DI Bumi Asih Jaya OJK Terpuruk

0
186
PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp5,4 trillin atas pemailitannya. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kini mengubah core businessnya menjadi Hotel Bumi Asih Jaya.

Nusantara.news, Jakatta – Lembaga superbody, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikenal sebagai lembaga yang kokoh, firm, dan kredibel. Setiap keputusannya dituruti industri meskipun industri keuangan yang ada di bawahnya membayar iuran. Belakangan OJK tersandung kasus serius, yakni digugat Rp5,4 triliun oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Ihwal tuntutan Bumi Asih Jaya bermula ketika perusahaan asuransi jiwa itu dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) pada 30 April 2009 oleh OJK. Lima tahun berselang, OJK mencabut izin usaha penggugat tertanggal 28 Oktober 2013. Pencabutan usaha ini tertuang dalam surat keputusan bernomor KEP-112/D.05/2013.

Artinya dalam rentang waktu selama itu Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilarang menerbitkan polis baru sehingga tidak ada pendapatan baru yang masuk. Disinilah dianggap OJK lengah.

Berdasarkan UU 40/2014 tentang Perasuransian diatur tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian (POJK No 17/POJK.05/2017 ), bahwa sanksi administratif berupa Pencabutan Kegiatan Usaha dilakukan setelah melalui sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha maksimal 3 bulan. Apa yang dialami Bumi Asih Jaya sudah terkatung-katung lima tahun.

Ketentuan ini lebih rendah dibandingkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73/1992 Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian dibawah UU lama asuransi UU 2/1992 yang memberi jangka waktu Pembatasan Kegiatan Usaha maksimal 12 Bulan sebelum dilakukan pencabutan ijin usaha.

Itu sebabnya Bumi Asih Jaya menggugat OJK hingga Rp5,4 triliun. Gugatan tersebut dilayangkan oleh tim kuasa hukum Bumi Asih Jaya soal pembatasan kegiatan usaha yang dianggap telah menyalahi aturan.

Menurut praktisi asuransi yang tergabung dalam Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Irvan Rahardjo, kasus tersebut benar-benar harus diambil hikmahnya. Terutama untuk OJK agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan.

“Ini pelajaran berharga bagi OJK agar menjalankan best practice atau taat dan mematuhi protokol pencabutan ijin usaha yang dibuatnya, dengan disiplin dan tidak mengulur waktu,” ungkpanya.

Regulasi mengatur perubahan masa PKU sendiri menjadi lebih singkat, menurut Irvan, dimaksudkan agar kerugian yang dialami perusahaan asuransi akibat PKU tidak berlarut-larut seperti yang menjadi dasar gugatan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Namun, dia berpendapat, perlu diingat Undang-Undang (UU) Nomor 40/2014 mengamanatkan adanya Program Penjaminan Polis bagi perusahaan asuransi yang belum terbentuk, hingga sekarang setelah lewat batas waktu 3 tahun yang ditentukan UU Nomor 40/2014 tersebut.

Dalam kasus ini, menurutnya, jelas pemerintah juga bisa dianggap lalai menyiapkan Program Penjaminan Polis sebagai amanat UU.

“Maka gugatan selain ditujukan kepada OJK juga bisa dilakukan terhadap pemerintah yang lalai menyiapkan Program Penjaminan Polis,” jelasnya.

Digugat Rp5,4 triliun

Sebelumnya diberitakan Bumi Asih Jaya (dalam proses pailit) menyeret OJK ke meja hijau dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini terdaftar dengan No.6 43/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (penggugat) Poltak Hutadjulu mengatakan OJK (tergugat) telah bertindak sewenang-wenang kepada penggugat.

Penggugat tidak terima tindakan OJK yang mencabut izin usaha dan mempailitkan penggugat. Dia menilai, langkah OJK tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih sebesar Rp5,4 triliun ,” katanya belum lama ini.

Perlu diketahui, dalam PKU yang dilakukan OJK, Bumi Asih Jaya memiliki utang kepada nasabahnya sekitar Rp900 miliar. Artinya, gugatan Bumi Asih Jaya lebih dari 5,5 kali dari nilai kewajibannya kepada nasabah.

Menurut Poltak, pencabutan izin usaha ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (4) PP No.73/1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian. Adapun jangka waktu antara pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha maksimal 12 bulan.

Namun OJK diklaim membiarkan  pembatasan kegiatan usaha hingga lima tahun lamanya. Dalam masa itu, penggugat dilarang menerbitkan polis baru sehingga tidak ada pendapatan baru yang masuk. Penggugat hanya bisa menerima premi lanjutan dari pemegang polis lama.

Padahal, dia menyebut Bumi Asih Jaya tidak mengalami keterlambatan pembayaran klaim kepada nasabah sampai 2009 (sebelum PKU). Perseroan masih menjalankan kewajibannya kepada nasabah.

“Lima tahun itu jangka waktu yang sangat lama untuk pembatasan usaha. Tentu penggugat sangat dirugikan,” tuturnya.

Atas hal itu, lanjut Poltak, OJK sama sekali tidak melakukan upaya penyelamatan untuk menghidupkan kembali atau memberikan solusi terhadap penggugat.

Menurut dia, OJK telah bersikap tidak adil dan diskrimanatif terhadap penggugat. Dengan begitu OJK juga disebut melanggar tujuan dibentuknya otoritas Pasal 4 UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, alih-alih memberikan solusi, OJK mengajukan permohonan pailit Bumi Asih Jaya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan pailit didaftarkan pada 18 Maret 2015 dengan nomor registrasi 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Jkt.Pst.

Poltak menilai, tindakan OJK memailitkan penggugat adalah cacat hukum lantaran tidak ada payung hukum yang mendasarinya. Pasalnya, peraturan pelaksanaan atas wewenang mengajukan pailit baru berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diundangan pada 11 Desember 2015.

Aturan itu tercantum pada Pasal 61 POJK No.28/POJK.O5/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

“Pengajuan pailit yang dialakukan OJK termasuk fatal dan bertentangan dengan asas legalitas karena belum ada beleid yang mengatur,” ucapnya.

Kendati permohonan pailit ditolak oleh PN Jakpus pada 16 April 2015, OJK menang dalam tahap kasasi pada 18 Agustus 2015. Dengan putusan itu, Bumi Asih Jaya otomatis resmi menyandang status pailit dan insolven.

Apalagi, upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan penggugat juga ditolak sehingga putusan sudah inkracht.

Kewenangan OJK

Seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, M. Hadi Subhan, dihadirkan OJK untuk memperkuat argumentasi permohonannya. Menurut Hadi, OJK memiliki wewenang untuk mengajukan pailit terhadap Bumi Asih Jaya. Demi kepentingan perlindungan represif, OJK bisa mengajukan pailit perusahaan asuransi tanpa adanya pengajuan dari kreditur.

Permohonan kepailitan tidak terhalang klausul arbitrase dan proses pencabutan izin usaha. “Ada atau tidaknya izin usaha, sebuah perusahaan dapat dipailitkan,” jelasnya.

Kuasa hukum OJK, Tongam L. Tobing mengatakan Pengadilan Niaga berwenang menangani permohonan kliennya. Sesuai UU Kepailitan,  pengajuan permohonan pailit perusahaan sektor keuangan, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga asuransi, hanya bisa dilakukan otoritas pengawas, dalam hal ini OJK.

Mengenai langkah Bumi Asih Jaya yang mempersoalkan klaim asuransi sebagai utang, Tongam menjelaskan UU Kepailitan menganut pengertian utang secara luas. Klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, kata Tongam, masuk ke dalam definisi utang.

“Kan yang penting ada kewajiban, mereka punya kewajiban untuk membayar yakni klaim. Jadi itu termasuk utang,” ungkapnya.

Sepertinya persoalan pemailitan Bumi Asih Jaya berbuntut panjang, artinya hak-hak klaim para nasabah masih panjang ceritanya. Masih panjang masa pencairannya. Seolah Bumi Asih Jaya buying time. Begitu pula OJK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here