurangi atau dihindari.

Tapi mengapa Jokowi terkesan buru-buru menjalankan program bagi-bagi sertifikat tanah? Ya, sebelum masa tugasnya berakhir di 2019, tampaknya ada target yang lebih luas yang ingin diraih Jokowi. Dia ingin menerbitkan tambahan 9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat.

Dengan adanya sertifikat tanah yang dipegang sendiri oleh masyarakat, maka target populis Jokowi menekan risiko konflik agraria, sedikit banyak dapat bekerja. Kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang. “Karena sertifikat tanah menjadi kunci hak hukum atas kepemilikan tanah,” urainya.

Selain menekan resiko konflik agraria, dengan adanya sertifikat juga bisa mendorong akses pembiayaan perbankan di masyarakat, dan tentunya jadi poin bagi pemerintah. Bila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut. Secara khusus, dia meminta agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk modal usaha.

“Kalau ini jadi sertifikat ini efeknya bisa ke mana-mana, seperti sekarang ini untuk financial inclusion dari sertifikat saja bisa Rp23 triliun. Di sini untuk kredit saja. Pengen tambah modal kerja, modal investasi, diagunkan di bank boleh, enggak apa-apa. Dikalkulasi dulu jangan cepat-cepat ingin dapat uang. Setiap bulan bisa membayar (cicilan) enggak,” kata Jokowi.

Karena itu presiden memerintahkan jajaran di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja keras agar seluruh pemilik tanah di Indonesia memiliki sertifikat. Sebab, hingga saat ini dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang tanah di Indonesia yang disertifikatkan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta untuk segera mengejar ketertinggalan. Targetnya sekitar 60 juta sertifikat selesai hingga tahun 2025.

Tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan sebanyak 5 juta sertifikat. Lalu 2018 (7 juta sertifikat) dan 2019 (9 juta). “Jika masyarakat sudah pegang sertifikat akan aman dan terbebas dari sengketa tanah. Kita harus kerja siang malam. Dulunya hanya 400 ribu-500 ribu sertifikat se-Indonesia dalam satu tahun. Tahun 2017, 5 juta sertifikat harus rampung,” ujarnya.

Adapun masyarakat yang berhak mengikuti Prona adalah mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah, dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain. Program ini memang tak murni “gratis” karena hanya biaya pengelolaan penyelenggaraan Prona yang seluruhnya dibebankan APBN. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta.

Target Muluk-muluk Juga Perlu Terobosan

Target Jokowi untuk program ini boleh dibilang cukup muluk. Setiap tahunnya harus ada peningkatan jumlah signifikan penerima sertifikat tanah, misalnya tahun 2017 ditargetkan ada 5 juta sertifikat yang harus dikeluarkan untuk mengejar 60-an juta sertifikat yang harus segera diterbitkan. Angka ini cukup ambisius, mengingat tahun ini saja target Prona hanya mencakup 1.060.000 sertifikat. Target ini sudah di atas realisasi Prona 2015 yang hanya 700 ribu sertifikat.

Sayangnya target-target ini tidak mulus, hingga awal Desember 2016, sertifikasi tanah baru mencapai 46 juta hektar atau 38 persen dari target 120 juta hektar tanah yang harus tersertifikasi. Pemerintah masih menyisakan sekitar 74 juta hektar lahan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada 2025.

Salah satu masalah adalah soal pembiayaan. Dari target 5 juta sertifikat, hanya 2 juta bidang tanah yang dibiayai oleh APBN. Sisanya 3 juta lainnya didapat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah melalui APBD, investor melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan sumber dana lainnya yang sesuai aturan.

Penelusuran Nusantara.News di berbagai daerah, program tersebut mengalami banyak kesulitan karena adanya permasalahan tata ruang dan masalah di lapangan yang belum clear dan clean. Lazimnya terbentur adanya pemilikan tanah yang belum dibagi, adanya sengketa batas, adanya sengketa kepemilikan, adanya sengketa dengan kawasan hutan.

Bahwa yang dapat disertifikatkan adalah tanah yang terbebas dari masalah-masalah tersebut, jadi harus sudah memiliki bukti kepemilikan sendiri, tidak sengketa dan tidak menjadi bagian dari kawasan hutan. Permasalahan sengketa atau konflik tanah didefinisikan bahwa dalam hal sebidang tanah memiliki bukti kepemilikan dobel atau lebih di mana penggunaan tanahnya juga berbeda satu dan lainnya. Tanah yang tidak bermasalah adalah jika satu bidang, satu bukti dan satu sertifikat. Hal ini penting untuk diketahui masyarakat. Apabila syarat-syarat sudah dipenuhi maka langkah lanjutnya mudah saja mengajukan permohonan sertifikat ke BPN setempat.

Sementara pertimbangan tata ruang juga penting. Sebab kesesuaian tata ruang dengan pemanfaatan tanah harus sepadan, seperti jalan, sungai atau danau misalnya yang menjadi pertimbangan boleh diberikan hak atas tanah. Bila aspek keperdataan (bukti kepemilikan), aspek tata ruang dan tata guna tanah dibuktitikan tidak terjadi sengketa, maka sertifikat tingga ditandatangani. Sertifikat tanah tentu memiliki derajat kualitas tinggi karena bisa memberikan kenyamanan, kepastian hak, perlindungan hukum dan nilai keekonomian tanah akan meningkat.

Hambatan lain, pemerintah kekurangan petugas ukur. Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi yang memberikan kewenangan kepada perorangan ataupun Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi berbentuk firma untuk menerima pekerjaan langsung dari Kementerian ATR/BPN atau dari masyarakat.

“Soal petugas ukur, kita akan melakukan swastanisasi, peraturan menteri sudah diterbitkan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, M. Noor Marzuki dikutip dari laman bpn.go.id.

Ya proses ukur sangat penting dalam proses penyertifikan. Hal itu dilakukan jika tanda batas sudah dipasang pemilik secara damai. Ini juga bertujuan mencegah adanya sengketa batas agar terlebih dahulu diselesaikan sebelum proses sertifikat berjalan. Hasil ukur, memastikan batas Utara, Timur, Barat dan Selatan, luas pasti dan bentuk tanah. Tahap kedua, penelitian tanah oleh Panitia A, di mana Kades atau aparatur setempat dapat memberikan keterangan apakah tanah tersebut benar-benar milik pemohon dan tidak ada sengketa. Soal biaya ditetapkan di awal berapa kewajiban membayar PNBP. Biasanya ditetapkan oleh loket pendaftaran begitu juga Kewajiban Pajak, akan ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian hak atau pengakuan haknya.

Kendati demikian, persoalan lain yang dihadapi dalam program Prona sudah ada jalan keluarnya, misalnya soal Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi tanggungan masyarakat dalam membuat sertifikat. Kementerian ART/BPN telah menyiapkan sistem ‘BPHTB Terhutang’ di mana masyarakat tetap bisa mendapatkan sertifikat meskipun belum membayar BPHTB.

Hal ini akan tertulis dalam sertifikat bahwa BPHTB terhutang, dan apabila sewaktu-waktu mau dijual atau digadaikan, maka harus dilunasi terlebih dahulu. Namun dengan target yang besar program ini harus memerlukan terobosan, tak cukup dengan langkah-langkah biasa saja.

Setidaknya ada dua manfaat yang didapat dari program populis Jokowi ini. Bagi masyarakat, sertifikasi tanah ini menjadi bukti kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum sehingga tidak mudah digugat. Selain itu, adanya kepastian hukum ini bisa memberikan kemudahan bagi pemilik lahan untuk memperoleh pinjaman bank, serta hak waris akan terhindar dari potensi kesewenang-wenangan. Minimnya lahan yang bersertifikat seringkali menjadi hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan fasilitas umum lainnya. Tanpa ada bukti sertifikat, seringkali tim pembebasan lahan sulit menetapkan pihak mana yang berhak secara hukum atas tanah yang akan dibebaskan.

Bagi pemerintah sendiri, persoalan lahan selama ini sering membuat proyek pembangunan infrastruktur terkendala hingga bertahun-tahun. Hal ini jelas menghambat dan menimbulkan kerugian. Sebab biaya pembebasan lahan akan meningkat seiring kenaikan harga tanah setiap tahunnya apabila proses pembebasan lahan ini berlarut-larut.

Inilah mengapa mengapa Jokowi sangat gencar berkeliling bagi-bagi sertifikat tanah ke masyarakat. Pasalnya, program sertifikasi tanah telah menjadi prioritas dalam kabinet kerja Presiden Jokowi dan sudah dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII.

Jokowi sadar betul, bahwa tidak cukup satu periode kepemimpinannya untuk menuntaskan 100 persen program sertifikasi yang sudah melewati berbagai presiden ini. Jadi, program ini tidak hanya bernilai strategis bagi masyarakat luas, juga jadi poin penting bagi pemerintah. Bisa menuntaskan program populis yang tertunda oleh pemerintah sebelumnya, tentu membawa kemaslahatan karena dapat memperlancar program pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikebut Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here